Beranda > Hukum Tantra, Teori Hukum > WACANA PEMILIHAN GUBERNUR

WACANA PEMILIHAN GUBERNUR

Wacana Pemilihan Gubernur

Terdat dua cara pengisian jabatan yang dinilai dilakukan secara demokratis (Mourice Deverger) yakni:

Pertama, demokrasi secara langsung merupakan cara pengisisan jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk meduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kedua, demokrasi perwakilan cara pengisisan jabatan dengan rakayat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas negara.

Pilihan pemilihan secara langsung dan tidak langsung tidak menjamin kualitas demokrasi (taken for granted) titik tolaknya pada asas pemilu. Asas memilu merupakan suatu pangkal tolak pemikiran sebagai jalan atau sarana menciptakan kondisi yang dikehendaki. Maka titik beratnya bukan hanya pada sistem pemilu tapi pada proses pemilu.

Akan tetapi, terdapat pemikiran lain bahwa dalam perwujudan demokrasi harus terlihat bahwa warganegara terlibat dalam pengambilan keputusan politik (Lyman Tower Sargent) dan terbentuknya pemerintahan yang mandiri efisien dan bertanggungjawab dalam memberikan pelyanan umum (Danohoe). Maka esensi pemilihan langsung mejadi penting.

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran (deskritif) tentang tarikmenarik pemilihan gubernur. Terdapat dua kutup yang berbeda tentang wacana pemilihan gubernur di Indonesia. Sebagian kelompok menginginkan pemilihan oleh DPRD, sebagian lagi lebih mengiginkan tetap mempertahankan pemilihan Gubernur secara langsung dengan perbaikan proses pemilu (bukan perbaikan sistem). Tulisan ini hanya mencoba memberikan dasar pemikiran dan alasan argumentatif mereka. Tulisan ini tidak memberikan solusi atau apa yang seharus (preskritif) dilakukan pada pemilihan gubernur kedepan.

 A.     Pemilihan Gubernur oleh DPRD

 Dasar Pemikiran:

Pemilihan gubernur oleh DPRD tidak menyimpang dari konteks demokrasi, Pasal 18 UUD 1945 jika ditafsirkan tidak mengatur bahwa pemilihan gubernur harus secara langsung. Pasal 18 UUD 1945 hanya menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, tidak menyatakan secara langsung. Hal yang terpenting tercapainya esensi pemerintahan daerah yang merupakan berlangsungnya pendemokrasian pemerintah dan pembagunan daerah (akomodatif dan aspiratif)

 Alasan/argumentasi:

  • Pemilihan langsung dinilai menghambur-hamburkan uang. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bahkan oleh calon Gubernur. Biaya yang dikeluarkan baik biaya pemerintah  3,54 trilyun.
  • Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh calon gubernur mengakibatkan tingginya tingkat korupsi berdasarkan data 17 gubernur melakukan tindak pidan korupsi.
  • Kewenangan Gubernur terbatas, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Dekosentrasi).
  • Dapat menciptakan keharmonisan DPRD dengan Gubernur.
  • Pemilihan langsung rawan politik uang sehingga proses berdemokrasi justru merusak mental dan karateristik bangsa. Politik uang terjadi pada rakayat hampir 75 % rakyar menerima uang dari kandidat.
  • Pemilihan oleh DPRD memang tidak menutup kemungkinan terjadinya politik uang akan tetapi fungsi pengawasannya lebih mudah karena jumlah anggota DPRD lebih sedikit.

B.    Pemilihan Gubernur Langsung

Dasar Pemikiran:

Pemebentukan pemerintahan daerah merupakan bentuk pendemokrasian, hal ini ditujukan sebagai upaya mewujudkan prinsip kebebasan, sebagai upaya untuk menibulkan kebiasaan agar rakyat memutus sendiri berbagai macam kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka dan membiasakan rakyat mengurus/menggatur sendiri urusan-urusan yang bersifat lokan (Bagir Manan)

Alasan/argumentasi:

  • Pemilihan secara langsung dapat mewujudkan (1) meningkatkan akutabilitas lokal, (2) menciptkana hubungan yang baik dengan masyarakat pemilih, (3) menumbukan sikap tengga terhadap masyarakat lokal, (4) legitimasi yang lebih kuat; (5) Stabilitas pemerintahan lokal.
  • Pemilihan gubernur oleh rakyat kenyataannya menjadi proses pembelajaran dan kematangan masyarakat dalam berpolitik
  • Tidak membuka peluang partisipasi rakyat. Karena, kenyaraan sejarah pemilihan gubernur oleh DPRD tidak mencerminkan kepentingan rakyat, kepentingan pusat lebih dominan mellui parpol yang berkuasa. Padahal, Gubernuh selain sebagai wakil pemerintah daerah juga sebaga kepala daerah (Desentralisasi)
  • Letak pertanggungjawaban Gubernur akan beralih dari kepada rakyat menjadi kepada DPRD maka:
  1. Kewengan DPRD semakin besar yang dapat berakibat bukan hanya sebagai lembaga pengawasan tetapi lembaga penghambat kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur.
  2. Terjadinya proses pemindahan ruang politik uang dari rakyat ke elit politik dalam pemilihan gubernur.
  3. Apabila setiap aktifitas memerlukan persetujuan DPRD, maka aktivitas dapat diwarnai dengan politik uang.
  4. Kedudukan DPRD mejadi lebih tinggi maka apakah Gubernur dapat dijatuhkan oleh DPRD.
  5. Pemilihan oleh DPRD melemahkan legitimasi gubernur dimata pemerintahan kabupaten/kota
  • Pemilihan guberur oleh DPRD hanyalah merupakan cara yang instan yang diperlukan adalah perbaikan metode:
  1. Dikajinya 2 (dua) putaran pemilihan karena dinilai memakan biaya yang besar.
  2. Dirumuskannya ketetuan hukum tetanag batasan dana kapanye perlu dibatasi
  3. Pemilihan dilakukan secara serentak
  4. Meningkatkan Fungsi pengawasan Bawaslu
  5. Penataan ualang mekanisme pencalonan oleh parpol yakni lebih terbuka dalam pencalonan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: