Beranda > Hukum Tantra > APAKAH UUD RI 1945 SEBELUM PERUBAHAN MENGATUR MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN?

APAKAH UUD RI 1945 SEBELUM PERUBAHAN MENGATUR MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN?

presidentApakah UUD RI 1945 Sebelum Perubahan Mengatur Mekanisme Pemberhentian Presiden

Terdapat perdebatan dikalangan akademisi Hukum Tata Negara mengenai pertanyaan apakah UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden. Ada sebagian mengatakan bahwa UUD 1945 tidak mengatur pemberhentian Presiden ada pula yang mengatakan bahwa UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden (adanya impeachment). Terlepas dari ada perbedaan pendapat tersebut dapatlah dianalisa yang tertuang dalam teks UUD 1945 yang kemudian dianalisa dalam konteks UUD 1945.

Dalam Pasal 8 UUD 1945 dikatakan bahwa :
Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden.[1]

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dinalisa terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan terjadinya penggantian Presiden yakni: Mangkat atau meninggal, berhenti dan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Tidak terdapat penjelasan atas Pasal 8 UUD 1945 tersebut.

Alasan yang pertama yakni apabila seorang Presiden mangkat atau meninggal, ia akan digantikan oleh Wakil Presiden. Mengenai alasan ini sudah jelas, seseorang yang dinyatakan mangkat atau meninggal secara umum sudah dapat dimengerti karena meninggal merupakan suatu keadaan alamiah. Meninggalnya seseorang memang merupakan peristiwa hukum, sebagaimana diketahui dalam teori, pristiwa hukum dapat dibagi atas dua hal yakni ada yang merupakan perbutan subyek hukum dan ada yang bukan merupakan perbuatan subyek hukum. Meninggalnya sesorang merupakan peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subyek hukum atau suatu keadaan tertentu.[2]

Alasan yang kedua jika seorang Presiden berhenti. Pengertian berhenti mengandung konotasi atas kemauan sendiri bukan dipaksakan. Jika dilihat pendapat Jimly Asshidiqqie pengertian berhenti jika dikaitkan dengan berhentinya Presiden Soeharto dapat diartikan sebagai tindakan atau pernyataan mengundurkan diri sepihak karena alasan-alasan yang dapat dipertanggug jawabkan.[3] Tetapi jika dilihat pada Pasal 4 TAP MPR III/MPR/1978[4], yang berbunyi:

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena:
a.       Atas permintaan sendiri
b.      Berhalangan tetap
c.       Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 dijelaskan MPR dapat memberhentikan Presiden dengan alasan atas permintaan sendiri. Apakah sama pengertian berhenti pada Pasal 8 UUD 1945 dengan atas permintaan sendiri. Dari Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 dapat ditafsirkan bahwa Presiden dapat berhenti atas permintaan sendiri harus melalui keterlibatan MPR yang dapat berupa adanya permintaan atau permohonan kepada MPR. Jika permintaan dan permohonan itu diterima maka MPR akan memberhentikan Presiden. Sedangkan berhenti menurut Pasal 8 UUD 1945 tidak mengatakan perlu adanya permintaan atau permohonan kepada MPR.

Jika dianalisa berhenti dalam Pasal 8 UUD 1945 dengan atas permintaan sendiri dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1973 apakah memiliki subtansi yang sama? Menurut pendapat penulis untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dibedakan terlebih dahulu pengertian penggantian dengan pemberhentian.

Pengunduran diri seorang Presiden atau yang dikenal dengan istilah resignations pada beberapa negara bukan merupakan alasan pemberhentian Presiden yang dikarenakan adanya suatu pendakwaan (pemakzulan/impeachmen). Pengunduran diri hanyalah salah satu alasan terjadi lowongnya jabatan Presiden yang merupakan penggantian Presiden. Terhadap berhenti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 jelas bukan pemberhentian karena suatu pendakwaan. Apa yang diatur Pasal 8 UUD 1945 hanya suatu alasan lowongnya jabatan Presiden. Tetapi, apa yang diatur dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1973 terhadap kata “Majelis dapat memberhentikan Presiden“ yang dapat diinterpretasikan sebagai pemberhentian presiden karena mengandung makna adanya peran aktif suatu institusi hukum dari luar terhadap Presiden yang memiliki kewengan memberhentikan. Hal ini seolah-oleh (dibaca dimaknai) merupakan pemberhentian yang disebabkan adanya pendakwaan terhadap Presiden, padahal jelas makna pemberhentian tersebut jelas bukan pendakwaan.[5]

Sedangakan yang ketiga jika seorang Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya maka ia diganti oleh Wakil Presiden. Mengenai pengertian tidak dapat melakukan kewajibannya menimbulkan suatu permasalahan, apa yang membuat seorang Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya. Dalam Penjelasan UUD 1945 tidak terdapat apa yang dimaksud dengan tidak dapat melakukan kewajibannya. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa tidak dapat melakukan kewajibannya mengandung pengertian:[6]

  1. Jika Presiden karena suatu sebab mengajukan permintaan berhenti/mengundurkan diri kepada MPR. Jadi dasar hukum pemberhentiannya dari jabatan Presiden adalah Presiden tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya.
  2. Jika Presiden dalam suatu keadaan kesehatan atau keadaan lainnya yang sedemikian rupa, sehingga atas dasar pertimbangan atau penilaiaan Dokter atau pihak yang berkompeten yang dapat bertanggung jawab secara hukum keadaan tidak dapat dipulihkan kembali.
  3. Jika terjadi perubahan dalam kemapuan Presiden untuk melaksanakan kewajibannya.

Alasan tidak dapat melasanakan kewajibannya pada beberapa negara merupakan salah satu alasan dari pemberhentian Presiden (removal from officer) dalam arti luas. Tetapi, walaupun termasuk dalam alasan pemberhentian Presiden bukan merupakan pendakwaan terhadap presiden hanya merupakan penggantian Presiden. Memang pada alasan Presiden tidak dapat melasanakan kewajibannya diperlukan pembuktian terhadap presiden, tetapi pembuktian tersebut bukan merupakan pendakwaan Presiden, seperti yang terjadi apabila presiden melanggar hukum (impeachment).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pasal 8 UUD 1945 tidak mengatur pemberhentian Presiden. Pasal 8 UUD 1945 hanya mengatur penggantian presiden, yakni hal terjadinya kekosongan jabatan Presiden, dengan asumsi bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden pada masa jabatannya diganti dengan Wakil Presiden dengan alasan seperti yang dijelaskan di atas.

Selain memberhentikan Presiden karena atas permintaan sendiri sebagaimana telah dijelaskan  di atas dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 juga terdapat alasan memberhentikan Presiden karena berhalangan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tidak dijelaskan apa maksudnya. Tetapi jika dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973[7] dijelaskan yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah:

(1)   Yang dimaksud dengan berhalangan dalam ketetapan ini adalah berhalangan tetap dan berhalangan sementara.
(2)   Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam ketetapan ini adalah mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.

Apa yang dimaksud dalam  Pasal 1 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Dari kedua dasar hukum tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah yang diatur dalam TAP MPR Nomor III/MPR/1978 jo Pasal 1 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 berhalangan tetap sama dengan apa yang tertuang dalam Pasal 8 UUD 1945? Jika diasumsikan alasan penggantian Presiden yang diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 sama dengan Pasal 1 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 maka manakah yang berlaku, menurut Harun Alrasid maka yang berlaku Pasal 8 UUD 1945.[8]

Selain itu jika apa yang dimaksud berhalangan tetap menurut Pasal 1 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 adalah sama dengan Pasal 8 UUD 1945 berarti telah terjadi perubahan subtasi Pasal 8 UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/1978 berhalangan tetap merupakan alasan majelis memberhentikan Presiden sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 bukan merupakan pemberhentian Presiden hanya merupakan alasan penggantian Presiden.

Selain di dalam Batang Tubuh UUD 1945 yakni dalam Pasal 8, di dalam Penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara bagian VII  dikatakan:

…Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden.

Berdasarkan Penjelasan UUD 1945 tersebut MPR dapat meminta pertanggung jawaban terhadap Presiden jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR, haluan negara adalah GBHN dan TAP MPR. Selain dalam Penjelasan UUD 1945 pada Pasal 4 TAP MPR III/MPR/1978 juga di jelaskan, MPR dapat memberhentikan Presiden jika Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara.[9]

Mekanisme pemberhentiannya diatur dalam mekainisme memorandum yakni pada Pasal 7 TAP III/MPR/1978, yakni:

(1)   Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senatiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
(2)   Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk pelaksanaan Haluan Negara.
(3)   Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.
(4)   Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawab Presiden.

Berdasarkan Pasal 7 TAP III/MPR/1978 terjadinya memorandum dalam hal adanya fungsi pengawasan dari DPR. DPR dapat mengajukan 2 (dua) kali memorandum kepada Presiden apabila DPR menggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara dimana memorandum yang pertama dan kedua memiliki tenggang waktu 30 hari. Apabila kedua memorandum tersebut tidak diindahkan oleh Presiden maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, batang tubuh UUD 1945 tidak mengatur pemberhentian Presiden, alasan-alasan terjadinya kekosongan jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 bukan suatu alasan untuk pemberhentian Presiden dari jabatannya (removal from officer) atau yang lebih dipertegas lagi bukan merupakan alasan terjadinya pendakwaan Presiden (pemakzulan/impeachmen). Kedua, mekanisme pemberhentian presiden yang dikarenakan adanya suatu pelanggaran hukum (pemakzulan) diatur dalam Penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara bagian VII dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Ketiga, keberadaan Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 yang mengatur kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden telah mengakibatkan kerancuan (multiinterpretasi) hukum, karena berhenti dan berhalangan tetap bukan merupakan alasan penggantian, sedangkan melanggar haluan negara  merupakan alasan pemeberhentian. Kesalam penafsiran dapat mengakibatkan perubahan subtansi Pasal 8 UUD 1945. Keempat, keberadaan Pasal 1 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 mengakibatkan terjadi tupang tindih pengaturan dengan Pasal 8 UUD 1945 bahkan merubah makna Pasl 8 UUD 1945.

Berdasarkan kesipulan di atas, sebenarnya UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden yakni terhadap dugaan pelanggaran hukum yang berupa pelanggaran haluan negara sebagaimana diatur dalam  Penjelasan UUD 1945 jo Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Menurut Bagir Manan hal ini dikarenakan batang tubuh UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden. Pemberian kekuasaan yang besar ini tidak diikuti dengan sistem check and balance yang baik. Oleh karena itu, keberadaan Penjelasan UUD 1945 dibuat untuk memberikan balance kepada kekuasaan esekutif, yakni dengan DPR yang kuat karena DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR, kalau Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, baik yang dimuat dalam UUD 1945 atau ketetapan MPR lainnya dapat diminta agar diadakannya Sidang Istimewa.[10]

Melihat sejarah, yakni pada masa orde baru permasalahan pemberhentian Presiden tidak pernah menjadi topik pembahasan. Hal ini dikarenakan kenyataan praktek pada masa orde baru hampir tidak dimungkinkan terjadinya pemberhentian Presiden. Keadaan ini jauh berbeda setelah orde baru berakhir, pada masa reformasi ini permasalahan pemberhentian Presiden selalu menjadi pembahasan yang tidak jarang menimbulkan suatu argumen yang pro dan kontra, hal ini dikarenakan seputar keabsahan Penjelasan UUD 1945 dan TAP MPR, pengaturan yang tumpah tindah yang menibulkan multiinterprtasi. Sebagaimana dijelaskan diatas batang tubuh UUD 1945 tidak mengatur pemberhentian, pemberhentian diatur dalam penjelasan, maka bagi yang tidak mengakui keabsahan penjelasan dan TAP MPR maka jelas UUD 1945 tidak mengatur pemberhentian.[11]

Di atas telah dipaparkan bahwa Penjelasan UUD 1945 mengatur permasalahan mekanisme pemberhentian yakni apabila presiden melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah mekanisme pemberhentian Presiden telah sesuai karena Presiden diberhentilkan dengan alasan melanggar haluan negara bukan alasan pidana?

Jika diperbandingkan dengan konstitusi beberapa negara, terdapat dua bentuk dakwaan pemberhentian Presiden yang diatur dalam konstitusi beberapa negara, yakni dakwaan terhadap pelangaran pidana dan dakwaan terhadap pelanggaran tatanegara. Pelanggaran pidana ini dikenal dengan istilah impeacment dan sering dikaitkan dengan tradisi Amerika Serikat.[12] Tetapi, disamping pelanggaran pidana terdapat pelanggaran tata negara yang berupa pelanggaran terhadap konstitusi (Violations of Constitutions).

Tidak sedikit negara yang mengatur pemberhentian Presidennya tidak hanya pelanggaran pidana saja tetapi juga mengatur pelanggaran tatanegara diantaranya Liberia “impeachment for treason, bribery and other felonies, violation of the Constitution or gross misconduct,” Nambia “adopts a resolution impeaching the Presiden on the ground that he or she has been guilty of a violation of the Constitution or guilty of a serious violation of the laws”, dan georgia “Parliament has the right to relieve the Presiden of his duties according to the procedures of Article 63 of the Constitution and according to procedures determined by organic law, for violation of the Constitution.”

Hal ini berarti pemberhentian Presiden tidak hanya dapat terjadi karena alasan pidana tetapi dapat pula terjadi karena alasan tatanegara. Jika di lihat konstitusi beberapa negara tersebut, pelanggaran tatanegara (Violations of Constitutions) merupakan alasan terjadinya impeachment berarti impeachmen tidak selalu identik dengan alasan pidana tetapi juga tatanegara. Oleh karenanya, menurut Jimly Asshiddiqie ketentuan yang dianut dalam Penjelasan UUD 1945 dan ketentuan impeachment sama-sama merupakan prosedur pemanggilan persidangan parlemen yang terkait dengan dakwaan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan. Hanya saja, proses penilaian (judgment) yang mendasari pemangilan berbeda.[13] Jadi dapatlah dikatakan bahwa pelanggaran tatanegara dapat pula dijadikan alasan pemberhentian Presiden seperti yang diatur dalam Penjelasan UUD 1945.

Tetapi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur alasan pemberhentian presiden karena sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis. Terhadap haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar tentu adalah isi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tetapi yang ditetapkan oleh Majelis dapat berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketetapan MPR. Jika Presiden dapat diberhentikan karena melanggar GBHN dan Ketetapan MPR, maka sungguhlah luas alasan pemberhentian tersebut. Karena, apa yang menjadi batasan Presiden melanggar GBHN dan ketetapan MPR tidaklah jelas. Oleh karena itu hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme (dasar alsasn dan prosedur pemberhentian) merupakan langkah yang tepat.

unduh files

__________
[1] Indonesia, UUD 1945, Pasal 8.
[2]. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 50.
[3] Jimly Asshiddiqie, “Pemberhentian dan Penggantian Presiden” dalam 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid (Intregitas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum), Editor oleh A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurjahjo, (Jakarta: Pusat Studi HTN, 2000), hlm. 130.
[4] Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Anatr Lembaga-Lemabaga Tinggi Negara, TAP MPR Nomor III/MPR/1978, Pasal. 4; TAP MPR Nomor III/MPR/1978 ini menggantikan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973.
[5] Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)., hlm. 97. Pengertian berhenti dibedakan dengan pengertian diberhentikan. Sebagai dijelaskan Harun Alrasid Istilah berhenti sebagaimana digunakan oleh pembuat UUD Amerika Serikat ialah resignation. Sedangkan kata diberhentikan mengandung pengertian atas kemauan orang lain, yang oleh pembuat UUD Amerika Serikat disebut removal from office.
[6] Jimly Asshiddiqie, “Pemberhentian… Op. Cit., hlm. 131-132.
[7] Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Keadaan Presiden dan/atau WakilPresiden Republik Indonesia Berhalangan, TAP MPR Nomor VII/MPR/19783.
[8] Meskipun soal penggantian Presiden telah diatur di dalam UUD 1945, namun pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1971 bersidang dalam bulan Maret 1973 telah dikeluarkan Ketetapan Nomor VII/MPR/1973 yang mengatur soal pergantian Presiden. Akibatnya, dalam hukum positif Indonesia terdapat dua kaedah mengenai pergantian Presiden yaitu Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/1973. Sesuai dengan adagium hukum Lex superiori derogat legi interiori maka ketentuan tap MPR itu dikesampingkan oleh ketentuan UUD yang tingkatannya lebih tinggi. Harun Alrasid, Pengisian Jabatan…, Op. Cit.,     hlm. 100.
[9] Apa yang diatur dalam penjelasan dan Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 berbeda dengan tidak dapat melasanakan kewajibannya menurut Pasal 8 UUD 1945. Pembuktian tidak dapat melasanakan kewajibannya sifat persidangnya hanya membuktikan kondisi yang menyebabkan Presiden tidak dapat melaksanakan kewajibannya, tidak identik dengan persidangan istimewa atau dengan pendakwaan suatu pelanggaran Jimly Asshiddiqie, “Pemberhentian… Op. Cit., hlm.132.
[10] Bagir Manan, “Reformasi Konstitusi menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif dan Legislatif”, Civiliti (1 Juli-September, 2001), hlm. 63-64. Menurut Bagir Manan penjelasan UUD 1945 dibuat untuk menutupi adanya bolon-bolong dalam UUD 1945; Sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dan S.F. Marbun Padmo Wahyono berpendapat bahwa sistem ketata negaraan Indonesia yang berlandasar UUD 1945 dan penjelsannya sebenarnya memiliki prinsip check and balance yang luas, Padmo Wahyono memberi contoh lima hubungan hubungan fungsi lembaga-lembaga negara yang mencerminkan prinsip check and balance salah satunya Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah negara tertinggi, namun apabila Dewan Perwakilan Rakyat beranggapan bahwa Presiden melanggar haluan negara maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden. Dahlan Thalib dan S. F. Marbun, Masalah-Masalah Hubungan Anatara Lembaga Tinggi Negara dalam hukum dan politik Indonesia, hlm.64.
[11] Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa terdapat dua penafsiran terhadap UUD 1945 dalam permasalahan pemberhentian Presiden di dalam kalangan akademisi diakibatkan tidak mengakui keabsahan dari penjelsan UUD 1945 dengan hanya memegang ketentuan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Menurut pandangan tersebut bahwa Pasal 8 tidak mengatur ‘pemberhentian’, melainkan ‘penggantian’. Jika Presiden meninggal dunia ia dapat diganti karena mangkat. Jika Presiden berhenti sepihak seperti yang dilakukan Soeharto maka ia digantikan karena menyatakan diri berhenti. Asshiddigie, Jimly. “Impeachmant” <http:/www.theceli.com/dokumen/jurnal/ jimly/j004.shtml>, diakses tanggal 19 Maret 2003.
[12] Alasan pidana berupa Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors sebagaimana diatur dalam Article II Section 4 The Presiden, Vice Presiden and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors
[13] Jimly Asshiddiqie, “Pemberhentian…,Op. Cit., hlm. 143.

  1. WIDY
    November 19, 2010 pukul 2:48 am

    apa yg mendasari perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: