Beranda > Hukum Tantra, Teori Hukum > TEORI KEDAULATAN

TEORI KEDAULATAN

Teori Keadulatan

Sejak awalnya, teori tentang kekuasaan negara tidak pernah terlepas kaitannya dengan pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara tersebut dan darimana kekuasaan tersebut diperoleh. Hal ini disebabkan negara bukanlah benda mati yang dapat bergerak sendiri, melainkan sebuah organisasi yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atas masyarakat dengan tujuan tertentu. Pendapat tersebut juga dapat dipahami bahwa di dalam setiap negara terdapat kekuasaan yang dimiliki negara untuk memaksakan kehendak pada warga negaranya.[1] Oleh karena itu, pembahasan tentang siapa yang menyelenggarakan negara dan dari mana kekuasaan tersebut harus dikaitkan dengan pembahasan teori kekuasaan negara, sehingga dapat memberikan jawaban apakah yang menjadi dasar adanya kekuasaan negara tersebut.[2]

Pembahasan teori kekuasaan negara merupakan bagian dari teori negara karena teori kekuasaan negara merupakan turunan dari teori negara. Maka dari  itu, didalam pembahasan teori kekuasaan negara pasti juga berbicara teori negara. Pemikiran tantang teori negara pun sudah dimulai sejak zaman romawi kuno sampai zaman moderen sekarang ini. Perkembangan ekonomi, budaya dan politik juga menyebabkan teori negara mengalami perkembangan yang signifikan. Hakekat negara secara sederhana dapat diartikan sebuah organisasi masyarakat, organisasi yang dibentuk karena adanya keinginan hidup besama di dalam pemenuhan kebutuhannya.

Aristoteles[3] yang merupakan seorang ahli filsafat dari yunani  mengatakan bahwa pada hakekatnya menusia merupakan mahluk sosial (zoon politikon).[4] Oleh sebab itu, pada manusia terdapat suatu keinginana untuk hidup bersama yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang bersifat totaliter.[5] Negara menurut Aristoteles merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan bermasyarakat, negara terbentuk secara alamiah.[6] Dalam negara tersebut terdapat kekuasaan terhadap orang lain yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Plato mengidealkan yang memiliki kekuasaan atas negara tersebut adalah seorang filsuf karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya di dalam kehidupan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.[7]

Dasar pemikiran tersebut yang kemudian diadopsi oleh para kaum pemikir gereja yang melahirkan teori hukum kodrat. Menurut teori ini maka kekuasaan tertinggi pada hakekatnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan Thomas Aquinas, teori hukum kodrat adalah teori etis dan hukum kodrat apa yang disebut sebagai kewajiban moral.[8] Thomas berpendapat bahwa monarchi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, yang dipimpin oleh seorang raja. Raja memperoleh kekuasaan dari Tuhan, dalam menjalankan pemerintahanya raja mengharapkan anugrah dari Tuhan dan ia selain sebagai penguasa rakyat ia juga merupakan hamba Tuhan.[9]

Pada abad ke-17 dan ke-18, dasar pemikiran kekuasaan-kekuasaan raja mulai mengalami perubahan, dari yang bersifat ketuhanan menjadi bersifat duniawi. Dasar pemikiran ini salah satunya dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menjelasakan bahwa di dalam keadaan alamiahnya manusia hidup didalam keadaan yang kacau balau. Thomas Hobbes menggambarkan keadaan ini bahwa manusia yang satu merupakan srigala bagi manusia yang lainnya (homo homini lupus). Jadi dalam keadaan alamiahnya manusia tidak ada ketentraman hidup, rasa takut menghantui lapisan masyarakat oleh karena itu manusia membuat perjanjian untuk membentuk negara. Pembentukan negara tersebut bertujuan melindungi kehidupan manusia tersebut.[10] Ketika perjajian itu dilakukan semua hak-hak alamiah mereka diserahkan pada negara, sedangkan negara tidak dibebani kewajiban apapun termasuk untuk dapat dituntut oleh individu. Jadi negara bukanlah patner dalam perjajian itu, melainkan hasil buahnya.[11]

Berbeda dengan Thomas Hobbes, Jhon Locke menjelaskan bahwa  di dalam keadaan alamiah (state of nature), manusia memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka manusia secara alamiah dalam keadaan yang baik.[12] Oleh karena itu, keadaan alamiah tampak sebagai “a state of peace, good will, mutual assistance, and preservation”.[13]

Akan tetapi, kondisi tersebut menjadi berubah manusia mengenal uang. Dengan adanya uang ini, tidak ada lagi batas alamiah yang sanggup menghindari terjadinya akumulasi kekayaan oleh sedikit orang. Akumulasi kekayaan oleh sedikit orang ini kemudian menimbulkan keadaan perang (state of war).  Dalam situasi yang dikuasai oleh ekonomi uang ini, masyarakat tidak dapat bertahan tanpa pembentukan negara yang menjamin milik pribadi.[14]

Dengan demikian, menurut Locke, negara itu didirikan untuk melindungi hak milik pribadi.[15] Negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengotrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Hak milik (property) yang dimaksud di sini tidak hanya berupa tanah milik (estates), tetapi juga kehidupan (lives) dan kebebasan (liberties). Locke menyebut hak-hak ini dengan istilah inalienable rights (hak-hak yang tidak asing) dan adanya negara justru didirikan justru untuk melindungi hak-hak asasi tersebut.[16] Jadi segala kekuasaan yang dimiliki negara dimilikinya karena, dan sejauh, didelegasikan oleh para warga negaranya.[17]

Terakhir, Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau menjelaskan di dalam kehidupan alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri secara sepontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman dan bahagia.[18] Pada keadaan ini manusia hidup hanya di dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya. Tetapi pada akhirnya keadaan alamiah manusia tidak dapat dipertahankan kembali jika setiap manusia tidak dapat lagi mampu mengatasi keadaan dalam menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu perubahan pola kehidupannya, yakni membentuk suatu kesatuan dengan menghimpun diri bersama orang lain.

Manusia akan membentuk suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi pribadi dan anggotanya, di dalam perkumpulan itu masing-masing menyatu dalam suatu kelompok tetapi manusia tetap bebas sebagai seorang individu. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap individu menyerahkan diri dan seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama, di bawah kepentingan tertinggi yaitu kehendak umum (volante generale) dan mereka menerima setiap anggotanya  sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan.[19] Peyerahan kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial, tetapi jika kontrak sosial itu dilanggar maka masing-masing kembali kepada hak-hak alamiah mereka. Hal ini berarti Rousseau menginginkan adanya kedaulatan rakyat secara menyeluruh.[20]

Berdasarkan pemikiran-pemikiran kekuasaan negara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara dan darimana kekuasaan diperoleh berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan tersebut dapat dibedakan atas Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulan Negara, kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat. Teori-teori kedaulatan tersebut pada dasarnya mempertanyakan hak moral apakah yang dijadikan legitimasi bagi setiap orang atau sekelompok orang atau bagian suatu pemerintahan atau kekuasaan yang dimilikinya, sehingga mempunyai hak untuk memegang dan mepergunakan kekuasaan serta menuntut kepatutan atas kekuasaan dan otoritas yang dimiliki.

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (people souvereignty). Konsep kebebasan/persamaan dan konsep kedaulatan rakyat  merupakan dasar dari demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat atau yang dikenal adanya selogan  kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia disalurkan dan diselenggarakan melalui prosedure konstitusional. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis (democratische rectsstaat) dan Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (constitusional democracy) yang tidak terpisah satu sama lain, sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie[21]

Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara Hukum yang Demokratis (democratische rectsstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (constitusional democracy) yang tidak terpisah satu sama lain.

Kedaulatan rakyat deselengarakan langsung dan melalui sistem perwakilan. Henry B. Mayo dalam buku Introductions to Democratic Theory mengatakan bahwa sistem politik yang demokrasi ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif  oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berdasarkan pendapat tersebut, diselenggarakan langsung dan sistem perwakilan (direct demokracy) diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat.


[1] Pada “teori negara”, yang menjadi pusat perhatian ialah jawaban terhadap pertanyaan, mengapa di antara manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok, dalam paguyuban-paguyuban, ada seseorang atau sekelompok orang yang dapat memerintah orang lain. Pada “teori negara” yang menjadi pusat perhatian ialah masalah wibawa, kuasa, perintah, (hed gezag, the authority, der herrschaft), dan bagaiman terjadinya. A. Hamid S Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (suatu studi analisis mengenai keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV)”, (Desertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 84.

[2] Jika seseorang dikatakan mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, maka artinya bahwa orang yang berkuasa itu mampu untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Menurut Logeman terdapat lima macam legitimatie daripada  gezag, yaitu: (1) Charismatish gezag; (2) Magisch gezag; (3) Dynastiek gefundeer gezag; (4) Gezag gelegitimeerd als vertegenwoordiging; (5) Gezag ener elite. Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Cet. 3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 125-126.

[3] Plato dan Aristoteles banyak mempengaruhi sejarah filsafat zaman kini, filsafat yunani mencapai puncak kejayaannya pada masa kedua tokoh ini. Pemikiran-pemikiran mengenai negara dan hukum sudah menjadi bagian dari pandangan hidup pada zaman tersebut. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cet. 13, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 18.

[4] Menurut Aristoteles manusia adalah mahluk bermasyarakat. Kalau ada manusia yang hidup tidak dalam masyarakat, maka ia bukan manusia lagi akan tetapi dewa atau hewan. Jadi oleh karena manusia, maka harus hidup terikat dalam masyarakat. Abu Daud Busroh, Op. Cit.,  hlm. 84-45.

[5] Ibid., hlm. 28.

[6] Alam telah memberikan naluri soaial kepada manusia yang membuat manusia berkemampuan untuk menyempurnakan dirinya dalam membentuk kehidupan bermasyarakat-bernegara. Sebagaimana dikutip Azhary dalam Aristoteles, Politika, (New York: Random Hause Inc), hlm. 55.

[7] Menurut Aristolteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Tetapi kesusilaan yang menentukan baik dan buruknya suatu perundangan. Abu Daud Busroh, Op. Cit., hlm. 110.

[8] Franz Magnis Suseno, Op. Cit., hlm. 89.

[9] J.J. Von schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant), (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), hlm. 72-73.

[10] Thomas Hobbes, Leviathan, (Middleessex England: Penguin Books, 1985), Bab. 13.

[11] Franz Magnis Suseno, Op. Cit., hlm. 207.

[12]“Men being,…by nature, all free, equal and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another, without his own consent,” John Locke, Two Treatises of Government, New Edition, (London: Everyman, 1993),  hlm. 163.

[13]Selain itu, Locke menggambarkan keadaan alamiah dengan mengungkapkan, “Men living together according to reason, without common superior on earth with authority to judge between them, is properly the state of nature.” Dengan demikian, menurut Locke, keadaan di mana manusia hidup bersama sesuai dengan kehendak akal tanpa ada seorang yang memimpin masyarakat di dunia dengan kewenangan memutus suatu perkara di antara manusia adalah keadaan alamiah (state of nature). Ibid., hlm. 124. Dari pernyataan ini tampak sekali bahwa Locke termasuk orang yang sangat percaya akan superioritas akal dalam menentukan hitam dan putihnya kehidupan manusia. Pandangan yang sangat liberal –untuk ukuran waktu itu– ini mula-mula mendapat perlawanan yang sangat keras, meskipun akhirnya secara empiris memperoleh dukungan yang cukup signifikan dalam perkembangan pemikiran negara.

[14]Ibid., hlm. 122-125.

[15]Berkaitan dengan hal ini, Locke mengatakan, “The great and chief end therefore, of men’s uniting into commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property. To wich in the state of nature there are many things wanting.” Ibid., hlm. 178.

[16] Franz Magnis Suseno, Op. Cit., hlm. 221.

[17] Ibid., hlm. 222

[18] Jean Jacques Rousseau mendeskripsikan hubungan ayah dan anak hanyalah sebuah perjanjian. Hubungan tersebut memang pada awalnya merupakan hubungan alamih, hal ini terjadi selama seorang anak mebutuhkan ayahnya  untuk  bertahan hidup. Jean Jacques Rousseau, Jean Jacques Rousseau, The Social Contract, (London: Penguin Books, 1968),  hlm. 50; Setiap Manusia dilahirkan memiliki kapasitas atau potensi untuk mengembangkan kebebasanya sebagai manusia yang bebas. Jean Jacques Rousseau, Annatated Editions The Social Contract or Principles of Political Righ, Cet. 9, (United States of America: The New America Library, 1974), hlm. 4.

[19] Ibid., hlm. 61.

[20] Rousseau mau menjamin kebebasan total manusia, dan bukan hanya sebagian, seperti Locke. Karena itu kehendak negara harus identik total dengan kehendak semua individu. Tetapi ini sebaliknya berarti bahwa individu secara total masuk ke dalam negara. Rousseau ingin menciptakan indentitas total anatara kehendak rakyat dan kehendak negara. Franz Magnis Suseno, Op. Cit.,  hlm. 250-251.

[21] Jimly Asshiddiqie, “Sruktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”, (Makalah disamapaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 1.

About these ads
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: