Beranda > Demokrasi, Hukum Tantra, Teori Hukum > KONTRAK KERJASAMA MIGAS (Pencapaian Kesejahteraan melalui Perumusan Norma berdasarkan sistem nilai Pancasila)

KONTRAK KERJASAMA MIGAS (Pencapaian Kesejahteraan melalui Perumusan Norma berdasarkan sistem nilai Pancasila)

Kontrak Kerjasama Migas (Pencapaian Kesejahteraan melalui Perumusan Norma berdasarkan sistem nilai Pancasila)

Di atas sendi cita-cita tolong-menolong dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya” (Proklamator Indonesia Muh Hatta)

Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamamina, maka terjadi lah peralihan Kuasa Pertambangan (KP) dari Pertamina ke Pemerintah yakni Menteri ESDM, sebagai mana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. Sedangkan Arti kuasa Pertambangan di sini adalah wewenang untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagai mana diatur dalam Pasal 12 (4) “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalakukan dengan Kotrak Kerjasama (KK). Kontrak Kerja Sama berdasarkan Pasal 1 butir 19 merupakan Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti Undang-undang migas tidak hanya mengenal satu bentuk Kontrak Kerjasama yakni Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) akan tetapi kontrak kerja sama lainnya.

Secara teori, memang terdapat beberapa bentuk Kontrak Kerjasama yakni Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), Sistem Konsesi dan Kontrak Karya. Pada bidang migas memang ditekankan berbentuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) karena royati yang diterima oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri ESDM lebih besar. Selain itu pada Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) terdapat mekanisme kontrol terhadap kontraktor. Model ini diadopsi oleh banyak negara di dunia termasuk Malaysia dengan Petronasnya. Sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) ini kontraktor hanya diberi hak ekonomis atas kuasa pertambangan yang dikuasai Perusahaan Negara melalui pola pembagian hasil (Production Sharing), bukan keuntungan dalam bentuk uang (profit sharing).

Berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), kotrak karya migas dinilai royalti yang diterima pemerintah sangatlah kecil, menejemen sepenuhnya ada ditangan kontraktor. Pemerintah tidak memiliki mekanisme untuk mengontrol produksi, biaya dan harga jual. Karena kontraktor bertindak selaku operator sekaligus bertanggug jawab atas manajemen operasi. Kepemilikan minyak dan gas bumi berada di tangan kontraktor sedangkan negara mendapat pembagian pembayaran royalti dihitung dari tingkat produksi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa kalangan berwacara untuk menghapuskan sistem kontrak karya untuk investor asing dalam eksplorasi pertambangan minyak dan gas (migas). Mereka menilai sistem kontrak karya ini merugikan negara, karena pemerintah hanya mendapat fee dari kegiatan ekplorasi tersebut, pemerintah tidak bisa terlibat langsung untuk mengawasi kegiatan eksplorasi itu. Sebab, dalam kontrak karya itu, investor mempunyai kendali penuh terhadap proses ekplorasi. Alhasil, mereka menyatakan pemerintah tidak tahu persis besarnya hasil eksplorasi. Oleh karena itu, bentuk kontrak karya sebaiknya hanya diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akan tetapi, terdapat pula wacana lain, bahwa Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) bukanlah satunya bentuk Kerjasa yang diatur dalam Undang-Undang Migas sebagai mana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, dapat pula mengunakan bentuk kotrak karya perlu untuk menarik investor asing. Hal ini dikarenakan tingkat resiko pertambangan migas yang memiliki resiko yang tinggi. Minyak dan Gasbumi adalah sumber daya yang tidak terbarukan (non Renewable), dan kegiatan eksplorasi selalu non-bankable, tahap eksplorasi lebih beresiko dibanding tahap produksi, namun tidak mungkin ada tahap produksi bila sebelumnya tanpa melalui tahap eksplorasi. Sehingga setiap usaha untuk memproduksi migas harus diawali dengan kegiatan eksplorasi yang sangat beresiko tersebut. Disi lain Pemerintah tidak punya cukup dana melalui APBN untuk membiayai Eksplorasi yang merupakan bisnis beresiko, oleh karena itu mencari kerjasama dengan pihak investor, baik nasional maupun asing untuk turut membiayai dan mengambil resiko tersebut, sehingga pemerintah terbebas dari resiko dan kebangkrutan karena bermain dalam bisnis migas.

Selain dua perbedaan pendapat tersebut, masih terdapat wacana lainya. Mereka menilai bentuk kerjasama, sejak “Indiees Mining Law” 1899 dengan system Konsesi, UU 44 Prp/1960 ”Kontrak Karya”, UU 8/1971 “Kontrak Bagi Hasil” (KBH), dan “Kontrak Kerja Sama” (KKS) UU 22/2001 di nilai  Kontrak migas apapun kurang berpihak pada Negara dan terlalu berpihak pada investor yakni investor asing. Pemerintah seharusnya menerbitkan regulasi yang mendorong kemandirian sektor usaha minyak, gas bumi dan pertambangan. Bangsa ini harus menunjukkan bahwa tidak lagi bergantung pada negara lain. Semua kemajuan mesti diraih dengan otak dan otot (tenaga) seluruh elemen bangsa.

Dari adanya tiga wacana tersebut, maka perlu adanya pemikiran bagaimana seharusnya sektor migas ini dikelola Bangsa ini. Pengelolaan yang tentunya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti kesejahteraan hanya dimungkinkan melalui demokratisasi ekonomi, di mana kolektivitas (kekeluargaan dan kebersamaan) menjadi dasar pola produksi dan distribusi (mode ekonomi).

Ide tersebut merupakan pemikiran orsinil bangsa ini. Sebagaimana ditulis Hatta, “Di atas sendi cita-cita tolong-menolong dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya”

Hanya dalam asas kekeluargaan dapat diwujudkan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, sedangkan pengelolaannya dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat sendiri. Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan inilah yang kemudian dituangkan dalam UUD 1945 sebagai dasar sistem perekonomian nasional. Pilar Sistem Ekonomi Indonesia yang sejalan dengan agenda reformasi sosial dan kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Hal ini berarti, nilai yang ada dalam Pancasila harus menjadi landasan pembentukan hukum. Bukti hal tersebut dapat dilihat dari hubungan hukum dengan masyarakatnya. Menurut Satjipto Rahadjo, menyatakan “Pancasila merupakan Volgets”. Ditegaskan disini Pancasila bukan merupakan nilai yang dibuat melainkan digali dari sejarah negeri ini. Bahkan, menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat bekerja sendiri dan berhasil, kecuali didukung oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Hukum hanya dapat memberikan panduan dan kanalisasi terhadap kekuatan dalam masyarakat. Maka perwujudan penegakan hukum dengan sendirinya tidak dapat diwujudkan ketika rumusan hukum tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum bersama dengan berkembang dan bertambah kuat dengan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari jiwa rakyat.

Pancasila merupakan sistem filsafat yang berarti Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang memiliki kesatuan yang utuh. Menurut Kaelan dari nilai-nilai Pancasila tersebut diderivasikan ke dalam UUD negara Indonesia yang pada akhirnya mengalir keseluruh perundangan lainnya. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivikasikan dalam satu norma dalam kehidupan kenegaraan dan bangsa. Pada akhirnya norma-norma diimplementasikan dalam kehidupan kenegaraan yang bersifat praktis. Oleh karena itu Kaelan berpendapat bahwa tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila kemudian direalisasikan dalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran suatu norma yang jelas. Hal ini berarti peran norma hukum yang di dalamnya terkandung nilai Pancasila menjadi sangat penting. Norma menjadi alat operasional dan praktis dalam berbagai konteks kehidupan bangsa. Termasuk dalam hal penyelesaian permasalahan Kontak Kerjsama Migas.

Maka, Sistem Ekonomi Kerakyatan harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila yang mengadung nilai Ketuhanan, di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”. Kemanusiaan, yaitu: “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”. Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”. Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi) : “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”. Keadilan Sosial, yaitu : “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan konsep ekonomi pancasila tersebut, dan melihat hubungan Pancasila dengan Hukum sebagaimana dijabarkan di atas, maka seyogyanya norma hukum disusun dan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena terdapat, hubungan eratnya antara ketentuan undang-undang/peraturan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika ketentuan tersebut lebih memihak kebersamaan dan kepentingan rakyat banyak, dan hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, bukan memihak asing dan para investor, maka kita yakin kehidupan masyarakat akan lebih baik dan sejahtera. Nilai pemikiran asing (baca neoliberalisme) jangan sampai memaikan peran dominan dalam penetaapan kebijakan di Indonesia.

Tulisan ini merupakan beberapa sari dari berbagai tulisan yang diperoleh dari buku, artikel, naskah akademik, koran,dan blog. Sumber referensi memang tidak ditampilkan. Oleh kerena itu, penulis mengucapakan terima kasih dan maaf kepada kepada orang-orang yang tulisannya penulis gunakan untuk memperkuat argumen tulisan ini

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: