Beranda > Hukum Tantra, Teori Hukum > PENAFSIRAN-INTERPRETASI KONSTITUSI (pemahaman singkat aliran orginalism)

PENAFSIRAN-INTERPRETASI KONSTITUSI (pemahaman singkat aliran orginalism)

PENAFSIRAN-INTERPRETASI KONSTITUSI (pemahaman singkat aliran orginalism)

Konstitusi merupakan kumpulan asas-asa yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan atara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah “constitutions is a collections of principles according to wich the power of the government the rights of governed and the relations between the two are adjusted… C F Strong” Seperangkat aturan dasar tersebut, harus diterapkan dalam kenyataan praktek ketatanegaraan. Dalam kenyataan, dimana aturan yang tertulis “merupakan rangkayan kalimat” harus diterapkan pada praktek ketatanegaraan yang mengalami perkembangan yang bersifat dinamis. Peritiwa-pristiwa  ketatanegaraan terus mengikuti perkembangan ketatanegaraan. Oleh kerana itu, timbul suatu permasalahan, bagaimana konstitusi dapat diterapkan dalam perkebangan ketatanegaran tersebut yang berintikan memberikan jawaban akan makna konstitusi dalam penerapana dan apabila terjadi perbedaan dalam memaknai konstutusi. Maka, dalam teori konstitusi berkembang aliran penafsiran konstitusi “interpretation of constitutions”. Aliran-aliran ini melahirkan teori bagaimana menafsirkan suatu konstitusi.

Philip Bobitt, menyatakan bahwa interpretasi konstitusi adalah subyek bagi mereka yang mempelajari bagaimana konstitusi dapat diterapkan. Mereka yang memperlajari konstitusi diterapkan, bukan hanya para pejaban seperti Hakim. Akan tetapi, menurut Bobitt penafsiran konstitusi memiliki dua dimensi yakni penerapan konstitusi oleh para pejabat yang berwenang dan analisis akademik dalam dunia pendidikan. Bahkan, menurut Terence Ball tugas penafsiran konstitusi terdiri tidak hanya dari sajana hukum, pengacara, hakim  akan tetapi warga masyarakat biasa.

Terdapat 2 (dua) aliran penafsiran konstitusi yakni orginalism dan non-orginalism. Kedua dalam teori tatanegara sering digambarkan sebagai aliran yang memiliki teori yang saling bertolak belakang. Orginalism, adalah prinsip penafsiran yang mencoba untuk mencari tahu atau maksud berdasarkan makna asli dari perumus konstitusi. Sedangakan, non-originalism adalah prinsip penafsiran yang mencoba untuk mencari tahu makna konstitusi berdasarkan kondisi pada saat itu obyeknya bukan hanya teks akan tetapi subyek yang melakukan interpretasi melihat keadaan pada saat itu. Aliran non-originalism sering disebut sebagai aliran yang menganggap bahawa konstitusi memiliki makna yang dinamis atau sering disebut sebagai “living constitution”.

Sedikit menjelasakan bagaimana non-originalism melihat suatu konstitusi, setidanya terdapat 2 (dua) hal penting. Pertama, pedangan pragmatis, yang berpendapat bahwa menafsirankan konstitusi sesuai dengan makna asli sesuai dengan rumusan dan kondisi pada saat konstitusi dibentuk tidak dapat diterapkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. Kedua, yang berkaitan dengan masud konstitusi, para perumus konstitusi merumuskan konstitusi secara luas dan fleksible yang mengakibatkan konstitusi bersifar dinamis. Akan tetapi tulisan ini tidak mencoba membahas bagaimana aliran non-orginalism melakukan penafisiran konstitusi baik metode maupun teori. Tulisan ini mengkhususkan membahasa aliran originalism secara sederhana.

Istilah originalism secara umum digunakan sejak tahun 1980-an, istilah ini diperkenalkan oleh Paulus Brest. Sebelumnya istilah yang dipergunakan interpretivism untuk menujuk kepada aliran yang mencoba mencari makna dari teks konstitusi atau dari maksud perumusnya. Akan tetapi dalam perkembangan istilah orginalism lah yang digunakan, bahkan mereka menolok disebut sebagai interpretivism. Aliran originalism juga sering dipersamakan dengan strict constructionisme. Hal ini disebabakan kedua aliran ini memiliki teori yang berhubungan dengan textulualist dan aliran formalis “formalist schools”.  Akan tetapi sebenarnya kedua aliran ini memiliki perbedaan yang sangat besar. Antonim Scalia meberikan contoh, strict constructionisme tidak akan mengartikan bahwa ia menggunakan tongkat “he uses a cane” berarti ia berjalan dengan tongkat “he wolks with a cane”. Menurut Scalia originalism merupakan penafsiran bukan konsturksi, originalism memberikan jawaban terhadap suatu ketetuan kosntitusi secara spesifik dari kejadian tertentu atau apabila terjadinya kontroversi pemahaman konstitusi.

Selain itu, dapat digambarkan pula pada originalism, terhadap teks yang sama dan terdapat 2 (dua) yang melakukan penafisiran maka terdapat kemungkinan terjadi hasil yang berbeda. Dengan kata lain, originalism dapat mencapai hasil yang berbeda dalam kasus yang sama. Akan tetapi ini bukan berarti originalism memberikan jawaban dari diri sipenafsir sendiri, obyek originalism bukan diri sipenafsir. Hal ini berbeda dengan strict constructionisme, tidak ada makna yang berbeda pada aliran ini. Teks merupakan awal dan akhir suatu pemaknaan dan memiliki makna tunggal.

Dalam aliran originalism terdapat dua teori besar yakni original intent theory dan original meaning theory. Original intent theory menyatakan bahwa interpretasi dari sebuah konstitusi tertulis adalah (seharusnya) sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang yang merancanang atau merumuskan kontitusi, sedangkan original meaning theory adalah pandangan didasarkan pada makna teks yang didasarkan pada saat teks tersebut dirumuskan.

Original intent theory sering dianggap sebagai bentuk utama dari originalism yakni mensyratkan penerapan konstitusi berdasarkan niat subyek siperumus konstitusi atau yang sering disebut sebagai “founding father”. Terdapat 2 (dua) macam analisis apa yang dimasu dengan “niat”, pertama, konstruksi hukum yang ada ketika era “jaman” konstitusi tersebut dirumuskan “functional intent”. Kedua, motifasi niat “motivational intent” yang ada ketika konstitusi itu dirumuskan.  Antonin Scalia, Robert Bork, Randy barnett merupakan nama-nama yang mengembangna teori ini.

Berbeda dengan Original intent theory, pada Original meaning theory menurut Oliver Wendell Holmes dalam menafsirkan makna konstitusi tidak mencoba masuk ke alam pikiran seseorang akan tetapi berdasarkan kata yang diucapkan seseorang yang didasarkan pada makna kata saat kata tersebut digunakan. Hal ini berarti menekankan pada bagaimana “teks” itu dipahami oleh sesorang berdasarkan makan dalam sejarah konstitusi itu dirumuskan atau dilaksanakan untuk pertama kali. Sebagai contoh makan “due process” dan “freedom of the press” telah memiliki makna jauh dalam tradisi hukum inggris.

Untuk mempermudah pemahaman perbedaan original intent theory dan original meaning theory,  dapat dilihat pembedaan Steven D. Smith. Smith mengunakan istilah enactors intentions yang dapat disamakan dengan original intent theory dan the words (in Historical Context) yang dapat disamakan dengan original meaning theory. Menurut Steven D. Smith,  “enactors intentions”, mengandaikan bahwa apa yang kita tafsirkan adalah berdasarkan niat dari pelaku penyusun ketentuan konstitusional. Obyek interpretasinya keadaan mental (niat) yang ada di tubuh orang yang merancang ketentuan konstitusi. “Niat pelaku” ini menjadi jawaban yang penting bagi komitmen demokrasi. Karena mereka ketika menyusus konstitusi berbicara untuk “rakyat”. Oleh karena itu, interpretasi konstitusi merupakan suatu proses dimana kita memahami niat pelaku dalam mewujudkan kebijaksanaan ke dalam pemerintahan dan masyarakat. Penafsiran dalam bentuk ini hadir untuk memastikan niat atau tujuan rakyat, sebagai dasar sahnya Konstitusi, ketika mereka melimpahkan kewenangan konstitusinya untuk negara atas hal tertentu. Salah satu caranya adalah membayangkan konstutisi adalah perjanjian kepercayaan, yang diciptakan oleh rakyat dalam peran mereka sebagai pemberi kekuasaan.

Interpretasi “originalist”, selain menafsirkan konstitusional berdasarkan kondisi niat subjektif dari pelaku, juga memahami arti tujuan dari kata-kata konstitusi dalam konteks sejarah the words (in Historical Context). Asumsi di sini adalah bahwa kata-kata memiliki makna, yang diberikan oleh sesuatu seperti “aturan bahasa” pada saat itu, terlepas dari niat semantik penyusunnya. Jika yang dimasud penyusun adalah A akan tetapi digunakan kata-kata yang (menurut aturan bahasa) berarti B, maka B yang benar. Selain itu, juga melihat atau menguraikan makna dari “prinsip” atau “norma” yang terkandung dalam konstitusi yang menjadi dasar ketika konstitusi itu dirumuskan, seperti perinsip “order”, “uniformity”, “equality” bahkan prinsip “rule of law”. Hal ini berarti interpretasi konstitusional dinilai sebagai seperangkat fakta moral atau keadilan yang membentuk konstitusi.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: