Mendudukkan Undang-Undang Dasar (suatu pembahasan dari optik ilmu hukum)

Pertama kali mengenal nama Prof Satjipto Rahardjo, ketika saya mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum tepatnya pada semester pertama. Buku yang berjudul Ilmu hukum, saya beli pada toko buku di Pasar Senin. Maklum, mahasiswa selalu saja mencari buku-buku yang murah. Matakuliah Pengantar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila memang tidak menjadikan buku tersebut sebagai buku wajib. Akan tetapi, atas rekomendasi teman, saya menilai buku tersebut menjadi penting. Penting, ketika kita ingin mencari jawaban apa itu HUKUM? Melalui buku beliau tersebutlah, saya menelusuri pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum dan dasar-dasar hukum, sebagai pondasi saya memahami ilmu hukum.Pemikiran, Prof Satjipto Rahardjo, sebenarnya tidak hanya hanya saya kenal dari buku pengantar tersebut. Banyak buku-buku yang telah dihasilkannya, beberapa buku saya sempatkan untuk saya beli dan dipelajari. Sebut saja buku Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis, membedah hukum progresif, dan Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia. Di antara buku-buku tersebut memang tampak warna pemikiran Prof Satjipto Rahardjo pemikiran yang khas tajam dan kritis dan selalu melihat bahwa hukum itu untuk masyarakat bukan sebaliknya.

Akan tetapi, terdapat satu buku yang sangat menarik bagi saya, buku yang mengambil sudut pembahasan agak berbeda. Prof Satjipto Rahardjo menulis tentang undang-undang dasar yang merupakan domain bidang Hukum Tata Negara. Mungkin karena saya menekuni hukum tata negara, maka buku ini menjadi menarik bagi saya. Buku yang diterbitkan Bandan Penerbit Universitas Undip pada tahun 2007 tersebut berjudul “Mendudukkan Undang-Undang Dasar (suatu pembahasan dari optik ilmu hukum)”. Tapi, jika dikatakan bahwa Prof Satjipto Rahardjo, mengambil sudut yang berbeda dari apa yang biasanya ditulisnya, sebenarnya  juga tidak. Aspek UUD, yang di kupas dalam buku ini juga dilihat dari perspektif pemahaman yang biasa dilontarkan oleh Prof Satjipto Rahardo yakni hukum dan masyarakat.

Hal itu selain tampak dari anak judul buku ini yakni “suatu pembahasan dari optik ilmu hukum”, juga di tegaskan dalam bagian pendahuluan yang dinyatakan bahwa “Pembahasan terhadap undang-undang dasar di sini tidak dilakukan dari optik atau prespektif hukum tata negara. Pembahasan dilakukan dari perspektif dan optik umum atau general jurisprudence.” Dalam kalimat yang lain Prof Satjipto Rahardjo menegaskan pula bahwa buku ini melihat undang-undang dari perspektif yang luas yakni hukum dan masyarakat. Jadi, walaupun yang dikaji adalah undang-undang Dasar, optik yang digunakan oleh Prof Satjipto Rahardjo tetap sama.

Optik yang digunakan Prof Satjipto Rahardo menjadi penting, sebagai bahan renungan untuk bangsa ini. Bangsa ini selalu mengagung-agungkan konsep yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan negara lain. Dan, mencoba mencangkokkannya utuh-utuh kedalaman undang-undang dasar negaranya, tampa memahami koteks kultural bangsa ini. Bahkan sering mereka mengatakan perlu nya pemurnian “purifikasi” suatu sistim. Karena sistem yang kita gunakan tidak murni, yang murni adalah milik yang lain. Akhirnya kita sibuk mencari jalan untuk memurnikan. Cara berpikir yang mencoba meninggalkan dan menanggalkan hal-hal yang sakral dan masuk menjadi profan. Prof. Satjipto Rahardjo dalam buku ini mengingatkan kita bahwa “tidak ada yang “transformed” dinegara industri dan teknologi maju…. Tidak semuanya menjadi profaan. Manusia tetap menyediakan suatu sudut dalam hidupnya untuk menghirup atmosfer sakral”  dicontohkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo negara Inggris, Jepang bahkan Amerika Serikat sekalipun secara sadar mereka tidak akan melepaskan akar nilai masyarakatnya sendiri.

Oleh karenanya, Prof Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa undang-undang dasar merupakan alam pikiran, menjelajahi sekian ranah kehidupan manusia, baik sosial, kultural, politik ekonomi maupun lainnya. maka, undang-undang dasar lebih dari dokumen hukum yang tertulis, merupakan dokumen ruhani dari pada teks hukum. Undang-undang dasar tidak kuantitatif tetapi kualitatif, tidak konkrit tetapi umum (general). Undang-undang dasar harus di pahami sebagai sumber asas umum atau moral. Bahasa asas tersebutlah yang ada dalam undang-undang dasar, yang kemudian harus mampu di terjemahkan dalam undang-undang. Artinya, ketika kita merumuskan produk-produk legislasi harus mampu mencari asas-asas hukum atau prinsip umum (general principles) yang ada dalam undang-undang dasar. Prof Satjipto Rahardjo mengingatkan salah besar ketika kita ingin merumuskan secara konkrit undang-undang dasar.  Secara tegas Prof Satjipto Rahardjo menegaskan “watak penting Undang-Undang Dasar adalah tidak terletak pada kualitasnya sebagai peraturan biasa, melainkan sebagai teks moral. Oleh, karenanya dalam membaca undang-undang dasar, tidak bisa hanya membaca kata-kata undang-undang dasar, melainkan membaca secara filosofis “moral reading”.

Melihat dari sisi ilmu hukum secara umum tentang undang-undang dasar tersebut menjadi penting, agar diri kita khususnya pemerhati hukum tatanegara tidak menjadi kering, atau bahkan menjadi tandus. Undang-undang dasar bukan hanya sekedar naskah yang tertulis, yang kita pahami sebagai suatu naskah yang mengatur sistim ketatanegaraan. Ada moral desain atas undang-undang dasar, adanya jiwa atau roh suatu bangsa yang mengalir dalam undang-undang dasar. Maka kehadiran buku ini menjadi penting, dan Prof Satjipto Rahardjo berhasil menyuguhkan dengan bahasa yang mengalir dan mudah di pahami. Beliau melukiskan bagaimana UUD itu di dudukan sebagai dokumen Atropologi artinya menempatkan manusia (anthropos) pada titik pusat.

Atas dasar itu, buku ini kiranya penting untuk di pahami oleh orang-orang yang berkecimpung dalam hukum tata negara. mereka yang selama ini hanya memahami udang-undang dasar hanya sebatas naskah formal, perlu mendapatkan perspektif lain. Sehingga ketika memahami bagian dari UUD misalnya pembukaan, pasal, bahkan ayat kita tidak hanya sampai pada tahap mengeti tapi juga memahami. Memahami seluruh bentangan aplikasi historis akan undang-undang dasar. Sekali lagi ada nilai moral.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Resensi Buku dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s