Beranda > Jurnal, Teori Hukum > CRITICAL LEGAL STUDIES

CRITICAL LEGAL STUDIES

Pokok Pemikiran Critical Legal Studies (CLS)
dan Upaya Penerapan Metode Kajiannya:
Melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Sudut Pandang yang Ditawarkan oleh CLS

Oleh: M. Ilham Hermawan – Endra Wijaya

Abstract:
Critical Legal Studies (CLS) holds that the law is inherently political. Rather than being autonomous, the law mirrors the existing power structures in society. In criticizing liberal legalism, CLS proposed “trashing, deconstruction and genealogy” method. Trashing, deconstruction and genealogy have the real utility of exposing the hidden political intentions within the law.

A. Latar Belakang Lahirnya CLS
CLS merupakan aliran moderen dalam teori hukum. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1970-an di Amerika Serikat.[1] Dimulai pada tahun 1977, inisiatif untuk membentuk CLS ini datang dari beberapa ahli hukum, seperti Horwitz, Duncan Kennedy, Trubek, Mark Tushnet dan Roberto Unger.[2]
CLS timbul sebagai kritik terhadap keadaan krisis hukum yang gagal berperan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.[3] Krisis hukum itu bersumber pada gejolak sosial pada masa tahun 1960-an. Pada masa itu, praktik hukum menampilkan 2 (dua) wajah keadilan yang kontras. Di satu sisi, beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi hukum telah menjadi juru bicara bagi kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Tetapi di sisi yang lain, pada saat yang bersamaan, hukum menampilkan sosoknya yang dilengkapi dengan sepatu boot dan berlaku represif untuk membasmi setiap anggota masyarakat yang membangkang.[4]
Terdapat 2 (dua) tema yang dominan dalam kritik yang dilancarkan oleh CLS ini, yaitu:[5]

  1. Institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan, dan hukum bekerja terutama sebagai alat kekuasaan. Dalam tema ini, keberpihakan hukum yang sangat jelas, yang menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin, dikutip sebagai bukti yang tidak terbantahkan.
  2. Kritik terhadap legalisme liberal (liberal legalism) itu sendiri, adalah mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan otonom.

Ke dua tema tersebut, saling berkaitan. Prinsip the rule of law dalam legalisme liberal telah tidak mampu mengatasi permasalahan mendasar mengenai keadilan sosial dan juga telah menjadi pendukung utama kekuasaan. Bahkan prinsip the rule of law itu juga turut ambil bagian dalam praktik korupsi.[6]

B. Pokok-Pokok Pemikiran
Esensi pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik.[7] Dari pemikiran law is politics itu, CLS berarti sudah langsung menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum[8] yang mengembangkan pemikiran hukum liberal.
CLS mengkritik hukum yang berlaku, yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral. CLS berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi.[9]
Menurut pandangan CLS, doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itulah, maka dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks power-relations.[10]
Sebagai salah satu contoh dari hal tersebut di atas, dapat dilihat dari praktik hubungan antarnegara. Dalam hubungan antarnegara, kekuatan sering digunakan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk:[11]

  1. Terlibat dalam kebijakan dalam negeri negara berkembang.
  2. Menekan negara berkembang agar negara berkembang itu melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara maju.

Proses intervensi dan penekanan yang dilakukan oleh negara maju seperti itulah yang kemudian dibungkus dengan suatu bentuk perjanjian internasional, agar tampak lebih manusiawi. Dalam keadaan yang demikian itu, maka tepatlah jika Karl Marx[12] menganggap bahwa fungsi utama dari hukum itu adalah untuk menyelubungi atau menutup-nutupi hubungan antarkekuatan yang timpang.[13]
Dalam memandang masalah hukum, CLS menolak perbedaan antara teori dengan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari liberalisme. Oleh karena itu, maka CLS menolak kemungkinan adanya teori murni (pure theory), serta lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.[14] Sejalan dengan hal itu, namun dalam kalimat yang berbeda, Gary Minda dengan mengutip pendapat dari James Boyle mengatakan bahwa, “CLS offered not merely a theory of law, but a hopeful self-conception of a politically active, socially responsible [vision] of a noble calling”.[15]
Kemudian, menurut Peter Fitzpatrick, CLS mempunyai komitmen yang besar pula terhadap emansipasi kemanusiaan. Karena hal itulah, maka tidak mengherankan apabila pada perkembangannya di kemudian hari CLS ini melahirkan pula Feminist Legal Theory dan Critical Race Theory.[16]
Ada berbagai macam varian di dalam arus CLS. Varian itu disebabkan karena adanya beragam latar belakang sumber intelektual dan orientasi politik dari para pemikir yang ada di dalam CLS. Walaupun memang berisiko mengakibatkan terjadinya penyederhanaan dalam memandang CLS, tetapi setidaknya dapat disebutkan 3 (tiga) varian utama dalam pemikiran CLS ini, yaitu:[17]

  1. Arus pemikiran yang diwakili oleh Unger, yang mencoba mengintegrasikan 2 (dua) paradigma yang saling bersaing, yaitu paradigma konflik dan paradigma konsensus.
  2. Arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys, yang mewakili tradisi pemikiran hukum marxis atau tepatnya mewarisi kritik marxis terhadap hukum liberal yang dianggap hanya melayani sistem kapitalisme. Arus pemikiran ini mempunyai kecenderungan kepada sosialisme humanistik sebagai komitmen politiknya.
  3. Arus pemikiran yang diwakili oleh Kennedy, yang menggunakan metode ekletis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis.

Namun demikian, walaupun ada beragam arus pemikiran dalam CLS ini, para pemikir CLS tersebut tetaplah bersatu dalam pokok pemikiran yang tidak puas dan melancarkan kritik terhadap paradigma hukum liberal.[18]
Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, CLS menggunakan metode:[19]

  1. Trashing, yaitu dilakukan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik trashing dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan.
  2. Deconstruction, adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum.
  3. Genealogy, adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogy digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.

Pada perkembangannya, CLS bisa dianggap gagal menjadi satu gerakan yang utuh (a movement). Terjadi perbedaan pendapat di dalam tubuh CLS sendiri pada saat mereka harus mendefinisikan secara lebih jelas “apakah CLS itu?”. Namun demikian, di tengah-tengah perbedaan itu, para aktivis CLS tetap sepakat pada satu prinsip bahwa law is politics.[20] Pada perkembangannya, CLS melahirkan beberapa aliran, seperti Feminist Legal Theory dan Critical Race Theory.

C. Pengaruh CLS di Indonesia
Pemikiran CLS juga telah mempengaruhi pemikiran para ahli hukum di Indonesia. Hal itu dapatlah dipahami, karena keadaan hukum di Indonesia mirip dengan keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat CLS ini lahir. Jadi dengan demikian, penggunaan metode yang ditawarkan oleh CLS memang akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap keadaan hukum di Indonesia. Untuk hal ini, menarik juga untuk memperhatikan pendapat dari Ifdhal Kasim yang menyatakan:[21]
“Kajian-kajian hukum CLS saya kira sangat relevan kita gunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Saya kira memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap “hidden political intentions” di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum di sini”.
Selain hal tersebut, perlu pula diperhatikan, bahwa pada saat menggunakan metode CLS dalam menganalisis keadaan hukum di Indonesia, tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu yang sifatnya khas dan mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia atau faktor agama. Bahkan untuk faktor agama ini, akan sangat
mungkin menjadi hambatan untuk dilakukannya kajian yang kritis terhadap hukum.[22] Misalnya saja, tentu akan sulit untuk melakukan kajian yang kritis terhadap kemungkinan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang melegalkan perkawinan sesama jenis kelamin (homoseksual) di Indonesia. Hambatan terhadap kajian kritis semacam itu, tentu terletak pada keyakinan masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih menganggap bahwa perilaku homoseksual itu adalah dilarang oleh agama (bertentangan dengan nilai agama). Jadi, dalam menggunakan metode CLS ini tetaplah “…kontekstualisasinya diperlukan”.[23]

D. Contoh Kasus: Melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Sudut Pandang yang Ditawarkan oleh CLS
Salah satu contoh yang dapat diajukan untuk melihat masalah terdapatnya kepentingan pihak-pihak tertentu di balik suatu produk hukum, dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dari bagian konsiderans “Menimbang”, dapat dipahami bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang secara garis besarnya adalah untuk melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, serta untuk memberikan perlindungan terhadap buruh agar buruh itu dapat juga mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.
Pertanyaan yang timbul kemudian adalah benarkah bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 murni dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum buruhnya?
Mulai dari proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut sudah dipengaruhi oleh kepentingan yang tidak memihak kepada buruh. Pembentukkan undang-undang itu lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal nasional dan terlebih lagi internasional[24] (agenda ekonomi neoliberalisme[25]).
Sebagai syarat untuk mencairkan dana bantuan yang disediakan International Monetary Fund (IMF), pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sejumlah agenda ekonomi neoliberalisme melalui penandatangan Letter of Intent (LOI).[26] Arah dari agenda ekonomi neoliberalisme adalah menggantikan peran aktif pemerintah menjadi seminimal mungkin. Kebijakan itu tentu perlu infrastruktur, dan undang-undang adalah alat yang paling tepat untuk melegitimasinya. Karenanya tidak mengherankan bila landasan filosofis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memiliki kesamaan
dengan landasan filosofis neoliberalisme, yaitu mengurangi bahkan melepaskan peran negara dalam hubungan buruh dengan majikan. Dengan asumsi bahwa pintu pasar bebas harus dibuka selebar-lebarnya, maka intervensi pemerintah dalam bentuk perlindungan terhadap buruh akan menjadi hambatan, dan karenanya harus dihapuskan. Nasib buruh, pada akhirnya, harus diserahkan kepada mekanisme pasar.[27]
Nuansa kental kepentingan neoliberalisme pada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, diakui pula oleh Sofyan Wanandi, saat ia menjabat sebagai Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN). Saat mengomentari Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan itu, ia mengatakan bahwa:[28]

“Kesepakatan yang telah diparaf bersama tersebut hendaknya tidak diubah sepihak oleh Menakertrans secara mendadak. Apalagi kesepakatan tripartit telah mengadopsi kepentingan pasar global, karena masalah ketenagakerjaan menjadi pertimbangan investasi, baik pengusaha nasional maupun asing” (huruf miring dari penulis).

Juga, dapat pula disimak ucapan Menteri Kehakiman dan HAM pada saat undang-undang itu dibuat, Yusril Ihza Mahendra, pada sidang judicial review Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi, 11 Desember 2003. Pada saat menjawab argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bukan dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat melainkan kepentingan IMF, maka Yusril Ihza Mahendra menjawab, “Dalam Letter of Intent disepakati tanggal-tanggal berapa saja undang-undang apa harus sudah disepakati. Hal ini karena pemerintah meminjam uang atau berhutang.”[29]
Dari pendapat tersebut di atas, tersirat bahwa kepentingan pihak yang memberikan pinjaman uang bisa mempengaruhi proses pembentukan undang-undang yang akan diberlakukan di suatu negara. Menurut Noam Chomsky, memang agenda neoliberal itu bisa dipaksakan oleh 3 (tiga) pilar kapitalisme global, yang terdiri dari World Bank, World Trade Organization (WTO), dan IMF kepada negara-negara berkembang. Melalui lembaga-lembaga itulah kemudian para pengusaha asing dari negara-negara maju bisa campur tangan ke dalam urusan internal negara lain dan memaksa negara itu untuk mengubah hukum agar dapat memperlancar kepentingan perekonomian pengusaha asing.[30]
Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya telah dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang malah menghambat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terutama buruh. Untuk hal itu, menarik disimak pendapat dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, Abdul Mukthie Fadjar dan Laica Marzuki, dalam dissenting opinion dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 mengenai hak uji materiel atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945:

“Akan tetapi, sungguh disesalkan bahwa pembaharuan undang-undang di bidang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) justru kurang ramah kemanusiaan dan kurang memberi pengayoman (proteksi). Khususnya terhadap buruh/tenaga kerja, seperti ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang a quo, antara lain:

Kebijakan outsourcing yang tercantum dalam Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan telah menggangu ketenangan bekerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan men-downgrading-kan mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945…”.

Wujud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksudkan untuk mengadakan pembaharuan di bidang ketenagakerjaan, ternyata apabila dikaji lagi dari sudut kemungkinan adanya kepentingan di balik sebuah produk hukum, maka akan dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tetap saja menjalankan sistem yang sama dengan produk hukum kolonial. Pada sistem hukum kolonial, buruh berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan lemah apabila dibandingkan dengan pihak pemilik modal atau majikan.[31]

Apabila hendak melakukan pembaharuan di bidang ketenagakerjaan, terutama dalam hal perlindungan buruh, maka pembaharuan itu harus dilakukan tidak hanya semata-mata merubah isi naskah undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang lama sesuai dengan “pesanan” pihak asing. Lebih dari itu, pembaharuan harus juga bisa melepaskan diri dari landasan filosofis dan kepentingan yang malah tidak berpihak kepada buruh.

E. Penutup
Sebagai penutup tulisan ini, maka penulis mengajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. CLS timbul sebagai kritik terhadap keadaan krisis hukum yang gagal berperan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Krisis hukum itu bersumber pada gejolak sosial pada masa tahun 1960-an, yaitu ketika praktik hukum saat itu menampilkan 2 (dua) wajah keadilan yang kontras. Di satu sisi, hukum telah menjadi juru bicara bagi kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Tetapi di sisi yang lain, pada saat yang bersamaan, hukum menampilkan sosoknya yang represif terhadap masyarakat.
  2. Esensi pemikiran CLS adalah terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik. Dari pandangannya bahwa hukum itu adalah politik, maka CLS menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum yang mengembangkan pemikiran hukum liberal. CLS berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi.
  3. Pemikiran CLS juga telah mempengaruhi pemikiran para ahli hukum di Indonesia. Hal itu dapatlah dipahami, karena keadaan hukum di Indonesia mirip dengan keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat CLS ini lahir. Oleh karena itu, maka metode kajian hukum dari CLS menjadi sangat relevan apabila dipergunakan dalam menganalisis keadaan hukum di Indonesia. Sebagai contoh, dalam melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menggunakan metode kritisi yang ditawarkan oleh CLS, maka dapat terlihat bahwa undang-undang itu sebenarnya penuh dengan muatan kepentingan pemilik modal nasional dan terlebih lagi internasional, dengan agenda ekonomi neoliberalismenya. Akibatnya, perlindungan bagi kaum buruhnya menjadi tersingkirkan. Pada akhirnya, lagi-lagi buruh itu menjadi “…sekedar sebagai sebuah komoditas” yang tidak diperhatikan dan dilindungi hak-hak asasinya. * * *

[1] Howard Davies dan David Holdcroft, dikutip dalam Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju”, (Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001), hlm. 7.
[2] M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, (London: Sweet and Maxwell Ltd., 1994), hlm. 935.
[3] Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi [Law and Society in Transition: Toward Responsive Law], diterjemahkan oleh Rafael E. Bosco, (Jakarta: HuMA, 2003), hlm. 3.
[4] Ibid., hlm. 4.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Hari Chand, dikutip dalam Juwana, op. cit., hlm. 7. Lihat juga Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 1.
[8] Secara singkat, menurut Scott Gordon, positivisme ialah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu yang objektif, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Diterapkannya ke dalam pemikiran tentang hukum, maka positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis dari tubuh hukum. Positivisme dalam hukum menghendaki keharusan ditegaskannya secara jelas mengenai apa yang termasuk ke dalam hukum dan apa yang tidak. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, “Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum”, dimuat dalam Jurnal Wacana (Edisi 6, Tahun II, 2000): 12.
[9] Peter Fitzpatrick, dikutip dalam Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5.
[10] Abdulkadir Jailani, “Hukum Internasional Pasca Perang Irak: Legalisasi Politik Internasional dan Politisasi Hukum Internasional”, dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Volume 2, Nomor 2, Januari 2005): 336.
[11] Juwana, op. cit. Lihat juga Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus”, (Disampaikan pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX dan Wisuda Semester Genap 2004/2005 Universitas Pancasila, Jakarta, 10 Desember 2005), hlm. 7.
[12] Pemikiran Karl Marx, yang kemudian dikembangkan oleh apa yang disebut sebagai aliran neo-marxis, dengan para pemikirnya seperti Antonio Gramsci dan Jurgen Habermas, dianggap cukup memberikan pengaruh kepada para pemikir dari kalangan CLS. Secara singkat dapat dijelaskan pula di sini, bahwa pandangan marxis tentang hukum didasarkan pada pemahaman bahwa lingkup kehidupan manusia itu dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu lapisan dasar (infrastruktur) dan lapisan atas (superstruktur). Dalam pembagian itu, faktor ekonomi diletakkan pada infrastruktur, sedangkan hal-hal lainnya, seperti hukum, politik, dan agama, diletakkan pada superstruktur. Segala proses yang terjadi pada superstruktur akan ditentukan atau dipengaruhi oleh infrastruktur. Dengan demikian, maka proses hukum dalam suatu masyarakat akan juga ditentukan oleh sistem ekonomi yang berkuasa pada masyarakat itu. Pada masyarakat yang dikuasai oleh sistem kapitalisme, maka hukum yang berlaku di masyarakat itu, tidak lain adalah hukum yang hanya akan melayani kepentingan kelas kapitalis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fungsi hukum dalam pandangan marxis adalah untuk melegitimasi dan menyelubungi hubungan-hubungan kekuatan yang sebenarnya timpang, yaitu hubungan antara kelas kapitalis dengan kelas buruh, sehingga seakan-akan syah dan adil. Di sini, hukum hanya berpura-pura menjadi sesuatu yang netral. Padahal, sebenarnya hukum itu hanya berpihak kepada kelas kapitalis. Lihat Freeman, op. cit., hlm. 857 dan 947, Nonet, op. cit., hlm. 3, dan Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 142-147.
[13] Freeman, op. cit., hlm. 856.
[14] Unger, op. cit., hlm. 24.
[15] Gary Minda, Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century’s End, (New York: New York University Press, 1995), hlm. 107.
[16] Fuady, op. cit., hlm. 5-6.
[17] Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan “Critical Legal Studies” dalam Kajian Hukum di Indonesia”, dimuat dalam loc. cit., hlm. 24.
[18] Ibid.
[19] Arthur dan Shaw, dikutip dalam Juwana, op. cit., hlm. 8. Lihat juga Robert Gordon, “Law and Ideology”, dalam Freeman, op. cit., hlm. 953-954.
[20] Minda, op. cit., hlm. 107.
[21] Kasim, loc. cit., hlm. 29-30.
[22] Anom Surya Putra, “Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 18.
[23] Kasim, loc. cit., hlm. 31. Lihat juga Unger, op. cit., hlm. 18.
[24] Dalil pemohon yang dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 012/PUU-I/2003.
[25] Neoliberalisme adalah prinsip yang didasarkan pada gagasan liberal klasik, dengan Adam Smith sebagai tokoh panutannya. Neoliberalisme yang dikenal juga sebagai Konsensus Washington, dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, dan para tokoh ekonomi swasta pemilik perusahaan raksasa. Neoliberalisme mempunyai orientasi kepentingan pasar. Secara singkat, prinsip dasar neoliberalisme ini adalah “liberalisasi perdagangan dan keuangan, biarkan pasar menentukan harga (dapatkan harga yang tepat), akhiri inflasi (stabilitas makroekonomi), dan privatisasi”. Kalangan pers internasional menyebut neoliberalisme ini dengan sebutan “pemerintah dunia de facto pada masa penjajahan baru”. Lihat Noam Chomsky, Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tatanan Global [Profit over People: Neoliberalism and Global Order], diterjemahkan oleh Ni’am Sa’diyah, (Jakarta: Profetik, 2005), hlm. 1-2.
[26] Simak juga pendapat dari Joseph Stiglitz, seorang peraih hadiah Nobel untuk bidang ekonomi tahun 2001 yang mengatakan bahwa “Dalam kasus negara-negara berkembang yang bergantung pada bantuan IMF, dengan efektif mereka dipaksa mengikuti apa yang katanya menjadi jalan sejarah”. Joseph Stiglitz, Dekade Keserakahan: Era ’90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia [The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade], diterjemahkan oleh Aan Suhaeni, (Serpong: Marjin Kiri, 2006), hlm. xxviii.
[27] A.S. Finawati, “Buruh di Indonesia: Dilemahkan dan Ditindas”, terdapat di <http://pemantauperadilan.com&gt; diakses pada 10 Agustus 2005, 14:13:27 WIB.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Chomsky, op. cit., hlm. 60.
[31] Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 24-25.

Daftar Pustaka

Chomsky, Noam. Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tatanan Global [Profit over People: Neoliberalism and Global Order]. Diterjemahkan oleh Ni’am Sa’diyah. Jakarta: Profetik, 2005.

Finawati, A.S. “Buruh di Indonesia: Dilemahkan dan Ditindas”. Terdapat di <http://pemantauperadilan.com&gt;, 10 Agustus 2005.

Freeman, M.D.A. Lloyd’s Introduction to Jurisprudence. London: Sweet and Maxwell Ltd., 1994.

Fuady, Munir. Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jurnal Hukum Internasional (Volume 2, Nomor 2, Januari 2005).

Jurnal Wacana (Edisi 6, Tahun II, 2000).

Juwana, Hikmahanto. “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju”. Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001.

———. “Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus”. Disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis XXXIX dan Wisuda Semester Genap 2004/2005 Universitas Pancasila, Jakarta, 10 Desember 2005.

Minda, Gary. Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century’s End. New York: New York University Press, 1995.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi [Law and Society in Transition: Toward Responsive Law]. Diterjemahkan oleh Rafael E. Bosco. Jakarta: HuMA, 2003.

Putra, Anom Surya. “Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, 28 Oktober 2004, tentang Hak Uji Materiel atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Soepomo, Iman. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan, 1999.

Stiglitz, Joseph. Dekade Keserakahan: Era ’90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia [The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade]. Diterjemahkan oleh Aan Suhaeni. Serpong: Marjin Kiri, 2006.

Suseno, Franz Magnis. Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Unger, Roberto Mangabeira. The Critical Legal Studies Movement. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Kategori:Jurnal, Teori Hukum
  1. November 19, 2014 pukul 7:58 pm

    bagus bro jurnalnya sangat spesific, saya minta izin sebagai refrensi thesis saya, semoga berkah ilmunya. o iya bro ini diterbitkan dimana ya??

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: