Beranda > Teori Hukum > JUSTICE AS FAIRNESS

JUSTICE AS FAIRNESS

Justice as Fairness

A. John Rawls: Biografi Singkat

Pemilik nama lengkap John Borden (Bordley) Rawls lahir dan dibesarkan di Baltimore, Maryland Amerika Serikat pada tanggal 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Ayahnya adalah seorang pengacara terkemuka.[2] John Rawls mengalami dua peristiwa yang cukup menyedihkan di masa mudanya. Dalam dua tahun berturut-turut, dua adik laki-lakinya meninggal akibat penyakit yang ditularkan darinya, yaitu diphtheria dan pneumonia. Rawls amat merasa bersalah atas terjadinya peristiwa tersebut. Namun demikian, kakak laki-lakinya yang dikenal sebagai seorang atlet ternama di Princeton University selalu memberikan semangat dan dorongan moral kepada Rawls. Akhirnya, setelah berhasil menyelesaikan sekolahnya, John Rawls menyusul jejak kakaknya untuk berkuliah di Princeton University pada 1939.[3]

Pada 1943, setelah berhasil lulus dengan gelar Bachelor of Arts (B.A.), John Rawls langsung bergabung menjadi tentara dengan tugas penempatan di kawasan negara-negara Pasifik, seperti Papua Nugini, Filipina, dan Jepang. Tidak lama setelah itu, dirinya kembali ke Princeton University dan menulis disertasi doktoralnya di bidang filsafat moral. Pada masa-masa inilah Rawls pertama kali dipengaruhi oleh rekan dan pembimbingnya dari Wittgensteinean, Norman Malcolm, yang mengajarkan dirinya untuk menghindari jeratan kontroversi metafisis.[4]

Setelah sukses mempertahankan disertasi doktoralnya yang berjudul “A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgment on the Moral Worth of Character”, John Rawls akhirnya menyandang gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Princeton University pada 1950. John Rawls kemudian dipercaya untuk mengajar pada almamaternya hingga 1952, sebelum akhirnya melanjutkan studi di Oxford University, Inggris, melalui program Fulbright Fellowship. Di Universitas inilah dirinya sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tentang teori kebebasan di bidang hukum dan filsafat politik, seperti yang dikemukakan oleh Herbert Lionel Adolphus (H.L.A.) Hart dan Isaiah Berlin.[5]

Sekembalinya ke Amerika Serikat, John Rawls melanjutkan karir akademiknya di Cornell University dan secara bertahap dirinya diangkat sebagai Guru Besar Penuh  pada 1962. Tidak lama kemudian, Rawls juga memperoleh kesempatan untuk mengajar dan menjadi Guru Besar di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Setelah mengajar di Cornell dan MIT, Rawls mengambil posisi di departemen filsafat di Harvard pada tahun 1962 tempat dimana dirinya mengabdi hingga akhir hayat.[6] Sepanjang karirnya, ia mencurahkan perhatian kepada pengajaran-Nya. Dalam kuliah-kuliahnya tentang filsafat moral dan politik, Rawls terfokus pada filsuf besar di masa lalu-Locke, Hume, Rousseau, Leibniz, Kant, Hegel, Marx, Mill, dan lain-lain.[7]

B. Justice principle pemikiran dalam “A Theory of Justice

Menurut Rawls, keadilan adalah Kejujuran (Justice as Fairness).[8] Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu  tetapi disisi yang lain masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawl mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatu pihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama? Jawaban Rawls secara sederhana adalah setiap manusia dapat diperlakukan secara sama, tidak dengan menghapuskan semua ketimpangan (inequalities). Jawaban tersebut didasarkan dari penyataan bahwa masyarakat sebagai sistem kerjasama sosial yang fair secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan manusia sebagai mahluk moral.[9]

Pemikiran keadilan Rawls, didasari teori keadilan imperatif kategoris Kant. Rawls memulai bukunya mengkotraskan dua pemikiran filsafat yang dominan pada saat itu; di satu pihak utilitarianisme, dan di pihak lain campuran berbagai gagasan dan prinsip yang tidak koheren dan mungkin saling bertentangan. Rawls menyebut alternatif kedua ini sebagai ‘intuisionisme’, sebuah pendekatan didasarkan pada intuisi tertentu mengenai berbagai isu tertentu. Kritik terhadap utilitarianisme, yakni terhadap keberatan pokok pada aliran ini yakni Pertama, utilitarian menerima adanya ketidaksetaraan sosial (kemungkinan ada pihak yang memperoleh benefit/keuntungan yang lebih dari pihak yang lain, hal ini sesuai dengan prinsip “the greatest happiness of the greatest number”). Kedua, utilitraian menentang prinsip kemerdekaan dan hak-hak politik. Ketiga, konsep kesejahteraan Rawls berbeda dengan golongan utilitarian.[10]

Menurut Rawls, utilitarianisme mereduksi nilai-nilai individu menjadi manfaat dan kebaikan bersama.[11] Kesejahteraan masyarakat yang diinginkan oleh utilitarianisme tidak memperhatikan kesejahteraan individu, yang diperhatikan memaksimalkan jumlah terbesar kesejahteraan untuk jumlah terbanyak. Rawls juga mengkritik institusionalisme karena dinilai tidak memiliki jaminan rasionalitas yang memadai.[12] Menurut Rawls keadilan bukan salah satu prinsip atau salah satu prioritas diantara banyak prinsip utama, melaikan satu-satunya prinsip utama yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) pandangan dominan yakni utilitarianisme yang mengejar kebahagian manusia dengan mengindentifikasi kepentingan individu dengan kepentingan umum. Libertarian dengan klaim hak-hak kodrati individu, dan kontraktarian yang mendasarkan pada kerjasama yang fair. [13]

Dengan latar belakang tersebut, Rawls melahirkan Teori Keadilan, teori tersebut memiliki 3 (tiga) prinsip kedilan, yakni:

  1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal liberty of principle)
  2. Prinsip perbedaan (differences principle)
  3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle)

Sebagaimana dinyatakan Rawls, sebagai berikut:[14]

Prinsip Pertama—Tiap-tiap orang menerima hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.

Prinsip Kedua—ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

  1. memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan
  2. membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua dibawah persyaratan-persyaratan persamaan kesempatan yang fair.

Aturan Prioritas Pertama (Prioritas Kebebasan)—Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib lexical (lexical order) dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

Aturan Prioritas Kedua (Prioritas Keadilan atas Effisiensi dan Kesejahteraan)—Prinsip keadilan yang kedua secara lexical lebih penting daripada prinsip efisiensi dan daripada prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan-keuntungan; dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.

Prisip umum semua barang-barang sosial utama (sosial primary goods) kebebasan dan kesempatan, pendapat dan kesejahteraan dan dasar-dasar kehormatan diri harus didistribusikan secara setara kecuali jika distribusi yang tak setara terhadap salah satu atau semua barang-barang ini menguntungkan yang paling tidak diuntungkan.

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: equal liberty principle harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, equal opportunity principle harus diprioritaskan dari pada differences principle.

Dari ketiga prinsip tersebut, rawls memberikan prioritas utama pada prinsip kebebasan yang sama (equal liberty of principle), yang sebenarnya merupakan standar hak-hak politik dan sipil yang diakui dalam demokrasi liberal yakni hak untuk memilih, mencalonkan diri dalam jabatan, membela diri, kebebasan berbicara, bergerak, dan sebagainya.[15] Equal liberty of principle mengasumsikan setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan dasar yang luas, setiap orang memiliki hak untuk kebebasan dan kesamaan.[16] Hak-hak ini sangat penting untuk liberalisme, satu cara membedakan liberalisme adil adalah bahwa liberalisme memberikan prioritas pada kebebasan-kebebasan dasar ini. Secara terperinci hak kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain seperti misalnya:[17]

  1. kemerdekaan berpolitik (political of liberty),
  2. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression),
  3. kebebasan personal (liberty of conscience and though).
  4. kebebasan untuk memiliki kekayaan (freedom to hold property)
  5. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Kemudian, yang dimasud oleh Rawls, prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle) bukan melihat ketidak setaraan sosial melaikan ketidak setaraa alamiah.[18] Rawls mengkritik konsepsi umum yang menggap kesempatan sudah kesetaraan ketika semua orang diberikan kesempatan yang sama hanya memandang jenis kelamin, agama, ras dan latar belakang sosial. Menutur Rawls, harus juga dilihat ketidak setaraan alamiah, misalnya orang cacat tidak akan dapat bersaing meskipun berasal dari ras dan jenis kelamin yang sama.

Dengan demikian menurutt Rawls, berbagai ketimpangan dalam pendapatan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kondisi sosial dan alamiah tidak memiliki landasan moral. Namum hal tesebut tidak bisa dihapus begitu saja. Cara yang tepat dengan mengatur stuktur dasar masyarakat sehingga hal-hal yang bersifat kebetulan tesebut bekerja demi kebaikan mereka yang paling kurang beruntung. Ini yang dinyatakan dalam prinsip perbedaan (differences principle).

Rawls mengklaim bahwa jika orang dalam keadaan pra-sosial tertentu dipaksa memutuskan prinsip-prinsip yang harus mengatur masyarakat, mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. Tiap-tiap orang yang oleh Rawls disebut dalam posisi asli (original position) memiliki kepentingan rasional mengadopsi prinsip-prinsip Rawl untuk mengatur kerjasama sosial. Rawls menggambarkan pada posisi asli ini orang-orang bersifat rasional, insan bermoral dan sederajat. Argumen yang kedua ini menerima perhatian kritis yang paling luas, dan merupakan argumen yang membuat Rawls terkenal. Tetapi, ini bukan argumen yang mudah diinterpretasikan, dan kita dapat menangani argumen ini dengan baik jika kita memulai dengan argumen pertama yakni tentang selubung ketidaktahuan (Veil of Ignorance). Untuk memastikan imparsialitas, pihak-pihak ini berada di selubung ketidaktahuan (Veil of Ignorance), yang menghalangi mereka untuk tahu posisi mereka dalam masyarakat, kemapuan dan bakat alamiah mereka, preferensi dan pandangan mereka mengenai kehidupan yang baik, bahkan pada generasi yang mana mereka hidup.[19] Dalam keadaan ini pihak-pihak yang terlibat akan memilih prisip keadilan seperti yang dirumuskan Rawls.

Selubung ketidaktahuan (Veil of Ignorance) tidak diketahui posisi apa yang akan diraih oleh seseorang di kemudian hari. Tidak diketahui bakatnya, inteligensinya, kesehatannya, kekayaannya, rencana hidupnya, keadaan psikisnya.[20] Juga tidak diketahui apakah seseorang teramasuk golongan tua atau muda. Juga tidak diketahui mengenai situasi sosial, politik dan ekonomi dari seseorang individu masyarakat.[21] Setiap orang terlebih dahulu akan mengejar kepentingan individu dan kerabatnya baru kemudian kepentingan umum.[22] Pada keadan ini manusia mencapai Posisi Originalnya.

Dalam posisi asli (original position) terdapat situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang, disinilah disebut sebagai teori kontrak Rowls. “Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (rationality), Kebebasan (freedom), dan Persamaan (equality). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).[23]


[1] M.D.A Freeman, Introduction of Jurisprudence, (London: Swett & Maxwell Ltd, 2001), hlm. 523-524

[2] Leif Wenar, “Jhon Rawls” dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, terdapat di situs <http://plato.stanford.edu/entries/rawls/&gt; diakses tanggal 26 Oktober 2010

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid

[6] Ridha Ahida, “Konsep Keadilan pada Masyarakat Multikultural di Lihat dari Pespektif John Rawl dan Will Kymlicka”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hlm. 99.

[7] Henry S. Richardson, John Rawls (1921-2002), terdapat disitus < http://www.iep.utm.edu/rawls/&gt; diakses tanggal 26 Oktober 2010

[8] Ridha Ahida, Op. Cit., hlm 108

[9] Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1999), hlm. 52.

[10] M.D.A Freeman, Op., Cit. hlm. 524.

[11] John Rowls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 2001), hlm. 27

[12] Ibid., hlm. 30

[13] Bur Rasuanto, Op. Cit., sebagimana dikutip dari Philip Petit, An Introduction to Contemporary Political Philosophy, (London: Routledge, 1980), hlm. 75.

[14] M.D.A Freeman, Op. Cit. hlm. 577, atau dalam Jhon Rowls, Op. Cit., hlm. 302

[15] Will Kymlicka, Pengantar Folsafat Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 72

[16] Ridha Ahida, Op. Cit. hlm. 123.

[17] Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009),  hlm. 343.

[18] Indi Aunullah, Justice as Fainess dalam Netralitas Negara:Sebuah Seketsa Etika Liberal, terdapat di situs <http://www.scribd.com/doc /19222202/ Justice- as-Fairness- Dan-Netralitas-Negara-Sketsa-Etika- Politik-Liberal> diakses tanggal 25 Oktober 2010.

[19] Ibid.

[20] M.D.A Freeman, Op. Cit. hlm. 572

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Henry S. Richardson, Op. Cit.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: