Beranda > Hukum Tantra > MEMAKNAI INDEPENDENSI KEJAKSAAN DI INDONESIA (KEKUASAN PENUNTUTAN)

MEMAKNAI INDEPENDENSI KEJAKSAAN DI INDONESIA (KEKUASAN PENUNTUTAN)

kejaksaanMEMAKNAI INDEPENDENSI KEJAKSAAN DI INDONESIA (KEKUASAN PENUNTUTAN)

A. Kekuasaan Penuntutan dalam Fungsi Kekuasaan Negara

Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih bersifat absolut atau tidak terbatas, karena pada paham negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus di jalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.[1] Jadi pada negara hukum dapat dipahami, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Adapun yang dimasud dengan norma obyektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan idea hukum.[2]

Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki ciri negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adanya pemisahan kekuasaan negara (separation of powers). Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, oleh karenanya perlu adanya suatu intitusi hukum yang membatasinya dan mengontrolnya. Institusi hukum tersebut yakni konstitusi.[3] Karena, konstitusi secara ensensi mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.[4]

Hakikat pengertian konstitusi tersebut jika dikaitkan dengan pengertian pemerintah dalam arti luas (legislative, excecutive dan yudikative) adalah sebagai sarana pemisahan dan pembagian kekuasaan. Artinya konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan pemerintah. Sebagaimana diketahui, pemisahan dan pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Pemisahan dan pembagian ini ditujukan untuk menciptakan suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, dan sekaligus mencegah kekuasaan esekutif mengambil ahli fungsi-fungsi kekuasaan lain.[5] Selain itu, menurut M. Elizabeth Magill pemisahan kekuasaan dalam ketentuan konstitusi dapat dipahami sebagai suatu cara untuk mengontrol kekuasaan negara dengan memisahkannya kedalam tiga kekuasaan yang berbeda, dan memberikan jaminan terhadap pemisahan tersebut.[6]

Secara perspektif historis teori pemisahan kekuasaan ini sudah diperkenalkan oleh John Locke. Terhadap pemikiran negara John Loke melalui bukunya “Two Treaties of Government” memisahkan kekuasaan negara kedalam tiga bentuk kekuasaan yakni kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif (excecutive power), dan kekuasaan federatif (federative power).[7] Teori pemisahan kekuasaan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh M. De Secondat Baron de Montequieu atau yang dikenal dengan Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif (Pouvoir Le`gislatif), kekuasaan eksekutif (Pouvoir excutif) dan kekuasaan yudikatif (Pouvoir judiciair).[8]

Sir Ivor Jennings di dalam buknya The Law and the Constitutions membagi pemisahan kekuasaan kedalam pemisahan kekuasaan dalam arti materil dan pemisahan kekusaan dalam arti formal. Adapun yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas di dalam tugas-tugas. Sedangkan yang dimasud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas.[9] Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil disebut “pemisahan kekuasaan“ (separations of powers). Sedangkan dalam arti formal desebut “pembagian kekuasaan” (distributions of powers).[10]

Pemikiran tentang teori kekuasaan negara sebagaimana dijelaskan di atas, baik dalam konsep pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan tidak memberikan penjelasan dimana kedudukan Kejaksaan (lembaga pelaksana kekuasaan penuntutan). Menurut pendapat Beneč Štefan dengan mengamati sejarah teori Separation of powers dari yang Montesquieu, menyatakan bahwa Montesquieu dalam teorinya Separation of powers (Spirit of Laws) tidak menjelaskan dimana cabang sistem penuntutan diletakkan. Walaupun di abad 14th, Jaksa penuntut Kerajaan di Perancis merupakan suatu pejabat publik yang mewakili raja, untuk melindungi hak kepemilikannya dan sebagai penuntut apabila adanya tindak kejahatan.[11]

Menurut Beneč Štefan permasalahan pengklasifikasian sistem penuntutan ke dalam suatu bagian kekuasaan negara di Perancis, dimulai pada saat “ministẻre public”, yaitu semacam cikal bakalnya lembaga penuntut, menjadi sebuah jabatan yang tidak hanya memiliki fungsi yang bersifat (tindakan) publik, tapi juga memiliki fungsi pengawasan atas (terhadap) pengadilan. Hal ini dapat dilihat, pada saat “Napoleon’s Criminal Code” diterbitkan, “procereur d’etat” memperoleh kedudukannya sebagai “pembela hukum”, mulailah timbul permasalahan dan perlunya pemikiran kembali pada fakta-fakta apakah Jaksa (sistem penuntutan) menjadi milik dari kekuasaan eksekutif atau milik dari kekuasaan yudikatif.[12]

Selain itu menurut Beneč Štefan, secara teoritis permasalahan tersebut juga diakibatkan adanya beberapa peran yang dimiliki oleh Jaksa, yakni:[13]

He could understand it as a legal representative of the police department and to express the opinions of the police before the court…. On the other hand, the prosecutor could consider himself primarily a court representative being held responsible for applying the rules determined to check police practices or to proceed in favour of prosecuted persons in a different way. An another possibility is that a prosecutor.

Jaksa memahami bahwa sebagai “kuasa hukum (legal representative)” dari kepolisian dan untuk menjelasakan pendapat-pendapat pihak kepolisian dihadapan pengadilan atau Jaksa dapat pula mengambil peran sebagai “konsultan hukum (Domestik legar adviser)” yang memberikan nasehat hukum kepada polisi bagaimana melasanakan prosedur-prosedur hukum. Di lain sisi, Jaksa mengaggap dirinya sebagai pihak yang utama dalam “mewakili pengadilan” dalam melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum.

Adanya peran tersebut melahirkan dilema keberadaan sistem penuntutan dalam kekuasaan negara, karena apakah penuntutan sebagai badan publik memenuhi tugas eksekutif atau kekuasaan kehakiman? Kepada siapa hal tersebut dipertanggungjawabkan? Kepada pemerintah? Kepada dewan pengadilan? Kepada parlemen?[14] Jika, bertitik tolak dari tiga kekuasaan negara Montesquieu jelas permasalahan tersebut tidak dapat terungkap.

Merupakan hal yang wajar jika Montesquieu tidak memberikan pemikiran dimana latak sistem penututan, karena tori Separation of powers pada saat itu hanya untuk mencegah terjadi kekuasaan raja yang mutlak.[15] Tetapi, pada era demokrasi sekarang ini tidak semua institusi hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan teori Montesquieu.[16] Oleh karena itu, letak sistem penuntutan menjadi pemikiran yang serius dalam teori ilmu hukum dan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan (Teori Separation of powers Montesquieu) menjadi hal yang perlu dipikirkan kembali.

Dalam kenyataan praktekpun keberadaan sistem penuntutan dalam suatu negara tidak memiliki keseragaman, masing-masing negara memiliki model yang berbeda-beda. Pada negara-negara eropa kontinental keberadaan sistem penuntutan jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan (Separation of powers) melahirkan beberapa model (type), seperti:[17]

1. Sistem penuntutan merupakan bagian kekuasaan esekutif, berada dibawah Mentri Kehakiman dan kepala pemerintahan. Model seperti ini disebut model perancis (Prosecutions of Freanch type). Selain diadopsi oleh negara Peracis juga dapat ditemukan pada negara anatara lain Czech Republic dan Netherlands.

2. Sistem penuntutan yang terpisah dan mandiri dari kekuasaan esekutif, bertanggungjawab kepada parlement. Model seperti ini dapat ditemukan pada negara antara lain Hungaria, Slovak Republic dan Macedonia.

3. Sistem penuntutan tercakup dan memiliki hubungan dengan kekuasaan kehakiman (judicial). Model seperti ini dapat ditemukan pada negara, antara lain Italia dan Bulgaria.

Perlu ditekankan disini, bahwa semua model di atas hanya bersifat fungsional yakni berkaitan dengan masalah mencari jawaban yang mana dari tiga model penuntutan tersebut lebih memenuhi syarat terciptanya negara hukum yang demokratis.

Berbeda dengan negara-negara Eropa Kontinental, beberapa negara-negara ex-komunis atau pada negara-negara pecahan Union of Soviet terdapat kecenderungan meletakkan lembaga pelaksana sistem penuntutan sebagai bagian kekuasaan kehakiman dan tidak berada dibawah kekuasaan pemerintah, sehingga sistem penuntutan menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman. Seperti dapat ditemukan pada negara Azerbaijan dan Georgia[18]. Hal ini disebabkan ketika negara-negara tersebut menjadi bagian Union of Soviet lembaga pelaksana sistem penuntutan diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk membangun dan mendukung rejim totaliter, yang pada akhirnya menyebabkan adanya trauma politik.[19]

Pemikiran tentang keberadaan sistem penuntutan didalam kekuasaan negara, sebenarnya untuk memberi jawaban atas independensi sistem penuntutan. Independensi tersebut dimasud tidak adanya acaman atau campurtangannya kekuasaan lembaga negara lainnya. Independesi ini disebut dengan external institution independence.[20] Dalam kaitannya dengan hal tersebut, banyak ahli menyimpulkan bahwa acaman tersebut yakni adanya intervensi secara langsung dari kekuasaan esekutif. Para ahli pendukung gagasan tersebut berasumsi bahwa lembaga penuntutan tidak boleh di-subordinasi-kan kepada kekuasaan esekutif, mereka mengklaim bahwa dengan tidak diletakannya lembaga tersebut dalam kekuasaan esekutif akan memberikan kemungkinan yang obyektif untuk melakukan penuntutan yang independen terhadap upaya penegakan hukum. Adanya pemikiran ini merupakan hal yang wajar, sebagaimana diketahui bahwa unsur kekuasaan yudikatif dan esekutif saling berkaitan dalam aktivitas penuntutan.

Permasalahan sistem penuntutan dalam kekuasaan negara, juga telah menjadi pembahasan yang serius di negara-negara eropa yang diwujudkan dengan mengadakan beberapa pertemuan internasional antara lain pertemuan “The Eropean Status of Justice” yang diselenggarakan pada buan Januari 1993 dan “The Paneuropean Conference” yang diselenggarakan di Vienna pada bulan Mei 1999. Pada pertemuan “The Eropean Status of Justice” yang telah menjadi inspirasi diskusi-diskusi selanjutnya tentang sistem penuntutan di dalam struktur kekuasaan negara, pada salah satu pasal resolusinya menyatakan bahwa kemampuan untuk memutuskan secara mandiri dalam lembaga penuntutan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri. Mereka harus melepasakan tugas-tugas mereka dari kekuasaan lainnya, selain itu harus adanya jaminan hak dan kewajiban Jaksa secara hukum didalam melakukan proses penuntutan. Hal ini sebagaiman diatur dalam Section 9.1 dan Section 9.2, yakni:

section 9.1. the following: Self-government in prosecution creates an essential instrument of judicial power independence. Judges (public officers) in prosecution secure equality of citizens before the law. They discharge their functions independently on political power. They are subordinated to law only.

section 9.2. Judges (prosecutors) who discharge their functions in prosecution shall have identical rights and identical guarantees as stated in the Status hereof.

Sedangkan dari pertemuan “The Paneuropean Conference” diperoleh hasil bahwa di Negara Eropa terdapat banyak model sistem penuntutan, agar hal tersebut tidak menyebabkan kekacauan pada sistem tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip penting, yakni:[21]

a. Berdasarkan pada konsep kedaulatan hukum dan secara umum diterima oleh masyarakat dimana sistem itu berfungsi.

b. Tingkat ke-independen-an lembaga kekuasaan penuntutan adalah bervariasi. Independensi dapat diuji dalam hubungannya dengan kepolisian, pengadilan dan pemerintahan.

c. Meskipun independensi merupakan hal yang penting, di Eropa diwajibkan adanya pertanggungjawaban lembaga kekuasaan penuntutan kepada legislatif.

Selain itu berdasarkan pertemuan tersebut terdapat hal yang penting, yakni keberadaan sistem penuntutan dalam menjalankan perannya di suatu negara agar dapat berjalan dengan baik, harus disesuaikan dengan budaya dan sejarah dari masing-masing negara.[22]

Berdasarkan apa yang dijelakan di atas, baik secara teoritis maupun praktek tidak terdapat keseragaman tentang keberadan sistem penuntutan. Keberdaan sistem penuntutan lebih dipengaruhi oleh tadisi hukum “legal culture” dan sejarah suatu negara. Memenurut András Zs. Varga keadaan sosial dan politik di suatu negara akan membentuk sistem penututan negara tersebut.[23] Tidak ada sistem penuntutan yang sempurna masing-masing sistem mempunyai kerugian dan keuntungannya.[24]

Menurut Beneč Štefan dalam sistem penuntutan, Jaksa memang menjalankan kekuasaan kehakiman, namun Jaksa tetap tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari organ kehakiman. Dalam sistem penuntutan, Jaksa juga mewakili kepentingan publik yang menerapkan isi undang-undang, namum Jaksa bukan pula merupakan bagian kekuasaan esekutif. Tetapi bagi Beneč Štefan sistem penuntutan lebih baik sebagai badan yang lebih medekati yudisial daripada organ esekutif.[25]

Selain itu perwujudan lembaga Kejaksaan yang independen juga dipengaruhi oleh independensi pimpinan lembaga penututan tersebut. Pimpinan lembaga penuntan yang sering disebut sebagai general prosecutor/attorney general (yang dalam bahasa Indonesianya Jaksa Agung) sebagai puncak pimpinan lembaga penuntutan memiliki tanggung jawab yang besar. Arti pentingnya Jaksa Agung digabarkan oleh Tjeerd Sleeswijk Visser sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang jujur, tidak memiliki kepentigan politis, memiliki stardar moral dan etika yang tinggi. Jaksa agung juga sebagai sosok yang dihargai oleh masyarakat dan bertindak atas nama masyarakat. Apa yang digambarkan oleh Tjeerd Sleeswijk Visser membuktikan bahwa jabatan tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi penegakan hukum.[26]

Tetapi independensi Jaksa Agung tidak dapat dijawab berdasarakan apa yang digabarkan oleh Tjeerd Sleeswijk Visser. Indendensi Jaksa Agung dipengauhi oleh pola pemilihan, pemberhentian dan pertanggung jawaban. Terdapat lima type pemilihan Jasa Agung, yakni dipilih secara langsung oleh masyarakat (Direct election by citizen voters), dipilih oleh anggota legislatif (Election by the legislature), dipilih oleh anggota esekutif (Appointment by members of executive), dipilih oleh anggota yudikatif (Appointment by members of the judiciary), dan dipilih oleh anggota kejaksaan (Appointment by members of the procuracy).[27] Dari lima type pemilihan tersebut, type pemilihan Jaksa Agung dipilih oleh parlemen dianggap lebih dapat memberikan jaminan independesi. Disamping memberikan jaminan indepdensi pola pemilihan ini pun berakibat adanya masa jabatan Jaksa Agung yang lebih pasti “fix term”, biasanya 5 (tahun).

Selain itu perkembangan di dunia sehubungan dengan fungsi lembaga pelaksana sistem penuntutan, mengarah kepada restrukturisasi fungsi penuntutan yang mengarah kepada perwujudan independensi. Keindependena tersebut terutama terhadap intervensi kekuasaan esekutif, sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan tugas sebagai pelaksana hukum.[28] Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan pada negara yang mengsuordinasikan proses penuntutannya kepada kekuasaan esekutif merasakan kekuasaan esekutif sebagai ancam independesi Kejaksaan, yang berarti adanya kecenderungan bahwa kekuasaan esekutif merupakan ancaman bagi perwujudan indepedensi lembaga pelasana sistem penuntutan.

Keadaan ini pada akhirnya melahirkan beberapa pemikiran. pertama, Jika Kejaksaan merupkan bagian dari kekuasan esekutif maka diperlukan suatu aturan hukum yang memberikan jaminan independennsi dan membatasi intervensi kekuasaan lain. Kedua, Membentuk Kejaksaan yang mandiri secara penuh tidak berada dibawah kekuasaan esekutif tetapi membentuk mekanisme pertanggungjawaban kepada parlemen.[29] Oleh karena itu, perlu adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas keberadaan sistem penuntutan dan lembaga penuntutan dalam kekuasaan negara. Menurut Milan Hanzel penentuan posisi lembaga penuntutan dalam aturan hukum sangatlah penting, pengaturan hukum posisi lembaga ini tidak hanya cukup diatur dalam aturan hukum biasa (undang-undang) tetapi haruslah diatur dalam materi konstitusi. Hal ini berarti lembaga pelasana kekuasaan penuntutan merupakan lembaga konstitusional (constitutional body).[30]

Perdebatan tentang persoalan kedudukan kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan ini terjadi juga di negara semaju Amerika Serikat. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, Cornell W. Clayton memberikan pendapatnya berkaitan dengan kedudukan Jaksa Agung dalam struktur ketatanegaraan Amerika Serikat dengan mengatakan sebagai berikut:

“All of the evidence surrounding the office’s creation and early operation, however, reveals that the Attorney General was originally perceived as a judicial, rather than executive, branch institution. It was established under an act creating the courts rather than one establishing executive department.”[31]

Berkaitan dengan kedudukan kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Amerika Serikat ini, Nancy V. Baker dalam bukunya yang berjudul Conflicting Loyalties: Law and Politics in the Attorney General’s Office, 1789-1990 mengatakan sebagai berikut:

“The US Attorney General is forever caught between competing demands: on one side, his political duties as cabinet apointee and adviser to the president; on the other, his quasi-judicial responsibilities as chief law officer of the nation. In theory the two sets of responsibilities coexist peacefully. In reality they often clash.”[32]

Dengan demikian, kontroversi seputar kedudukan kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara semaju Amerika Serikat pun kontroversi semacam ini juga terjadi. Jaksa Agung di Amerika Serikat digambarkan oleh Robert Palmer sebagai kondisi yang “schizophrenic”, karena memerankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai “petugas hukum” (law officer) sekaligus juga sebagai “petugas eksekutif” (executive officer).[33] Persoalan rekrutmen jaksa –termasuk Jaksa Agung– ini secara teoretis akan ikut memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kinerja kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

B. Tinjauan Yuridis Kekuasaan Penuntutan di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan kejasaan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya diatur di dalam undang-undang. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahakmah Agung dan Kejaksaan Agung,[34] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia[35], Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia[36] dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia[37].

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang di perjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.2/1945 sejak berdirinya Kejaksaan RI secara Yuridis-Formal adalah bertepatan dengan saat mulai berdirinya negara RI ialah tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, maka perihal penempatan Kejaksaan dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang diputuskan dalam rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 cukup memiliki dasar. Sedangkan, istilah Kejaksaan secara resmi digunakan oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944.

Sebenarnya pada tahun 1947 terdapat sebuah undang-undang yang mengatur tentang kejasaan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung diumumkan dan ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 1947.[38] menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 mengatur bahwa undang-undang ini saat berlakunya akan di umumkan oleh Menteri Kehakiman, dan sampai saat ini belum diumumkan berlakunya oleh Menteri Kehakiman maka dengan demikian undang-undang ini tidak pernah berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa “Di samping Mahkamah Agung ada Kejaksaan Agung dan bahwa susunan Kejaksaan Agung itu terdiri dari satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”[39]

Pasal tersebut di atas mengatur bahwa posisi kejaksaan agung adalah sejajar dengan posisi mahkamah agung, karena kejaksaan agung berada di samping dan bukan di atas atau di bawah mahkamah agung. Selanjutnya ditentukan pula bahwa jabatan jaksa agung dan jaksa tinggi lainnya hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga presiden sebagai kepala lembaga eksekutif mempunyai kontrol dan pengaruh yang mutlak terhadap lembaga kejaksaan agung tersebut.

Selanjutnya, Pada tanggal 22 Juli 1960 sekitar dua tahun setelah Dekrit Presiden, kabinet dalam rapatnya memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Presiden RI tertanggal 1 Agustus 1960 No.204/1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Hal ini mengakibatkan terjadi pergeseran organisasi kelembagaan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia, yakni semua sebagai lembaga non Departemen dibawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Peristiwa itu mengakibatkan yang semula Jaksa Agung adalah pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri ex Officio. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1960 Kejaksaan dirubah menjadi Departemen.

Dengan berubahnya Kejaksaan menjadi departemen, Kejaksaan memandang perlu dibentuknya suatu undang-undang yang mengatur secara khusus lembaga Kejaksaan. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dasar pembentukan undang-undang ini untuk memberikan ketentuan yang jelas tentang struktur organisasi kejaksaan serta kekuasaannya, terutama sebagai perlengkapan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan.[40]

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentauan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur bahwa “Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri.” Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa:[41]

Jabatan Menteri yang memegang pimpinan Departemen Kejaksaan dipangku oleh Jaksa Agung sendiri, karena jabatan Menteri tersebut menghendaki pula pengertian dan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang tugas-tugas Kejaksaan. Menteri tersebut dalam Keputusan Presiden yang mengangkatnya, disebut Menteri/Jaksa Agung.

Ketentuan pasal tersebut beserta penjelasannya, secara tegas telah menentukan posisi jaksa agung berada di dalam atau menjadi bagian dari lembaga eksekutif dengan membentuk lembaga kejaksaan sebagai salah satu departemen dari pemerintah. Selain itu pemberian jabatan jaksa agung sebagai jabatan menteri pemimpin departemen dilakukan dengan keputusan presiden[42], sehingga secara otomatis kontrol dan pengaruh presiden sebagai kepala lembaga eksekutif terhadap kejaksaan adalah mutlak sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan.

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum,[43] maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.[44]

Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Kejaksaaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum,”[45] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa, “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.”[46]

Dalam ketentuan-kententuan pasal tersebut di atas, dapat dilihat adanya perubahan status kejaksaan dari alat negara menjadi lembaga pemerintah. Sehingga semakin menegaskan kejaksaan merupakan bagian dari lembaga pemerintah, dan memperjelas pula bahwa kekuasaan penuntutan dalam suatu proses peradilan ternyata merupakan bagian kekuasaan pemerintah dan bukan kekuasaan kehakiman. Selain itu, pengaruh kekuasaan pemerintah dapat pula dilihat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelasakan bahwa “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden”, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.[47] Apa yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa jaksa agung pada hakekatnya adalah pembantu presiden, tidak ubahnya seperti status para menteri anggota kabinet sebagai pembantu presiden.[48]

Selanjutnya, pada era reformasi sekarang ini yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998[49] merupakan tanda dimulainya suatu era baru dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia.[50] Dalam era ini rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk melakukan penataan kembali terhadap berbagai aspek dalam sistem ketatanegaraan yang selama ini dirasakan belum mencerminkan sistem yang demokratis sesuai dengan aspirasi rakyat.[51]

Akan tetapi, pada era reformasi, salah satu aspek yang mendapat perhatian secara lebih seksama adalah masalah independensi kejasaan. Keadaan ini disebabkan interfensi kekuasaan esekutif yang terjadi sebelum reformasi, sehingga kejasaan tidak independen. Padahal independesi kejasaan selalu menjadi alasan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja jaksa dalam penegakan hukum. Permasalahan ini sesungguhnya merupakan suatu faktor dominan untuk mewujudkan salah satu tujuan dalam era reformasi, yaitu penegakan supremasi hukum.

Oleh karena itu, permasalahan independensi kejasaan pada akhirnya menjadi satu pertimbangan diubahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia.[52] Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Bagian Umum, yakni:[53]

“Perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya”.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam penjelasan umum tersebut, mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan penyempurnaan Undang-Undang tentang Kejaksaan ini. Salah satu hal yang perlu disempurnakan, yakni:

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:[54]

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelasakan bahwa dalam kekuasaan negara tersebut dijalankan secara merdeka. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.[55]

Materi mutan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dijelasakan di atas merupakan bukti terdapatnya landasan hukum tentang independensi kejasaan. Akan tetapi masih terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mewujudkan independesi kejasaan.

Menurut Marwan Effendi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum mewujudkan independesi kejasaan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya pengaturan yang mengakibatkan adanya intervesi kekuasaan esekutif terhadap kekuasaan kejasaan. Menurut Marwah Effendi dari pengaturan Pasal 2 ayat (1) yang dapat dimpulkan bahwa “Kejasaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan” mengandung makna bahwa kejasaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah eksekutif. Hal ini berarti, kejasaan tidak bersifat independen atau merdeka, karan di pengaruhi oleh kekuasaan esekutif.[56]

Akan tetapi menurut penulis, independesi sebagaimana diatur Penjelasan Umum dan Pasal 2 ayat (2) beserta penjelasannya dapat dikatakan sudah baik. Pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Mengenai penggunaan frasa “lembaga pemerintahan” dalam Pasal 2 ayat (1) memang telah menjadi perdebatan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan risalah persidangan, terdapat 2 (dua) rumusan Pasal 2 ayat (1), yakni daraf pemerintah dan draf DPR akan tetapi usulan pemerintah yang pada akhirnya disetujui menjadi rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Sedangakan frasa “lembaga pemerintahan” merupakan usulan dari pemerintah, anggota dewan mengusulkan frasa “lembaga hukum”. Perdebatan penetuan frasa mana yang digunakan dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) berlangsung cukup lama. Akan tetapi, berdasarkan argumentasi bahwa yang dimaksut pengertian “pemerintahan” bukan saja pemerintah, akan tetapi pemerintahan dalam arti luas yakni esekutif, yudikatif dan legislatif, maka frasa tersebut dapat diterima menjadi frasa dalam Pasal 2 ayat (1)

Sebagaiman telah di jelasakan pada bab sebelumnya, bahwa kekuasaan esekutif memang menjadi ancaman bagi kekuasaan penuntutan. Menurut beberapa ahli yang memiliki pandangan secara ekstrim kejasaan tidak daapt disubordinasi dari kekuasaan eksekuti, tetapi bagi sebagian ahli lainnya kejasaan dapat menjadi bagian eksekutif dan tetap independen jika adanya jaminan normatif bagi ke indepedenannya. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa perumusan Pasal 2 ayat (1) tidak mengurangi independesi sebagaiman diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya.

Akan tetapi, masih terdapat ketentuan yang dapat mengakibatkan kejasaan tidak independen. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dirumusakan dalam Penjelasan Umum, Pasal 19 ayat (20), serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yakni:[57]

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Jika dilihat pula dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:[58]

Pasal 19

(1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.

(2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 22

(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatnnya karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

d. berakhir masa jabatannya;

e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan tersebut memiliki makna besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan. Karena kejaksaan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini dapat mengakibatkan kejaksaan tidak memiliki keindependensiannya.

Arti pentingnya Jaksa Agung digabarkan oleh Tjeerd Sleeswijk Visser sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang jujur, tidak memiliki kepentigan politis, memiliki stardar moral dan etika yang tinggi. Jaksa agung juga sebagai sosok yang dihargai oleh masyarakat dan bertindak atas nama masyarakat. Apa yang digambarkan oleh Tjeerd Sleeswijk Visser membuktikan bahwa jabatan tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi penegakan hukum.[59]

Menurut Suhadibroto, Jaksa Agung memiliki peran yang sangat penting. Pentingnya peran Jaksa Agung tersebut mengakibatkan Jaksa Agung harus independen dan profesional. Pentingnya hal ini bahkan telah menjadi pemikiran yang serius oleh masyarakat internasional. Pada pertemuan para Jaksa Agung di Seoul Korea Selatan pada bulan September 1990 yang dihadiri 25 negara se Asia Pasific, menghasilkan kriteria seorang Jaksa Agung yang independen dan profesional, yakni bahwa Jaksa Agung adalah:[60]

a. Attoney general is man of Law

b. Independent attorney general generates economic prosperity, promotion of welfare, political stability and development of democracy.

c. The Attorney General is the chief of legal officer;

d. The Attorney General is not subjects to the direction or control of any other person or authority. He is essentially a man of law.

Kriteria tersebut di atas memposisikan Jaksa Agung secara independen dan tidak dibawah kontrol institusi atau otoritas apapun. Dalam hal ini, Jaksa Agung bahkan juga disebut sebagai “a man of law” atau dengan kata lain Jaksa Agung adalah abdi hukum yang sebenarnya.[61]

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Hal ini disebabakan presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Posisi Jaksa Agung seperti itu dapat menimbulkan dua masalah yang dalam litterateur disebut dengan “dual obligation” dan “conflicting loyalties” . Dalam ilmu Pemerintahan, Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden harus mampu melakukan 3 (tiga) hal yakni:[62]

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk dan beberapa kebijakan lainnya dari Presiden.

2. Melasanakan intruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut.

3. Mengamankan intruksi, petunjuk daan berbagai kebijakan Presiden yang sementara telah dilasanakan.

Permasalahan independensi Jaksa Agung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dirangkum dalam beberapa pertanyaan, yakni:[63]

a. Apakah kejaksaan hanyalah suatu badan pemerintah yang berfungsi untuk melakukan penuntutan perkara pidana dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat umum, ataukah kejaksaan memiliki lingkup tugas lebih luas, yaitu dapat bertindak mandiri untuk kepentingan masyarakat umum? Fakta bahwa Jaksa Agung diangkat, diberhentiankan dan bertanggungjawab kepada Presiden membangun presepsi mayarakat bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang tidak independen.

b. Dapatkah kemandirian Jaksa Agung dilindungi dengan suatu Nota Kesepahaman dengan Presiden tentang mekanisme kerja mereka.

c. Haruskah Jaksa Agung dilindungi oleh undang-undang yang menegaskan bahwa ia bertindak sendiri dan berdasarkan kepentingan masyarakat.

d. Haruskah Jaksa Agung bertanggungjawab pada Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan pada Presiden? Jika demikian bagaimana caranya.

e. Haruskah pengangkata dan pemberhentian Jaksa Agung dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyar? Jika demikian bagaiman caranya.

Mencermati pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaan telah memberikan independensi kepada kekuasaan penuntutan, tetapi masih terdapat cela untuk pemerintah melakukan interfensi terhadap kekuasaan penuntutan. Hal ini disebabkan, proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden. Dari apa yang telah dijelaskan, menunjukan bahwa masih diperlukan penataan kembali konsep-konsep yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang independensi Jaksa Agung, karena di dalam praktek pelaksanaannya berbagai ketentuan yang berlaku tersebut terbukti belum dapat mewujudkan suatu bentuk yang ideal dari independensi Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Alternatif Independensi Kejasaan di Indonesia

Permasalahan independesi kejaksaan tersebut juga menjadi perhatian yang serius dari beberapa ahli hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, tidak independennya kejaksaan karena undang-undang tentang Kejaksaan menyebutkan kejaksaan sebagai alat pemerintah. Selain dari itu jaksa agung dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga dengan sendirinya kejaksaan tidak mandiri.[64] Untuk penyelesaian permasalahan tersebut Andi Hamzah menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Kejaksaan harus menjamin keindepedesian kejaksaan, sehingga kejaksaan dapat menuntut siapa saja tanpa adanya intervensi pemerintah.[65]

Selain itu, Andi Hamzah juga menyarankan agar undang-undang mengenai kejaksaan yang menempatkan kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejasaan harus menjadi bagian mahkamah agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif.[66] Hal ini berarti Andi Hamzah berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi jaksa agung. Menurut pendapatnya kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi kejaksaan.[67] Akan tetapi berbeda dengan Andi Hamzah, menurut Harkristuti Harkrisnowo, independensi kejaksaan bukan berarti kejaksaan harus ditempatkan di luar lembaga eksekutif. Independensi kejaksaan dapat dicapai asalkan pimpinan eksekutif committed pada keinginan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan walaupun kejaksaan berada dalam kekuasaan eksekutif.[68]

Terhadap pendapat Harkristuti Harkrisnowo, terdapat suatu hal yang menarik, yakni perlunya kejaksaan sebagai penegak hukum harus dirumuskan dalam undang-undang dasar. Pengaturan kejaksaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar.[69]

Sebagaiman telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, pemikiran tentang keberadaan sistem penuntutan didalam kekuasaan negara, sebenarnya untuk memberi jawaban atas independensi sistem penuntutan. Independensi tersebut dimasud tidak adanya acaman atau campurtangannya kekuasaan lembaga negara lainnya (external institution independence). Dalam hal kekuasaan penuntutan acaman tersebut yakni adanya intervensi secara langsung dari kekuasaan esekutif. Para ahli pendukung gagasan tersebut berasumsi bahwa lembaga penuntutan tidak boleh di-subordinasi-kan kepada kekuasaan esekutif, mereka mengklaim bahwa dengan tidak diletakannya lembaga tersebut dalam kekuasaan esekutif akan memberikan kemungkinan yang obyektif untuk melakukan penuntutan yang independen terhadap upaya penegakan hukum. Adanya pemikiran ini merupakan hal yang wajar, sebagaimana diketahui bahwa unsur kekuasaan yudikatif dan esekutif saling berkaitan dalam aktivitas penuntutan. Tetapi, bagi Beneč Štefan sistem penuntutan lebih baik sebagai badan yang lebih medekati yudisial daripada organ esekutif.

Akan tetapi terdapat beberapa negara yang meletakan kekuasaan penuntutannya sebagai bagian kekuasaan esekutif, tetap dapat mewujudkan independensi kekuasan penututan di negara tersebut. Seperti Thailan, dan Jepang. Menurut Konstitusi Thailand Tahun 1997, pengadilan harus berdiri sendiri dan bebas dari departemen kehakiman, dan proses perubahan tersebut harus sudah selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah pengumuman konstitusi itu. Berbeda dengan pengadilan yang harus bebas dari departemen kehakiman, maka kejaksaan di Thailand ditempatkan di bawah departemen kehakiman.[70]

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa kejaksaan di Thailand masih berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Untuk hal itu, pendapat dari Somjai Kesornsiricharoen patut pula diperhatikan, ia mengatakan bahwa “The Office of the Attorney General was an agency of the Ministry of Justice at the time of its establishment. From 1922 to 1991, it was part of the Ministry of Interior…”.[71] Jadi, kejaksaan di Thailand memang sejak dari berdirinya selalu berada di lingkup kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan keterangan di atas, lalu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimanakah masalah independensi kejaksaan di Thailand tersebut? Bukankah dengan menempatkan kejaksaan di dalam lingkup kekuasaan eksekutif akan mengakibatkan kejaksaan itu menjadi tidak independen dalam melakukan tugas-tugasnya? Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Kesornsiricharoen. Ia menjelaskan:[72]

“Since 1991, the Office has become an independent agency under the direct supervision of the Prime Minister to ensure more independence and impartiality of the public prosecutors. Accordingly, the Prime Minister has no authority to interfere with the criminal justice functions of the public prosecutors. His role is limited only to administrative functions of the Office of the Attorney General.”

Jadi dengan menempatkan kejaksaan di dalam lingkup eksekutif, lantas bukan berarti kejaksaannya menjadi tidak independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Kesornsiricharoen di atas, Perdana Menteri Thailand jelas tidak mempunyai wewenang untuk mengintervensi pelaksanaan tugas kejaksaan dalam bidang hukum pidana. Hubungan antara kejaksaan dengan perdana menteri hanya bersifat administrasi.

Walaupun terdapat hubungan administratif antara kejaksaan dengan pihak pemerintah, namun hubungan administratif itupun juga dibatasi. Pembatasan itu ditujukan untuk tetap menjamin independensi kejaksaan. Salah satu wujud dari pembatasan itu adalah, bahwa sistem yang berlaku di Thailand tidak membenarkan pihak pemerintah untuk menunjuk atau menempatkan seseorang untuk menjadi seorang jaksa. Para jaksa di Thailand kesemuanya diangkat berdasarkan sistem karir.[73]

Sedangkan kejaksaan di Jepang memiliki status yang seimbang dengan korps hakim di pengadilan. Independensi keduanya dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing dijamin oleh hukum.[74] Namun demikian, masalah kemandirian kejaksaan di Jepang untuk melaksanakan fungsi penuntutan agar tidak diintervensi oleh lembaga manapun, tidak dapat ditemukan pengaturan atau jaminannya di dalam Konstitusi Jepang sebagaimana halnya yang terjadi di Thailand melalui Konstitusi Thailand Tahun 1997.

Khusus untuk kejaksaan di Jepang, independensinya dijamin melalui Public Prosecutors Office Law. Salah satu wujud dari jaminan itu dimuat dalam Article 25 yang menjelaskan bahwa pejabat kejaksaan yang sedang melaksanakan tugas tidak bisa dipecat atau ditangguhkan wewenangnya berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya itu.

Jaminan independensi tersebut di atas menjadi penting untuk menghindari intervensi eksekutif terhadap pelaksaan tugas-tugas kejaksaan, mengingat secara struktural, fungsi penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan adalah termasuk dalam bagian kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh perdana menteri.

Di sisi lain, Menteri Kehakiman Jepang masih memiliki wewenang untuk mengawasi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, tetapi wewenang itu tetaplah dibatasi agar independensi kejaksaan tetap dapat diwujudkan. Article 14 dari Public Prosecutors Office Law menjelaskan bahwa “[the] Minister of Justice may control and supervise public prosecutors generally in regard to their functions…”. Kata “generally” itu sendiri diartikan hanya terbatas pada masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam proses hukum terhadap suatu tindak pidana. Misalnya, dalam hal pembentukan pedoman umum rencana pencegahan kejahatan dan pembentukan pedoman umum agar proses penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa memiliki keseragaman.

Kata “generally” yang terdapat dalam Article 14 itulah yang kemudian membatasi wewenang dari menteri kehakiman untuk menlakukan pengawasan terhadap kejaksaan. Jadi, walaupun secara struktural kejaksaan itu menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri kehakiman pun dapat mengawasinya, namun independensi kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan tetap dapat dipertahankan.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan esekutif merupakan ancaman terhadap independensi kekuasaan penututan. Oleh karena itu, harus dibentuk suatu sistem yang meminimalisasi interfensi kekuasaan esekutif terhadap kekuasaan penuntutan. Dalam konteks indonesia pengakatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dapat mengancam Independesi Kejaksaan sebagiman diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan penjelsannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Oleh karena itu, preses pengakatan dan pemberhentian jasa agung harus adanya mekanisme kontrol dari DPR.

Indendensi Jaksa Agung dipengauhi oleh pola pemilihan, pemberhentian dan pertanggung jawaban. Sebagaiman telah di jelasakan pada bab sebelumnya, terdapat lima type pemilihan Jasa Agung, yakni dipilih secara langsung oleh masyarakat (Direct election by citizen voters), dipilih oleh anggota legislatif (Election by the legislature), dipilih oleh anggota esekutif (Appointment by members of executive), dipilih oleh anggota yudikatif (Appointment by members of the judiciary), dan dipilih oleh anggota kejaksaan (Appointment by members of the procuracy).[75] Dari lima type pemilihan tersebut, type pemilihan Jaksa Agung dipilih oleh parlemen dianggap lebih dapat memberikan jaminan independesi. Disamping memberikan jaminan indepdensi pola pemilihan ini pun berakibat adanya masa jabatan Jaksa Agung yang lebih pasti “fix term”, biasanya 5 (tahun).

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, A. “Konsep dan Strategi pembaharuan Kejaksaan Republik Indonesia”. Makalah disampaikan pada Workshop Governmence Audit of The Public Prosecutor Servive, Bali 21-22 Februari 2001.

_______. “Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Makalah diajukan pada seminar menyambut hari bakti adyaksa, Jakarta 20 Juli 2000.

Harkrisnowo, Harkristuti “Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelmbagaan: Beberapa catatan wal”, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan kedua UUD 1945 yang deselnggarakan oleh MPR dan Fakulktas Hukum Universitas Indoensia. Jakarta 24-26 Maret 2000.

_______. “Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan bagi Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik: Suatu Usulan Pemikiran”. Makalah disampikan dalam Seminar Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, di Jakarta, 22 Agustus 2001.

_______. “Menyoal Independensi Kejaksaan Agung: Beberapa Catatan Pemikiran”, dalam Harkristuti Harkrisnowo, “Kumpulan Makalah”. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2001.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, et. al. Pembaruan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2004.

_______. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. “Prosiding Dengar Pendapat Publik ‘Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia’”. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2003.

Locke, John. Two Treatises of Government. New Edition, London: Everyman, 1993.

MacIver, Robert M. Modern State. Oxford: Oxford University Press, 1950.

Mahendra, A.A. Oka Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Memantapkan Kedudukan dan Peranan Kejaksaan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Meador, Daniel J. The President, the Attorney General, and the Department of Justice. Charlottesville: University of Virginia, 1980.

Montesquieu, Baron de. The Spirit of the Laws. Diterjemahkan oleh Thomas Nugent, New York: Hafner Press, 1949.

Nasution, Adanan Buyung. “Kembalikan Kejaksaan Sebagai Alat Penegakan Hukum” Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Pusat Penddiikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI tanggal 11-12 Januri 1999.

_______. “Posisi Kejkasaan: Kemandirian Kelmbagaan dalam Mewujudkan Supremasi Hukum” Makalah disampaikan dalam diskusi sehari tentang “posisi kejaksaan dan sistem ketata negaraan RI” dselenggarakan oleh Kejakasaan Agung, Jakarta kamis 20 Juli 2000.

Palmer, Robert. “The Confrontation of the Legislative and Ecxecutive Branches: An Examination of the Constitutional Balance of Power and the Role of the Attorney General”, Pepperdine Law Review. Vol. 11 (January, 1984.

Panitia Penyusun dan Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985);

Pasquino, Pasquale. “One and Three: Separation of Powers and the Independence of the Judiciary in the Italian Constitution”, dalam John Ferejohn, Jack N. Rakove, dan Jonathan Riley, eds., Constitutional Culture and Democratic Rule. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Guideline on the Role of Prosecutors. Ditetapkan oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba pada 27 Agustus-7 September 1990.

Ramelan, “Profesionalisme Jaksa di Era Supermasi Hukum” makalah disampaikan pada seminar satu hari dengan tema Prespektif Peran Kejaksaan dalam Era Supermasi Hukum, Fakultas Hukum UI, Depok 3 Agustus 2000.

Seymour, Jr., Whitney North. United States Attorney: An Inside View of ‘Justice’ in America Under the Nixon Administration. New York: William Morrow & Co., 1975.

Strong, C.F. Modern Political Constitution. London: Sidwick & Jackson, 1973.

Suhardibroto, “Restruktirisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas penegakan Hukum Untuk menjawab Tantangan Zaman”, Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Pusat Penddiikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI tanggal 11-12 Januri 1999.

_______. “Re-profesionalisasi Kinerja Kejaksaan”, <http://www.komisihukum.go.id /article_opinion.php?mode=detil&id=41> diakses tanggal 8 April 2005.

Suseno, Franz Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Negara Modern, Jakarta: Gramedia, 1991.

Tombs, Jacqueline. “Independent Prosecution System” dalam The Criminal Injustice System. Disunting oleh George Zdenkowski, Chris Ronalds, dan Mark Richardson, Sydney: Pluto Press, 1987.

Yahya, Lip D. Mengadili Metteri Memeriksa Perwira (Jaksa Agung Soeprapto dan Pengakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Jakarta, 2004.

[1] Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Pinsip-prinsip moral dasar kenegaran modern), Cet. 7., (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 295.

[2] Ibid.

[3] Menurut Arsitoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan: “aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum”, oleh sebab itu supermasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.. George Sabine, A History of Political Theory, (London: George G. Harrap & Co. Ltd., 1954), hlm. 92. sebagaimana dikutipula dalam Azhary, Negara Hukum Indonesia (analitis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya), (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 20.

[4] Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: PSH FH UII, 1999), hlm. 13.

[5] Franz Magnis Suseno, Op. Cit., hlm. 301.

[6] M. Elizabeth Magill, Beyond Powers and Branches in Separation of Powers Law, University of Pennsyl Law Review 2001, Working Paper No. 01-10, hlm. 1.

[7] John Locke, Two Treatises of Government, New Edition, (London: Everyman, 1993), hlm. 188.

[8] Koentjoro Poerbopranoto, Sedikit Tentang Sistim Pemerintahan Demokrasi, Cet. 3, (Bandung: PT Eresco, 1978), hlm. 23.

[9] Sir Ivon Jennings, The Law and the Constitutions, (London: The English Language Book, 1956), hlm. 22. Sebagaimana dikutip Ismail Suny dalam Ibid., hlm. 4, atau dalam Robert M. Mclver, Op. Cit., hlm. 364.

[10] Ibid.

[11] Beneč Štefan, “Independence of Prosecution” (makalah disampaikan dalam Seminar “The prosecutor’s office in a democratic and constitutional state” organized by The General Prosecutor’s Office and the Slovak National Supporting Committee of Europe 2000, 25 April 2003 – 27 April 2003), hlm. 14.

[12] … even sometimes in the time when Napoleon’s Criminal Code (1808) was published, when the “procureur d’etat acquired a position of a defender of the law” problems and contemplations on the fact whether a prosecutor (prosecution) belongs to the executive power or the judicial power may be dated. Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Milan Hanzel, “General Prosecutor of Slovak republic” (makalah disampaikan dalam Seminar “The prosecutor’s office in a democratic and constitutional state” organized by The General Prosecutor’s Office and the Slovak National Supporting Committee of Europe 2000, 25 April 2003 – 27 April 2003)

[16] Beneč Štefan, op. cit.

[17] Ibid., Selain pembagian 3 model tesebut menurut Milan Hanzel negara-negara Eropa memiliki model penuntutan yang sangat berfariasi. “Existing models of prosecution in Europe, which vary considerably, can be assessed according to different criteria. Prosecution can be integrated and unique body with its own organizational structure; it can be established as several independent bodies with own organizational structures, or autonomous, on other state bodies independent agent. However, it can be also subordinated body, authority at courts and for courts, body with wide or narrow competencies, authority of penal proceedings or authority with competencies in the area of public administration, etc.” Milan Hanzel, op. cit.

[18] Annex IX. “The Reform of the Prosecutor’s Office” <www.supremecourt.ge /english/Annex9.pdf – 45k>, diakses 14 Desember 2004.

[19] Fikrat F.Mammadov, Democratisation And Prosecution Process, 9th Annual Conference 2004; dapat dilihat pula menurut Milan Hanzel negara Union of Soviet pada awalnya tidak menenal istilah “prosecutor” karena mereka mempunyai peradilan revolusi “CEKA” yang memiliki kewenangan infestigasi, penuntutan dan esekusi. Lembaga penuntutan yang disebut “prosecutor” baru dikenal ketika terjadi perubahan situasi politik. Milan Hanzel, op. cit.

[20] Selain external institution independensi kejaksaan juga dipengarui oleh internal institution. Adapun yang dimaksud dengan internal institution adanya indepdensi dalam organisasi yang berstruktut (secara vertika). Beneč Štefan, op. cit.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] András Zs. Varga, Criteria concerning the Public Prosecution in the context of the accession of Hungary to the EU, makalah disampaikan pada seminar “The Prosecutor`s office in a democratic and constitusional state”; …the social and political environment in which a system is to be established could be regarded as crucial.

[24] Ibid..

[25] Ibid. Sama dengan Beneč Štefan, menurut Anne van Aaken, Eli Salzberger dan Stefan Voigt keberdaan kejasaan yang biasanya diletakkan dalam kekuasan esekutif dapat terjadi konfilik, sebagaiman dijelasakan Prosecutors are usually part of the executive and not the judicial branch, which implies that they do not enjoy the same degree of independence as judges, and are ultimately subordinated to the directives of the minister of justice or the government. Conflicts of interest may hence arise if members of government can use the criminal process for their own or partisan interests. The incentives of public prosecutors in different jurisdictions are compared. Anne van Aaken, Eli Salzberger dan Stefan Voigt, The Prosecution of Public Figures and the Separation of Powers: Confusion within the Executive Branch,

[26] Tjeerd Sleeswijk Visser, The General Prosecutor and Responsiblilitiea, makalah disampaikan pada seminar “The Prosecutor`s office in a democratic and constitusional state”

[27] Anne van Aaken_ Eli, Salzberger dan Stefan Voigt, The Prosecution of Public Figures and the Separation of Powers: Confusion within the Executive Branch, (German Working Papers in Law and Economics, Volume 2003 Paper 11)

[28] The development in the world is directed to restructuring of prosecution to a body being more and more independent from the executive power serving only to execution of law. Ibid

[29] Dua kesimpulan ini merupakan rekomendari negara-negara eropa “European Standard”, András Zs. Varga, op., cit.

[30] Milan Hanzel, op. cit.

[31] Clayton, hal. 48.

[32] Nancy V. Baker, Conflicting Loyalties: Law and Politics in the Attorney General’s Office, 1789-1990 , (Lawrance, Kansas: University Press of Kansas., 1992), dalam sampul depan bagian dalam.

[33] Robert Palmer, “The Confrontation of the Legislative and Ecxecutive Branches: An Examination of the Constitutional Balance of Power and the Role of the Attorney General”, Pepperdine Law Review, Vol. 11 (January, 1984), hal. 349.

[34] Republik Indonesia (a), Undang-Undang tentang Susunan Kekuasaan Mahkmah Agung dan Kejaksaan Agung, UU No.7 Tahun 1947; Awal keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tidak dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947. Saat berdirinya Negara republik Indonesia mempuinyai relevansi yang sangat penting bagi penghitungan saat permulaan eksitensinya Kejaksaan republik Indonesia. Berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1945 saat mulai berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis-formal adalah bertepatan dengan saat mulai berdirinya Negara Republik Indonesia ialah pada tanggal 17 Agustus 1945. Panitia Penyusun/Peyempurna Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: tampa penerbit, 1985), hal. 43.

[35] Republik Indonesia (b), Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15, LN No. 1961-254 Tahun 1961, TLN No. 2298.

[36] Republik Indonesia (c), Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 5, LN No. 59, Tahun 1991, TLN No. 3451.

[37] Republik Indonesia (d), Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 18, LN No. 67, Tahun 2004, TLN No. 4401.

[38] Panitia Penyusun/Peyempurna Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, op. cit., hal. 61

[39] Republik Indonesia (a), op. cit., Pasal 1 ayat (2).

[40] Tonggak sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yakni dengan adanya peristiwa Dekrit Presiden. Panitia Penyusun/Peyempurna Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, op. cit., hal. 148-153.

[41] Republik Indonesia (b), op. cit., Pasal 5 ayat (1).

[42] Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, dibentuklah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

[43] Republik Indonesia (c), op. cit., menimbang butir c. Lihat pula penjelasan umum. Dari penjelasan umum dapat disimpulkan latar belakang diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yakni tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak lagi mencerminkan kenyataan yang ada dan sudah tidak memenuhi kebutuhan pembangunan.

[44] Menurut Adanan Buyung Nasution, disfungsionalisasi terhadap Kejaksaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 22 Juli 1991 terbit UU No. 5/1991 tentang kejaksaan. Keadaan itu dapat dilihat, Pertama, Kejaksaan tidak lagi menjadi alat negara penegak hukum (seperti dinyatakan dalam UU No. 15/1961) melainkan hanya menjadi salah satu lembaga pemerintah (komponen kekuasaan eksekutif). Ke dua, segala aspek yang berkaitan dengan Kejaksaan semuanya mutlak berada di tangan presiden. Adanan Buyung Nasution, “Kembalikan Kejaksaan Sebagai Alat Penegakan Hukum” (Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI tanggal 11-12 Januri 1999), hal. 9.

[45] Republik Indonesia (b), op. cit., Pasal 1 ayat (1).

[46] Republik Indonesia (c), op. cit., Pasal 2 ayat (1).

[47] Ibid., Pasal 6 ayat (1). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dibentuklah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan repblik Indonesia. LN No. 59 Tahun 1991.

[48] Suhardibroto, “Restruktirisasi Kejaksaan…” op. cit., hal. 2.

[49] James Luhulima, “Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa peristiwa terkait”, dalm Kompas, (Jakarta, 2001): 3.

[50] Era reformasi adalah suatu era yang bersifat transisional yang terjadi dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia (Mei 1998-saat ini). Era ini ditandai dengan berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, dari tatanan lama yang tidak demokratis, tidak efisien, dan korup menuju suatu tatanan yang lebih demokratis, efisien, dan berkeadilan sosial, lihat, Pengantar Reformasi: “Dismantling the Old Regime, and Reconstructing the New Indonesia”;<http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Perspektif/pengantarref.htm;&gt; diakses pada tanggal 9 Desember 2001.

[51] Sumali, Reduksi Kekuasaan Esekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), (Malang: UMM Pres, 2003), hal. 1.

[52] Republik Indonesia (c), op. cit. Secara substansi, UU Kejaksaan baru ini merupakan penyempurnaan ketentuan-ketentuan penting yang ada dalam UU Kejaksaan yang lama. DPR berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Kejaksaan baru ini sangat strategis, apabila DPR menilai bahwa kinerja Kejaksaan semakin lemah maka ketentuan ini dapat dasar untuk mendesak presiden membentuk Komisi Pengawas Kejaksaan. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch. Hukumonline, “Beberapa Catatan Atas UU Kejaksaan Yang Baru”, <http:/www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>, diakses tanggal 9 Desember 2004.

[53] Ibid., Penjelasan Bagian Umum.

[54] Ibid., Pasal 2.

[55] Ibid., Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

[56] Marwan Effendi, Kejaksaan dan Fungsinya dari Prespektif Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), hlm. 124.

[57] Ibid., Penjelasan Umum.

[58] Ibid., Pasal 19 dan Pasal 22.

[59] Tjeerd Sleeswijk Visser, The General Prosecutor and Responsiblilitiea, makalah disampaikan pada seminar “The Prosecutor`s office in a democratic and constitusional state”

[60] Ibid., dapat dilihat pula dalam Suhadibroto, “Rektrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman” (makalah disampaikan dalam diskusi panel tentang profil Kejaksaan di Era Reformasi dan Globalisasi, di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 11-12 Januari 199), hal. 6.

[61] Ibid.

[62] Marwan Effendi, op., cit., hlm.125.

[63] Governance Audit of the Public Prosecution Service, “Memperbaiki Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia: fokus pada kepentingan umum”, (makalah diskusi workshop Governance Audit of the Public Prosecution Service di dukung oleh Bank Pembangunan Asia, Yogyakarta 21-22 Februari 2001), tanpa halaman.

[64] Andi Hamzah, “Konsep dan Strategi pembaharuan Kejaksaan Republik Indonesia” (makalah disampaikan pada Workshop Governmence Audit of The Public Prosecutor Servive, Bali 21-22 Februari 2001), hal. 6.

[65] Andi Hamzah menggambarkan kejaksaan harus merupakan lembaga yang independen tidak menuntut orang yang tidak bersalah, meski orang tersebut tidak disukai pemerintah. Ibid.

[66] Andi Hamzah, “Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (makalah diajukan pada seminar menyambut hari bakti adiyaksa, Jakarta 20 Juli 2000), hal. 5-6.

[67] Harkristuti Harkrisnowo, “Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa catatan Awal”, (makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang deselenggarakan oleh MPR dan Fakulktas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 24-26 Maret 2000), hal. 7.

[68]Ibid.

[69] Negara-negara yang mengatur Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam konstitusi negara, yaitu: Afganistan, Angola, Argentina, Albania, Andorra, Armenia, Barbadosa, Belize, Brazil, Bulgaria, Canada, Cambodia, Cape verde, Croatia, Dominica, Fiji, Finlandia, Gambia, Guyana, Georgia, Greece, Guinea Biss, Haiti, Hunggary, Ireland, Israel, Iran, Kazakhstan, Korea Selatan, Korea Utara, Kyrgystan, Kiribati, Laos, Lebanon, Liberia, Lithuania, Malawi, Malaysia, Malta, Myanmar, Macedonia, Madagascar, Mesir, Mangolia, Marocco, Mozambia, Nauru, Oman, Papua New Guenea, Philipines, Polandia, Portugal, Republic of Moldova, Pakistan, Paraguay, Romania, Rusia, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St Vincent, Sierrra Leone, Solomon Islands, Seycheles, Saudi Arabia, Slovakia, Somalia, Sout Africa, Spanyol, Suriname, Swedia, Syiria, Tuvalu, Trinidad and Tobago, Thailand, Timor Laste, Turki, Vanuatu, Venezuela, Yamen, Yugoslavia, Zambia.

[70] Ibid.

[71] Kesornsiricharoen.

[72] Ibid.

[73] Lengkapnya, Kesornsiricharoen mengatakan, bahwa: “The public prosecutors under the Office are career professionals like in most counties. The system does not allow the government to appoint any other legal professional to serve temporarily as a public prosecutor in any type of case as seen in some countries.”

[74] UNAFEI.

[75] Anne van Aaken_ Eli, Salzberger dan Stefan Voigt, The Prosecution of Public Figures and the Separation of Powers: Confusion within the Executive Branch, (German Working Papers in Law

and Economics, Volume 2003 Paper 11)

Kategori:Hukum Tantra
  1. November 9, 2016 pukul 10:39 am

    Reblogged this on jonegoro13.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: