Beranda > Hukum Tantra, Teori Hukum > KONSEP TENTANG LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (KOMISI NEGARA)

KONSEP TENTANG LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (KOMISI NEGARA)

mkKonsep tentang Lembaga Negara Penunjang (Komisi Negara)

Lembaga Negara pada tiga dasarwasa terakhir abad ke 20 mengalami perkembangan yang pesat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:
a.    Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
b.    Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (Welfare State). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara yang ada.

c.    Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya  di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.
d.    Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation).

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut Auxiliary State`s institutions, atau Auxiliary State`s Organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.

Menurut pendapat penulis secara terminologi Auxiliary State`s Organ lebih tepat diterjemahkan sebagai organ negara penunjang atau organ negara pembantu. Organ negara penunjang ini ada yang independen yang disebut dengan Independent State`s Organ dan ada yang tidak independen yang disebut quasi independent State`s Organ.

Menurut John Alder, beberapa lembaga disebut public corporations atau nationalised industries, beberapa disebut Quangos (quasi-autonomous non-government bodies). Akan tetapi secara umum, menurut Alder disebut sebagai Non-departement bodies, public agencies, commissions, board dan authorities.[1] Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut pada umumnya berfungsi sebagai a quasi governmental world of appointed bodies dan bersifat non departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public-private institutions. Sifatnya quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.[2] Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut selain disebut auxiliary state`s organ juga disebut sebagai self regulatory agencies, independent supervisory bodies atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix-function).[3]

Terhadap fungsi tersebut, sebagian ahli ada yang tetap mengelompokkan dalam lingkup kekuasaan eksekutif atau dalam kelompok kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat (the fourth branch of the government) seperti yang dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp sebagai berikut:[4]

Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration wihich has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the ‘headless fourth branch’  of the governement). It take the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions.

Berdasarkan pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp, terdapat kekuasaan keempat yakni lembaga-lembaga Independen. Lembaga ini menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen.

Sebagaimana dikutip oleh Alder, menurut Jennings terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara pembantu, alasan-alasan tersebut yakni:[5]

  1. The need to provide cultural or personal service supposedly free from the risk of political interference.
  2. The desirability of non-political regulation of markets.
  3. The regulation of independent professions such as medicine and the law.
  4. The provision of technical service
  5. The creations of informal judicial machinery for setting disputes

Selain itu, menurut Alder berdasarkan kedudukan hukumnya lembaga tersebut dapat dibagi kedalam 5 (lima) klasifikasi, yakni:[6]

  1. Most are statutory and have separate legal identity. Their powers and duties depend entirely on the particular statute.
  2. Some are created by administrative actions.
  3. Some are created by contract agreement within an organisation.
  4. Some are entirely voluantary creations whose members have non special legal status and who depend upon either consent or back government.
  5. Some are ordinary companies in which the government has acquired substantial shareholdings.

Selain Alder, Gerry Stoker dalam analisisnya mengenai kemunculan lembaga lembaga pembantu yang ia sebut sebagai non-elected agency di Inggris, membagi kedalam beberapa klasifikasi, sebagai berikut.

1.     Central government`s arm`s length agency;
2.     Local authority implementation agency;
3.     Public/private partnership organisation;
4.     User-organisation;
5.     Inter-governmental forum; and
6.     Joint boards. [7]

Pendapat Gerry Stoker tersebut didasarkan kepada darimana sumber daya untuk melaksanakan lembaga tersebut dan bagaimana cara pengisian keanggotaan serta dari mana berasal anggota tersebut.

Independensi, kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga tersebut juga bervariasi tidak ada tolok ukur kesamaan secara teori untuk membentuk Independensi, kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Begitu pula untuk wilayah berlakunya kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu saja.

Keberadaan lembaga negara bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Hal itu dapat diperjelas kembali dengan melihat beberapa pendapat ahli. Menurut Sri Soemantri ditetapkannya lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut.[8]

Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita baca dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Adapun tujuan negara Indonesia adalah

1.    untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2.    untuk memajukan kesejahteraan umum;
3.    untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;dan
4.    untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah kita ketahui tujuan negara Indonesia, timbul pertanyaan, dengan cara bagaimana tujuan tersebut diwujudkan?

Untuk itulah kemudian ditetapkan berbagai lembaga-negara dalam Undang Undang Dasarnya.

Bomer Pasaribu mengatakan bahwa negara merupakan sebuah organisasi. Sebagai sebuah organisasi, negara dengan sendirinya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut,  negara harus bergerak dalam arti memiliki dan menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Untuk mencapai fungsi-fungsi tertentu tersebut, negara memerlukan alat-alat pelengkap negara, yang disebut lembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Bomer Pasaribu sebagai berikut.

Dalam rangka mencapai tujuan negara, negara harus bergerak dalam arti memiliki dan menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu pula. Hal ini juga sudah umum dikenal dalam doktrin tentang hukum dan negara, sedangkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara  diperlukan pula sejumlah alat-alat perlengkapan negara, yaitu  lembaga negara. [9]

Begitu pula menurut Muchlis Hamdi, setiap negara akan memiliki lembaga-lembaga untuk dapat melaksanakan fungsinya, yakni mewujudkan tujuan Negara.[10]

Menurut Sri Soemantri, tujuan negara dewasa ini semakin kompleks. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya dapat dicapai dengan lembaga utama (Main State`s Organ), tetapi diperlukan lembaga-lembaga penunjang (Auxiliary State`s Organ).

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat disebut sebagai “auxiliary state`s bodies”.[11] Menurutnya, lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. Auxiliary state`s organ dapat dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung ini, menurut Muchlis Hamdi, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, juga terdapat lembaga independen, yang kewenangannya dapat bersumber dari arahan konstitusi negara atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang.[12]

Hal ini berarti auxiliary state`s bodies merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan. Keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut. Kedua, sifat kekuasaan yang dapat dimiliki oleh lembaga pembantu dapat berbentuk quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal atau kadang-kadang fungsi campuran, seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Ketiga, lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat permanen dan tidak permanen (ad hoc). Keempat, sumber hukum pembentukannya dapat bersumber pada konstitusi atau undang-undang.

[1] John Alder, Constitutions and Administrative Law, (London: The Macmillan Press LTD, 1989), hlm. 232.

[2] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi… op. cit., hlm. 341.

[3] Ibid.

[4] Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3rd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 281.

[5] John Alder, op. cit., hlm. 225.

[6] Ibid., hlm. 233.

[7] Gerry Stoker, The Politic of Local Government, (London: The Mac. Millian Press, 1991), hlm. 63.

[8] T. Sri Soemantri, “Lembaga Negara dan…, op. cit., hlm. 10.

[9] Bomer Pasaribu, “Upaya Penataan Kembali State Auxiliary Bodies melalui Peraturan Perundang-Undangan”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007. hlm. 4.

[10] Muchlis Hamdi, “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, surabaya 26-29 Juni 2007.  hlm. 1.

[11] Ibid., hlm. 5.

[12] Ibid.

  1. Bagus Oktafian A
    Maret 23, 2011 pukul 3:53 am

    Assalamualaikum Wr. Wb
    Selamat Siang..
    Terima kasih atas tulisannya Mas Ilham, menurut anda dengan wacana yang sedang hangat baru-baru ini berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan dan Kepolisian yang secara organisasi berada di bawah presiden (eksekutif) sedangkan secara fungsional berada pada ranah yudisiil (penegakan hukum yang identik dengan independensi) maka apakah perlu menempatkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai auxiliary organ yang dituangkan dalam konstitusi?

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: