Beranda > Hukum Tantra, Teori Hukum > PEMBERHENTIAN PRESIDEN “PEMAKZULAN – IMPEACHMENT”

PEMBERHENTIAN PRESIDEN “PEMAKZULAN – IMPEACHMENT”

sidang-mprPemberhentian Presiden “Pemakzulan – Impeachment”

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 banyak merubah sistem hukum Indonesia, yang juga mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya ketentuan penting yang lahir dari perubahan tersebut yakni mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya kesepakatan untuk mempertahankan sistem presidesial dengan menyempurnakan ciri-ciri sistem presidensial.[1] Selain itu, adanya pengaturan tersebut juga dilatarbelakangi adanya pemikiran bahwa negara yang identik dengan kekuasaan perlu adanya pembatasan kekuasaan dan adanya fungsi pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan.

Hampir semua negara mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam konstitusi mereka. Hal yang dapat diperbedakan hanya jenis pelanggaran hukum yang dijadikan alasan untuk pendakwaan dan prosedur pemberhentian. Selain perbedaan jenis pelanggaran hukum yang dijadikan alasan untuk pendakwaan, pemberian kewenangan terhadap lembaga yang menyelesaikan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki perbedaan.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir atau mengandung konsekuensi beralihnya kekuasaan maupun terjadinya kekosongan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD1945) yang keempat berakhir, alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara konstitusional di atur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 7A dapat disimpulkan secara singkat bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat terjadi hanya dengan adanya pelanggaran hukum atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung konstitusional bagi alasan pemberhentian Presiden, pasal ini memberikan ketegasan bahwa seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari kedudukannya jika nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum yang terkait dengan 5 (lima) kategori yakni penghianatan terhadap negara, korupsi, peyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.[2]

Keberadaan Pasal 7A bertujuan untuk menghilangkan multitafsir dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.[3] Kenyataan sejarah pemberhentian Presiden pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menimbulkan polemik ketatanegaraan Indonesia. Perdebatan pemberhentian presiden yang mengacu kepada  penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum tata negara Indonesia.

Hal ini dikarenakan pengaturan pemberhentian Presiden sebagaiman diatur dalam TAP MPR III/MPR/1978[4] dan TAP MPR Nomor VII/MPR/1973[5] menimbulkan permasalahan hukum tatanegara. Dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 dijelaskan MPR dapat memberhentikan Presiden dengan alasan atas permintaan sendiri. Apakah sama pengertian berhenti pada Pasal 8 UUD 1945 dengan atas permintaan sendiri. Selain memberhentikan Presiden karena atas permintaan sendiri, pada Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 juga terdapat alasan memberhentikan Presiden karena berhalangan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tidak dijelaskan apa maksudnya. Tetapi jika dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 dijelaskan yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.

Apa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika diasumsikan alasan penggantian Presiden yang diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 sama dengan Pasal 1 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 maka manakah yang berlaku, menurut Harun Alrasid maka yang berlaku Pasal 8 UUD 1945.[6] Selain itu jika sama dengan Pasal 8 UUD 1945 berarti telah terjadi perubahan subtansi Pasal 8 UUD 1945. Hal ini dikarenakan Pasal 8 UUD 1945 tidak mengatur pemberhentian Presiden, Pasal 8 UUD 1945 mengatur penggantian Presiden.

Selain itu berdasarkan penjelasan UUD 1945 sebelum dimandemen dapat diberhentikan karena melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Ketetapan MPR melalaui sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Akan tetapi, tidak ada aturan di bagian manapun dalam UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa konsekwensi dari sidang istimewa adalah pemberhetian Presiden.[7] Dasar alasan pemberhentian ini, menurut pendapat beberapa ahli hukum tata negara mengandung pengertian Presiden diberhentikan karena adanya alasan politik.[8]

Sedangkan prosedur pemberhentian Presiden melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat,[9] sebagaimana diatur di dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) dalam hal menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini terkait dengan hak DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Dugaan Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dalam hal hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.[10]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Prdiatur dalam Pasal 10 ayat (2) MK di dalam hal pengambilan keputusan hukum yakni dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR. Amar putusan MK atas pendapat DPR sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. Pertama, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak diterima apabila tidak memenuhi syarat. Kedua, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Ketiga, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.

Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbutan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Dalam sidang Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Akan tetapi, mekanisme pemberhentian presiden tersebut di atas masih menimbulkan permasalahan hukum. UUD 1945 tidak mengatur lebih jauh mengenai makna alasan pemberhentian dan secara teknis bagaimana prosedur pemberhentian. Mengenai alasan pemberhentian UUD 1945 dalam Pasal 7A hanya menjelasakan Presiden dapat diberhentikan apabila Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela serta pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. UUD 1945 tidak menjelaskan ruanglingkup pengertian alasan-alasan tersebut. Pengertian-pengertian tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2003 memang diatur pengertian-pengertian alasan pemberhentian. Akan tetapi, pengaturan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, masih memerlukan penjabaran lebih jelas seperti misalnya penghianatan terhadap negara perlu adanya analisis akademis apa yang dimasud dengan penghianatan terhadap negara. Begitu pula dengan makna perbuatan tercela, di dalam Pasal 10 ayat (3) yang dimasud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengertian perbutan tercela ini menimbulkan suatu ketidak jelasan, apa yang menjadi suatu dasar perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat merendahkan martabatnya. Dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian perbutan tercela. Menurut Satya Arinanto, konstitusi tidak memiliki definisi yang baku tentang apa yang disebut perbuatan tercela. Namun, istilah perbutan tercela lebih merupakan terminologi hukum pidana ketimbang norma agama ataupun masyarakat.[11] Tapi apa maksudnya terminologi hukum pidana?

Selain alasan pemberhentian UUD 1945 juga tidak mengatur masalah teknis prosedur pemberhentian. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan fungsi pengwasan DPR, dan menjalankan fungsi pengawasan DPR sebagaiman dijelaskan di atas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan apabila DPR menemukan Presiden dan/atau Wakil Presiden perbutannya menyimpang dari Pasal 7A maka DPR dapat minta pendapat MK. Penyimpangan yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR tersebut di atas apakah terhadap peristiwa hukum yang dilakukan sebelum atau sesudah menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Proses memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR di MK dan proses tersebut menggunakan hukum acara tersendiri sebagaiman diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini berarti proses persidangannya secara khusus,[12] apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan asas hukum tata negara yakni asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Selain itu putusan MK berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berupa permohonan tidak diterima, membenarkan pendapat DPR atau permohonan ditolak. Selain itu Pasal 20 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 membuka kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden ke persidangan pidana, perdata dan/atau tata usaha negara, bagaimana apabila peristiwa pidana yang dibuktikan di persidangan pidana tidak terbukti sedangkan pendapat MK memutusakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum.

Apabila keputusan MK membenarkan pendapat DPR, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR sebagaiman di jelasakan dalam Pasal 7B ayat (6). Terhadap prosedur tersebut beberapa ahli hukum tatanegara berpendapat prosedur ini dapat menimbulkan permasalahan. Pertama, bagaimana apabila MPR menyatakan bahwa Presiden tidak bermasalah maka terjadi suatu perbedaan keputusan dengan MK. Kedua, dengan diberikannya kesempatan kepada Presiden untuk menyampaikan penjelasan maka seolah-olah MPR adalah tingkat kedua pembuktian pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden. Apakah hal ini dapat di artikan bertentangan dengan prinsip supermasi hukum (supremacy of law).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan masih perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan mekanisme pemberhentian Presiden. Walapun pemberhetian presiden sering dianggap suatu keniscayaan yang berarti pasal-pasal pemberhetian presiden lebih bersifat pasif bukan berarti penciptaan sistem yang lebih baik tidak diperlukan. Maka, perlu adanya perunang kembali ketentuan-ketentuan pemberhetian presiden.


[1] Berdasarkan sidang tahunan MPR 1999 seluruh fraksi MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu: 1. Tidak merubah pembukaan UUD 1945; 2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mempertahankan sistem pemerintahan Presidensiil (dengan menyempurnakannya sesuai ciri-ciri sistem presidensiil). 4. Memindahkan hal-hal yang normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945; dan 5. Menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.  KHN, Gagasan Amandemen UUD 1945 (suatu rekomendasi), (Jakarta: KHN, 2008), hlm. 170.

[2] Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

[3] Kalau semula, Presiden dapat diberhentikan karena alasan pelanggaran haluan negara yang bersifat politis, maka sekarang ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan karena alasan hukum saja. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: Pusat Studi HTN, 2002), hlm. 10.

[4] Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Anatr Lembaga-Lemabaga Tinggi Negara, TAP MPR Nomor III/MPR/1978, Pasal. 4; TAP MPR Nomor III/MPR/1978 ini menggantikan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973.

[5] Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Keadaan Presiden dan/atau WakilPresiden Republik Indonesia Berhalangan, TAP MPR Nomor VII/MPR/19783.

[6] Meskipun soal penggantian Presiden telah diatur di dalam UUD 1945, namun pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1971 bersidang dalam bulan Maret 1973 telah dikeluarkan Ketetapan Nomor VII/MPR/1973 yang mengatur soal pergantian Presiden. Akibatnya, dalam hukum positif Indonesia terdapat dua kaedah mengenai pergantian Presiden yaitu Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/1973. Sesuai dengan adagium hukum Lex superiori derogat legi interiori maka ketentuan tap MPR itu dikesampingkan oleh ketentuan UUD yang tingkatannya lebih tinggi. Harun Alrasid, Pengisian Jabatan…, Op. Cit., hlm. 100.

[7] Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Atara Mitos dan Pembongkaran, (Bandung: Mizan, 2007), hlm., 245

[8] Menurut Jimly Asshiddiqie saat memaparkan hasil kerja Tim Ahli Bidang Hukum Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR di Jakarta, pemberhentian Presiden pada masa mendatang sebaiknya dilakukan bukan atas keputusan politik, melainkan cukup dengan alasan telah melanggar hukum. “Presiden ke depan jangan lagi dijatuhkan karena alasan politik, tetapi cukup karena alasan hukum”. Jimly Asshiddiqie, “Jangan Lagi Berhentikan Presiden Karena Politik”, dalam Suara Pembaharuan (30 Maret 2001): 1.

[9] Mahkamah Kostitusi merupakan lembaga yang baru di Indonesia, Mahkamah Kostitusi mendapat pengakuan secara konstitusional setelah perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 yang diatur di dalam Bab IX Pasal 24 ayat (2). Indonesia, Op. Cit., Pasal 24. Perkembangan ide Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan relatif baru di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, negara yang memiliki lembaga ini baru tercatat 78 buah negara. Dalam perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, gagasan Mahkamah Kostitusi (constitusional court) ini di dunia, dapat disebut merupakan hasil temuan dan kreasi abad ke-20. Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, Mahkamah Kostitusi (kompilasi ketentuan konstitusi, udang-undang dan peraturan di 78 negara), (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara UI), hlm. 1.

[10] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU No. 27, LN No. 123 Tahun 2009, Pasal 77.

[11]Difinisi perbuatan tercela sebaiknya dalam pasal tersendiri, <http:// hukumonline.com /detail.asp?id=8394&cl=Berita> diakses tanggal 30 Sepetember 2003.

[12] Winarno Yudho, ed all, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2005), hlm. 4

About these ads
  1. Juli 13, 2010 pukul 7:05 pm | #1

    silakan cek emailnya ya Mas…

  2. ayunin
    September 25, 2010 pukul 7:17 am | #2

    proses pemberhentian itu sendiri gmn carax????
    seandaix presiden ketauan korupsi tau kasus suap bagaimana proses hukum n pemberhentian itu????

  3. Admin
    Oktober 28, 2010 pukul 1:52 pm | #3

    lebih dkt lagi napa??

  4. NisHa_Sii PenaKut
    Desember 25, 2010 pukul 11:34 am | #4

    weleh,,,,,,,
    banyak amet,,,,,^_^
    ko nggak dapet ya
    syarat-syarat pemberhentiannya?????

  5. ilham76
    Januari 3, 2011 pukul 11:18 pm | #5

    Terlalu banyak dan kayaknya kurang sistematis… oke nanti sy update…

  6. be
    Desember 21, 2011 pukul 5:15 pm | #6

    Keberlakuan TAP MPR 1973 itu bagaimana ya, mas, sekarang? Terimakasih.

  7. ilham76
    Desember 23, 2011 pukul 12:04 am | #7

    Sudah tidak berlaku, memang masih ada tap yg masih mengikat.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: