NEGARA TAMPA HALUAN

Perubahan terhadap Pasal 3 UUD 1945 secara sadar mengakibatkan MPR melucuti kewenangannya untuk menetapkan ‘haluan negara’ yang secara konstitusional bernama Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara atau yang sering di singkat GBHN. Dengan tiadanya ‘haluan negara’, negeri ini berjalan bak sebuah kapal yang sedang mengarungi pelayaran yang sangat jauh, berlayar di tengah samudra, belayar di tengah ombak dan badai tapi tanpa ada dasar haluan bersama. Dapat dipastikan kapal tidak pernah mencapai tujuan bersama, masing-masing memiliki haluan yang berbeda-beda. Bahkan dikhawatirkan kapal tersebut dapat saja karam.

Hilangnya Haluan Negara

Ilustrasi itulah yang terjadi di negeri ini. Memang secara ketatanegaraan telah dibuat ‘sistem perencanaan pembangunan nasional’ yang dilegalisasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Akan tetapi keduanya bukan merupakan ‘haluan negara’ hanya merupakan ‘haluan eksekutif’.

Suatu haluan negara, berbeda dengan haluan eksekutif. Haluan negara, penyelenggaraan bersifat menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berorientasi ke depan. Kebeadaan menjadi hal yang ingin di capai bangsa ini. Haluan ini, menjadi bintang pemandu (Leitstar) bagi arah dan perjalanan bangsa ini. Oleh karenanya pencapaiannya dilakukan secara terencana dan bertahap.

Hal itu tidak tampak di RPJM, karena RPJM Nasional yang disusun Presiden berdasarkan visi dan misinya, hanya bersifat executive centris yang mengikat dan mengatur bidang eksekutif itu sendiri. RPJM ini tidak mengatur dan mengikat lembaga lainnya, di dalamnya tidak dirumuskan pokok-pokok kebijakan lembaga lainnya. Akibatnya rencana kebijakan masing-masing lembaga negara tidak memilik satu keterhubungan. Arah Kebijakan mereka berdiri sendiri-sendiri.

Setiap calon presiden membawa visi dan misinya sendiri yang kemudian dijadikan program kerja mereka. Maka dapat dipastikan setiap pergantian presiden terjadi pula pergantian arah pembangunan. Akibatnya bisa saja terjadi presiden terpilih tidak melanjutkan arah pembangunan periode sebelumnya. Hal ini tentu mengakibatkan tidak adanya disain yang bersifat berkelanjutan. Arah pembangunan menjadi parsial, terus berganti dan tidak menentu.

Selain itu, RPJM yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kerja Presiden terpilih ternyata dalam beberapa hal sering terjadi perbedaan dengan visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah terpilih akibatnya, terjadi perbedaan implementasi RPJM Nasional dengan RPJM Daerah. Tidak ada kesatuan pembangunan antara pusat dan daerah, bahkan antar sesama pemerintahan daerah.

Maka, Kita memerlukan, Haluan Negara sebagai landasan bagi pembangunan yang integratif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pembangunannya tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan mental spiritual dan karakter bangsa Indonesia. Kita juga memerlukan haluan yang dapat menciptakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah secara integratif, di berbagai sektor. Bahkan kita memerlukan haluan negara yang di dalamnya tidak hanya dirumuskan pokok-pokok kebijakan eksekutif akan tetapi lembaga-lembaga negara lainnya.

Haluan Negara dan Sistem Ketatanegaraan

Tentang adanya pemikiran bahwa kembalinya GBHN bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial yakni pemilihan secara langsung. Dan, seakan ingin mengembalikan sistem mandataris dan pertanggungjawaban Presiden terhadap MPR, merupakan pemikiran yang tidak tepat. Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat tidak hanya rakyat dapat memilih Presiden mereka secara langsung, akan tetapi juga rakyat memiliki hak untuk merumuskan arah haluan negara, mengawasi dan meminta laporan kinerja atas pelaksanaannya.

Berbeda dengan pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, pada perumusan `haluan negara` harus terdapat lembaga yang mewakili rakyat untuk melaksanakan fungsi tersebut. Disinilah hadir pentingnya MPR, karena hanya MPR lah lembaga representasi rakyat. Jadi Presiden tetap menerima madat dari rakyat, dan Presiden merumuskan ‘haluan pemerintahan` berdasarkan haluan negara yang bersifat pokok yang dirumuskan oleh MPR. Begitu pula dengan lembaga-lembaga lain, dalam merumuskan arah kebijakan mereka mengacu kepada ‘haluan negara’ yang dirumuskan oleh MPR.

Maka, yang hadir bukanlah laporan pertanggungjawaban, akan tetapi laporan kinerja dari lembaga-lembaga kepada rakyat yang difasilitasi oleh MPR dalam suatu forum. Forum tersebut dapat saja dilaksanakan di Sidang paripurna MPR yang dilaksanakan setiap tahun. Tidak ada konsekwensi hukum dari MPR terhadap laporan kinerja tersebut, karena hal ini berkaitan dengan arah kebijakan. Dalam hal presiden tidak sesuai dengan harapan rakyat yang telah ditetapakan dalam ‘Haluan Negara’ maka bentuk pertanggungjawaban penilaian dari rakyat itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang menjadi praktek ketatanegaraan selama ini.

Tampak disini pemilihan Presiden secara langsung, sama sekali tidak terkait dengan pranata ‘haluan negara’, yang secara ideal semestinya juga dibuat, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya.

Urgensi Haluan Negara

Urgensi adanya kembali ‘Haluan Negara’ sebenarnya telah bergulir menjadi isu strategis di tengah-tengah masyarakat dan elit politik negeri ini. Setidaknya hal ini merujuk kepada hasil serap aspirasi terhadap masyarakat yang dilakukan MPR menujukan adanya dorongan yang sangat kuat untuk menghadirkan kembali GBHN.

Bahkan, MPR 2009-2009 telah sepakat untuk merekonstruksi ulang adanya ‘haluan negara’. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 Tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009-2014 agar dilakukan reformulasi sistem ketetanegaraan melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan memberikan kembali kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN. Dengan kata lain keberadaan ‘haluan negara’ telah menjadi kesepakatan politik MPR periode 2009-2014.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s