CALON INDEPENDEN VERSUS PARTAI POLITIK

Walaupun Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta baru bergulir tahun 2017 mendatang. Nampaknya telah memicu hawa panas tentang eksistensi partai politik. Bahkan panasnya semakin menjadi-jadi dengan majunya incumbent Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disebut Ahok, melalui calon independen. Keberadaan calon independen inilah yang menjadi pusaran hawa panas tersebut karena dinilai menjadi ancaman bagi Partai Politik. Yang pada akhirnya dengan penuh bernafsu beberapa partai politik berkeinginan memperberat sarat dukungan bagi calon independen.

Dengan terang dan terbuka beberapa fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengusulkan perubahan syarat dukungan bagi calon independen berlaga dalam pemilihan kepala daerah. Mayoritas fraksi-fraksi dalam rapat internal Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU), merumuskan dua alternatif persentase minimal dukungan untuk calon perseorangan yakni syarat dukungan minimal 11,5 – 15 persen dari jumlah penduduk dan syarat dukungan itu minimal 10 persen dari jumlah penduduk di sebuah daerah.

Syarat dukungan itu lebih tinggi dibandingkan rumusan yang diajukan pemerintah yakni calon kepala daerah dari jalur independen harus mendapatkan dukungan minimal 6,5 – 10 persen dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir. Tak pelak langkah partai politik ini dinilai sebagai upaya menjegal calon-calon yang akan maju melalui jalur independen. Partai politik berlindung dalam argumentasi bahwa esensi demokrasi adalah adanya partai politik dan keberadaan calon independen merupakan pelemahan terhadap partai politik.

Padahal, keberadaan calon independen bukanlah merupakan pelemahan keberadaan partai politik pada suatu ajang pesta demokrasi. Tidak pula dapat dikatakan bertentangan dengan sistem demokrasi itu sendiri. Hadirnya calon independen, yang merupakan kader-kader yang diusung langsung oleh sekelompok orang dalam suatu daerah, adalah bentuk pewujudan demokrasi itu sendiri. Karena, dengan adanya jalur independen, membuka jalan bagi kader-kader pilihan masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kancah pemilihan kepada daerah.

Jika di telisik secara konstitusional, keabsahan calon independen hadir akibat putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Perkara Nomor 5/PUU-V/2007. MK telah memberikan tafsir bahwa calon independen adalah perintah konstitusi bukan merupakan open legal policy. Keberadaannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Tafsir MK terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 telah jelas yakni memberikan makna konstitusional terhadap calon independen dan menjadi makna tafsir yang mengikat bagi pembentuk undang-undang. Oleh karenanya, sebenarnya tidak perlu lagi dipermasalahkan keberadaannya.

Dalam putusan MK juga tampak bahwa esensi keberadaan calon independen bukanlah merupakan hal yang vis a vis dengan partai politik yang berarti keberadaan salah satunya tidak harus menafikan keberadaan yang lainnya. MK dalam putusanya secara tegas menyatakan bahwa persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik, yang sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan, sepanjang syarat pengusulan melalui partai politik juga dilakukan. Artinya menurut MK keduanya baik calon independen maupun calon partai politik dalam kontes demokrasi merupakan hal yang wajib hadir.

Bahkan MK menekankan adanya prinsip kesetaraan, hal ini tampak dari pernyataan MK dalam putusan MK 60/PUU-XIII/2015.bahwa calon independen harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal agar terjadi keseimbangan dengan partai politik yang diisyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD. MK secara tegas menyatakan syarat dukungan bagi calon independen tidak boleh demikian ringan daripada syarat partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah begitu pula sebaliknya. Prinsip kesetaraan inilah menjadi hal yang penting bagi keduanya.

Oleh karenanya, dari dua keputusan MK tersebut, jelas mengadung makna keberadaan calon independen tidak dalam arti vis a vis dengan partai politik. Mereka yang berpendapat diantara keduanya harus dilawankan merupakan pemikiran yang keliru. Dalam alam pemikiran partai politik sebenarnya pemikiran menafikan calon independen tidak akan hadir ketika partai politik dapat menghadirkan calon-calon yang berkualitas. Pemikiran tersebut baru menghinggapi pemikiran mereka, ketika partai politik tidak mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas, kader yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kader yang memenuhi ekspektasi masyarakat. Bahkan pemikiran ini semakin mencengkram menguat ketika calon-calon kepala daerah yang berkualitas lebih memilih jalur independen daripada melalui partai politik. Maka, sebenarnya ini semua hanya ada dalam alam pemikiran partai politik saja sebagai bentuk kekhawatiran dan ketakutan adanya ancaman dalam pentas demokrasi ini.

Sebagai kendaraan dari sebuah demokrasi semestinya menafikan satu dengan yang lainnya tidak perlu terjadi. Kenyataan yang terjadi pada saat ini seharusnya menjadi auto kritik yang dilancarkan kepada partai politik yang tidak dapat menghadirkan kader-kadernya sebagai calon-calon yang berkualitas dan calon-calon yang berkualitas lebih memilih jalur independen. Rumitnya konselasi dan lobi-lobi politik dengan partai politik. Adanya kebutuhan uang mahar dalam penetapan pencalonannya untuk ikut dalam pilkada. Irasionalitas ikatan perjanjian dengan partai poltik, merupakan hal yang seharusnya menjadi bahan renungan partai politik.

Dapat disimpulkan bahwa, keberadaan calon independen dan calon partai politik menjadi sama-sama penting bagi berjalannya demokrasi ini. Keduanya sama-sama membuka ruang, yang seluas-luasnya bagi rakyat dalam mengambil peran serta atau partisipasi dalam peroses demokrasi pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya langkah penataan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada merupakan keharusan akan tetapi agenda menaikkan syarat dukungan bagi calon independen merupakan hal yang tidak tepat. Agenda menaikkan syarat ini hanya semakin menunjukkan adanya bentuk ketakutan yang ada dalam alam pemikiran partai politik.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s