Beranda > Hukum Tantra, Teori Hukum > THE PLURALIST THEORY OF THE STATE (TEORI PLURALIS TENTANG NEGARA)

THE PLURALIST THEORY OF THE STATE (TEORI PLURALIS TENTANG NEGARA)

Teori Pluralis Tentang Negara

“kedaulatan pluralis” menolak adanya kedaulatan tunggal “kedaulatan monistik” dan mutlak dalam negara. Negara dilihat sebagai suatu hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut harus mandiri (independent) dan membuat kebijakan tanpa kontrol dari negara (m ilham h, 2010)”

Tokoh : Léon Duguit, Hugo Krabbe, and Harold J. Laski

Permasalah Kedaulatan

Komponen yang penting dari argumentasi pluralis adalah serangan terhadap “kedaulatan monistik” yang terpusat. Dan, adanya pendapat bahwa diperlukannya penyebaran kewenangan dan kekuasaan untuk kelompok-kelompok. Teori pluralis ini adalah reksi terhadap pedapat Bodin, Hobbes, Austin dan sebagainya.

Bodin adalah orang pertama yang menggunakan istilah tersebut secara sistematis dalam pemikiran Eropa dan dapat dikatakan bahwa ia mengindentifikasikan hal tersebut dengan negara. Kedaulatan menyiratkan “kekuatan tertinggi atas warga negara tidak dibatasi (kebebasan) oleh hukum. Para pemikir  absolutis menyatakan bahwa hal ini penting untuk setiap negara commonwealth untuk memiliki gagasan seperti itu. Bahkan, teori kedaulatan dinyatakan sebagai poros untuk teori absolut.

Dalam negara terdapat kedaulatan, sesuatu yang sifatnya alamiah mutlak, abadi, tak terpisahkan dan tidak dapat dicabut (dihilangkan). Pemenggang kekuasaan (yang berdaulat) -dasarnya kedaulatan absolutisme-, adalah sesuatu yang tertinggi di setiap Negara. Ini  awalnya seseorang atau orang, memiliki sumber dari semua hukum dan otoritas. Jadi pemenggang kekuasaan (yang berdaulat) tidak dapat dilawan secara hukum. Perlawanan Hukum adalah sebuah kontradiksi, karena harus memiliki legitimasi dari yang berdaulat.  Jadi raja berdaulat sering disebut sebagai hukum yang hidup.

Hobbes, Bodin dan Austin memiliki dasar argumen yang berbeda. Menurut Hobbes dalam pandangannya, menggambarkan kelompok sebagai ‘worms in the entrails’ dari tubuh politik. Grup (kelompok) dipandang sebagai kumpulan individu. Kelompok adalah entitas buatan, keberadaannya hanya sebagai konsesi (kerelaan) dari yang berdaulat. Mereka ada karena alasan kemauan dari yang berdaulat dan dapat dihentikan atas kemauan yang berdaulat pula. Ini hal logis dari kedaulatan terpusat. Meskipun variasi dan elaborasi, khususnya dengan kemajuan kedaulatan rakyat, pandangan kedaulatan monistik tetap mejadi diskusi pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas.

Kedaulatan memberikan penjelasan tentang keutuhan yang diperlukan negara. Salah satu sarjana berpendapat, ‘Teori kedaulatan ini merupakan hasil dari kebutuhan untuk membernarkan beberapa teoritis dasar adanya persatuan (unity).” Dengan demikian teori kedaulatan adalah teori persatuan (unity). Adanya elaborasi (pembahasan – uraian yang panjang) dari dasar kedaulatan merupakan indikasi adanya kebutuhan untuk persatuan tersebut.

Gierke dan Figgis mengidentifikasi sumber dari prinsip kedaulatan dengan hukum Romawi. Doktrin ‘plenitude of power’ (plenitudo potestatis) diambilnya dari pemikiran Paus. Doktrin ‘plenitude of power’ (plenitudo potestatis) diadaptasi oleh Paus untuk membenarkan klaim absolut mereka. Figgis mengutip Hobbes, mengatakan bahwa dalam Paus kita melihat ‘The ghost of the Roman Empire sitting crowned on its grave’. Untuk Figgis, Paus bisa mengatakan L’Eglise c’est moi merupakan kebenaran dari Louis XIV. Dan, Louis XIV bisa saja mengatakan dia adalah negara.

Pada perkembangnnya, lahir pemikiran pluralis, yang berlanjut hingga abad kedua puluh. Menurut pluralis, tidak menjadi permasalahan apakah negara demokratis, diperintah oleh Paus atau kedaulan absolut, jika kedaulatan dianggap sebagai hal mutlak dan indivisable, maka dapat merusak persatuan skala kecil. Menurut Figgis, The great Leviathan of Hobbes, the plenitude potestatis of the canonists, the arcana imperii, dan teori kedaulatan Austin, semua itu merupakan hal  yang sama yakni kekuasaan takterbatas dan takterhingga yang diberikan oleh hukum di dalam Negara.

Pembahasan yang penting yakni terhadap pertanyaan mengapa pluralis menolak doktrin kedaulatan? Sepeti apa yang telah di jelaskan di atas. Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya cukup rumit dan kompleks, yakni:

  1. Terutama, para pluralis menolak adanya ide kedaulatan hukum. inti dari masalah ini adalah bahwa Negara tidak menciptakan hukum. Pluralis keberatan adanya ide bahwa hukum dan hak hanyalah tidak lebih merupakan perintah yang berdaulat. Gierke berpendapat, dalam tradisi dan sejarah common-law yang kuat, individu bukan hanya sebagai manusia, tetapi individu sebagai anggota masyarakat (bangsa) yang hadir sebagai pembawa hak. Dan, hukum rakyat buka  a law (sebuah hukum), tetapi the law (hukum yang sebenarnya). Hukum berasal dari kelompok masyarakat, bukan merupakan perintah dari yang berdaulat. Dengan demikian, negara terikat untuk menghormati kepribadian otonom dari setiap kelompok. Negara dapat mengakui dan mengesahkan hukum yang ada, tetapi tidak menciptakannya (de novo).
  2. Pluralis menolak adanya kedaulatan politik, yaitu gagasan bahwa harus ada kekuasaan tunggal dalam setiap tatanan sosial yang menjadi acuan utama. Gagasan seperti ini menurut Laski sebagai hal yang tidak dapat dipertahankan. Karena adanya kukuatan sentran dalam setuap negara merupakan kenyataan yang palsu. Studi politik sering didominasi oleh mitos kontrol kekuasan pusat.  Hal ini mengabaikan hak-hak yang melekat pada kelompok untuk menjadi mandiri. Dan, berakibat salah dalam memahami konsep kekuasaan.
  3. Bahaya lain kedaulatan hukum dan politik adalah bahwa, dalam teori negara tertentu, mengarah pada klaim kedaulatan moral, di mana Negara dianggap sebagai perwujudan dari kebaikan semua warganya. Pluralis menolak gagasan kedaulatan moral. kedaulatan Moral mengandung arti bahwa individu-individu dan kelompok tidak bisa memiliki penilaian mandiri (independen) atas diri mereka sendiri, hal ini merusak kebebasan mereka. Kehidupan moral individu adalah madiri independen dari pemerintah.

Secara keseluruhan, menurut pluralisme bahwa kedaulatan monistik dipandang sebagai hal yang fiktif yang konsekuensi berbahaya jika dilakukan secara serius di bidang politik, hukum atau moral. Akan tetapi, pluralis tidak menganjurkan meninggalkan kedaulatan secara total (menyeluruh). Otoritas dapat muncul dalam banyaknya kelompok sosial. Pluralisme terdiri dalam pengakuan atas klaim kedaulatan kelompok lain selain Negara. Negara menurut pluralisme masih tetap ada, meskipun sifatnya perlu diperiksa dengan hati-hati.

Tidak mungkin ada keseragam yang akan diwakili oleh yang berdaulat. Manusia akan selalu dikaitkan dengan kelompok. Jadi pluralisme melihat keterwakilan yang tidak hanya fenomena individualistik, tetapi juga keterwakilan kelompok fungsional. Ini adalah dasar dari ide-ide mereka untuk mereformasi praktek-praktek demokratis. Dengan demikian jelaslah bahwa visi Rousseau kedaulatan rakyat “kedaulatan umum” adalah bertentangan dengan gagasan pluralistik kelompok. Pluralis menyarankan reorientasi demokrasi untuk mencerminkan kepentingan kelompok fungsional. Bahkan keterwakilan teritorial sendiri, yang menggap orang-orang dapat diwakili secara individual, menurut pluralis tidak cukup.

Cole mengatakan ‘Tidak ada kedaulatan universal dalam masyarakat, karena kumpulan individu yang membentuk masyarakat tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh bentuk asosiasi. Untuk tujuan yang berbeda, mereka jatuh ke dalam kelompok yang berbeda, dan kedaulatan ada hanya dalam aksi dan interaksi kelompok-kelompok.

Namun demikian, sulit untuk memahami ide-ide didalam pluralis. Karena, pada titik tertentu ada keinginan kuat untuk meninggalkan hampir semua diskusi mengenai konsep kedaulatan. Namun, disisi lain terdapat aspek lain dari argumen pluralis,  yakni tentang desentralisasi kekuasaan dan wewenang untuk kelompok. Desentralisasi ini sangat berhubungan dengan pengakuan kepribadian hukum dari kelompok. Kadang-kadang, pluralis berbicara tentang desentralisasi kedaulatan. Setiap kelompok terlihat memiliki status hukum sendiri secara independen. Akan tetapi terdapat permasalahan, bagaimana seluruh rangkaian kepentingan kelompok dibagi sama-sama tinggi? Di sisi lain, argumen kedaulatan plural tidak lebih masuk akal dari klaim kedaulatan rakyat. Apakah masuk akal mengklaim bahwa semua orang berdaulat dari serangkaian kelompok-kelompok?

Negara Pluralitas

Teori pluralis muncul dalam konteks penilaian negatif dari adanya teori monistik. Pluralis, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, mengkritik tentang gagasan kedaulatan, negara dan hukum. Hal ini sering melahirkan bahwa para pendukung teori pluralis tidak bisa memiliki teori Negara. Namun dalam kenyataannya para pendukung teori ini tidak sepenuhnya menolak Negara. Mereka mencoba melahirkan teori tentang ide Negara yang menggabungkan keanekaragaman maksimal kehidupan kelompok dan beberapa bentuk otoritas pusat.

Gierke misalnya, menyatakan bahwa Negara merupakan hal yang tertinggi dan paling inklusif di antara entitas kolektif, tidak berwujud tapi secara intelektual dikenali sebagai hal yang “nyata”, dimana eksistensi (keberadaannya) manusia sosial ditegakkan atas eksistensi individu.

Baginya entitas kolektif adalah sesuatu yang abadi, hidup, sadar (rela), dan bertindak sebagai kesatuan yang dibentuk oleh seluruh rakyat. Negara, menurut Gierke, berbeda dengan asosiasi lain atau kelompok orang. Dengan kata lain, Gierke memikirkan negara sebagai hal yang berdaulat. Dia juga melihat adanya batas-batas antara kelompok dan Negara sangat fleksibel. Menurut Gierke masalah dan kompetensi otoritas politik akan selalu memproyeksikan diri ke dalam setiap bidang kehidupan sosial manusia. Para pendukung teori pluralis di Inggris tidak tidak berbeda jaug dengan pendapat Gierke, mereka menerima bahwa ada konsep pluralis Negara.

Ada dua masalah utama dalam negara pluralis dalam teori.

  1. Pertama, terlepas dari kesepakan para pendukung negara pluralis tentang pengertian kebebasan melalui kehidupan kelompok, kedaulatan jamak dan kepribadian kelompok, pluralis masih kurang tepat dalam terminologi mereka tentang Negara.
  2. Kedua, para penganut prluralis berbeda dalam menentukan nial yang sebenarnya tentang apa yang dimaksud Negara.

Ketidakakuratan dalam terminologi yang dugunakan dalam konsep masyarakat, Negara dan pemerintah. Untuk beberapa pluralis, Negara tampaknya diarikan singkatan sebagai bagian pemerintah. Laski berpendapat, Teori negara pada dasarnya merupakan sebuah teori tindakan pemerintah. Hal penting dalam pandangan ini, Negara secara minimal dipahami dan diidentifikasi dengan lembaga-lembaga politik dan proses pemerintahan. Hal ini juga berbeda dari pengertian masyarakat.  Masyarakat biasanya menunjukkan seluruh kumpulan kelompok fungsional yang terkait. Cole, membedakan “communit dengan “‘society”. Didalam negara society berada pada communit. “society”, adalah mekanisme kehendak umum, akan tetapi kehendak akan berada di “community. Cole juga berbicara Negara hanyalah organisasi politik yang berbasis teritorial, politik mewakili warga negara secara keseluruhan.

Negara menurut padangan Figgis, dianggap sebagai “society of societies”. Negara, dipahami sebagai kolektivitas hidup kesatuan kelompok dalam sebuah entitas politik tunggal. Negara tidak setara dengan pemerintah. Negara merupakan kekuatan masyarakat dari seluruh kumpulan kelompok. Akan tetapi perlu diutarakan pula Figgis sendiri tidak sepenuhnya mejelaskan mengenai hal ini.

Kurangnya ketepatan bahasa tentang apa sebenarnya Negara. Kita dapat lihat pendapat Cole. Cole dalam karyaya, Self-government in Industry (1917), Negara didefinisikan sebagai “mesin politik pemerintah dalam masyarakat (the political machinery of government in a community). Seluruh kompleks institusi untuk aksi bersama dalam komunitas (community) adalah masyarakat. Menurutnya Negara adalah satu kumpulan dari banyak kelompok.

Laski, sepertihanya Cole, dalam tulisan-tulisan awalnya, negara kurang lebih diidentifikasi dengan mesin yang memerintah, tetapi perbedaannya adalah negara dilihat sebagai salah satu asosiasi di antara banyak asosiasilainnya. Negara tidak berbeda secara substansi dari sebuah serikat buruh atau Gereja. Kekuatan adalah pedekatan persuasi bukan pada kekerasan langsung. Kepribadian sesungguhnya dari sebuah kelompok menegasikan peran sentral untuk Negara. Teapi menurut Laski negara bukalnah kepribadian.

Laski berpendapat bahwa keinginan Negara tidak lebih dari sebuah kompetisi dari kehendak kelompok lain. Di lain waktu ia menunjukkan bahwa kehendak negara dibentuk oleh perjuangan yang terjadi antara persaingan kehendak. Laski curiga terhadap segala bentuk statisme yang terpusat dan birokrasi apakah itu Fabianism, Marxisme atau Liberalisme Baru (lihat Deane, 1955, hlm 59-72). Laski berpendapat bahwa esensi Negara adalah kemampuannya untuk menegakkan norma-norma dimana semua orang yang tinggal dalam batas-batasnya.

Pemikiran Figgis merupakan pemikiran yang paling dekat dengan ide Negara pluralis. Figgis menyatakan masalah utamanya sebagai hubungan komunitas-komunitas kecil “communitas communitatum” yang sebut negara. Untuk Figgis, tidak seperti Laski awal dan Cole, Negara berbeda dari semua jenis asosiasi atau kelompok. Figgis tidak benar-benar jelas apa yang dimasudnya, tetapi apa yang ia katakan adalah bahwa Negara harus dipahami dalam arti yang kompleks. Terutama, itu adalah sintesis dari kemauan hidup (synthesis of living wills).

Adalah penting untuk menyadari bahwa intrinsik entitas kolektif ini adalah pengakuan terhadap kelompok independen. Jadi tidak ada argumen yang dapat digunakan untuk membenarkan dominasi total pemerintah. Pemerintah juga tidak identik dengan Negara.

Sebaliknya, Hobson berpendapat, ia membawa otoritas seluruh Negara pada tingkat tertinggi dan umum. Sistem total dari kehendak disalurkan ke dalam kehendak tunggal untuk mencegah ketidakadilan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, untuk mengamankan hak-hak dasar, mengakui dan mengatur kelompok.

Figgis membayangkan Negara seperti menggabungkan, masyarakat, semua kelompok dan individu dalam suatu wilayah. Fokusnya akan muncul di lembaga-lembaga pemerintahan tertentu. Namun, yang merupakan kehendak Negara adalah pluralitas kelompok independen. Dapat dikatakan di sini bahwa Figgis mengakui bahwa Negara bisa dipahami dalam baik luas dan arti sempit. Ide yang luas adalah totalitas kelompok, yang “sintesis kemauan hidup” (synthesis of living wills), pemahaman sempit adalah fokus yang “sintesis dalam pemerintahan” (synthesis in government).

Negara pluralis tidak berdaulat dalam pengertian konvensional. Fungsi badan bukan untuk menjalankan kekuasaan, melainkan untuk mengawasi dan mengatur hubungan antara kelompok dan individu demi kepentingan keadilan, ketertiban dan kebebasan. Suatu Negara pluralis mewujudkan perdebatan kritik, terus-menerus dan kompromi antara kelompok-kelompok. Ini adalah asosiasi dari individu-individu, yang bersatu dalam berbagai kelompok masing-masing dengan hidup bersama, dalam sebuah kelompok lebih yang lanjut dan lebih tinggi dan lebih merangkul tujuan bersama’

 

 

  1. November 9, 2016 pukul 10:41 am

    Reblogged this on jonegoro13.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: