MENCARI JALAN KEPASTIAN MAKNA TAFSIR PASAL 83 (1) UU 23/14

MENCARI JALAN KEPASTIAN MAKNA TAFSIR PASAL 83 (1) UU 23/14

Terjadi kegaduhan apakah Gubernur DKI Jakarta Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus diberhentikan sementara, setelah masa cuti kampanyenya berakhir? Terjadi silang pendapat di antara para ahli, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Ahok harus diberhentikan sementara ada pula yang  menyatakan secara tegas Ahok tidak perlu diberhentikan sementara.

Anehnya silang pendapat tersebut dilahirkan dari pembacaan Pasal yang sama, yakni Pasal 83 (1) UU 23/14 yang dikaitkan dengan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Terdapat perbedaan penafsiran di antara mereka. Perbedaan tersebut terus meruncing, menjadi polemik bahkan menjadi liar. Akhirnya penafsiran dipersalahkan, penafsiran menjadi kambing hitam. Dinilai menjadi pembenar suatu kepentingan, dijadikan alat untuk kepentingan seseorang.

Belum lagi dalam hukum terdapat banyak metode penafsiran yang dikenal dengan interpretasi, misalnya Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Sistematis dan Logis, Interpretasi Historis, Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Antisipatif atau Futuristis, Interpretasi Restriktif dan Interpretasi Ekstensif.

Metode tersebut sebenarnya di gunakan untuk menggali hukum (rechtsvinding) apabila terdapat ketentuan hukum yang tidak jelas. Akan tetapi karena terdapat banyak metode, akhirnya terjadi klem-klem kebenaran pada satu metode. Padahal masing-masing metode menghasilkan jawaban yang berbeda. Di sinilah timbul suatu permasalahan. Disisi lain Pasal 83 (1) UU 23/14 juga multitafsir, sehingga membuka ruang semakin besar permasalahan ini. Pada akhirnya terjadilah silang pendapat.

Misalnya jika ditafsirkan secara gramatikal yang membedakan secara sederhana antara frasa “paling singkat” yang terdapat dalam rumusan Pasal 83 (1) UU 23/14 dengan “selama-lamanya” yang terdapat dalam rumusan 156a KUHP. Secara gramatikal makna “paling singkat” dengan “selama-lamanya” jelas “BERBEDA” yang satu mengacu kepada nilai maksimum sedangkan yang satunya lagi mengacu kepada nilai minimum. Karena berbeda maka Pasal 156a KUHP bukan yang dimaksud dalam Pasal 83 (1) UU 23/14. Maka terdapat pendapat yang menyatakan Ahok tidak perlu diberhentikan sementara. Sah saja andaikata Presiden tidak memberhentikan sementara ahok.

Tapi, jika penafsiran gramatika Pasal 83 (1) UU 23/14 dilihat terhadap frasa “ 5 (lima) tahun”, akan diperoleh simpulan bahwa kedua pasal tersebut “SAMA” yakni diancam pidana 5 (lima) Tahun. Tidak perlu dibandingkan antara “paling singkat” dengan “selama-lamanya”. Artinya Pasal 156a KUHP juga merupakan apa yang dimaksud dalam Pasal 83 (1) UU 23/14. Analoginya tafsirnya mencari titik temu atau irisan ancaman pidana. Maka, sah saja pendapat yang menyatakan bahwa presiden harus memberhentikan Ahok sementara.

Lain lagi jika menggunakan penafsiran sistematis yakni menentukan isi aturan hukum positif (untuk menemukan ratio-legis-nya) dalam konteks hubungannya dengan aturan-aturan hukum positif yang lainnya. Dimana terdapat dua dakwaan jaksa Pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dakwaan tersebut merupakan alternatif artinya masing-masing dakwaan bersifat saling mengecualikan yang ditandai dengan kata sambung “atau”. Sehingga secara sistematis terdapat dua pilihan jika mengacu pada Pasal 156a KUHP, Ahok diberhentikan sementara sedangkan Pasal 156 KUHP Ahok tidak diberhentikan sementara. Kemudian, dikaitkan dengan hukum positif lainnya yakni UU 30/14 tentang Adminitrasi Pemerintahan Presiden. Maka, sah saja jika terdapat pendapat bahwa Presiden dapat memilih menggunakan diskresi untuk tidak memberhentikan sementara Ahok dengan pertimbangan ketidakjelasan norma Pasal 83 (1) UU 23/14 perihal penggunaan ancaman hukuman dakwaan alternatif.

Begitu pula jika dilihat berdasarkan, penafsiran secara historis yakni mencari makna aturan hukum tersebut dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya. Dimana menurut salah satu anggota DPR, jika di telusuri dalam risalah pembahasan, maksud pembentuk UU adalah siapapun kepala daerah yang kemudian menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana dengan ancaman pidananya dari 5 (lima) tahun maka ia harus diberhentikan sementara. Artinya ketika dipahami secara konteks latar belakang sejarah, maka Ahok harus diberhentikan sementara oleh Presiden.

Belum lagi jika kita lihat berdasarkan penafsiran teleologikal yakni kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkannya, sosiologikal yakni secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi, filosofikal yakni dengan mengacu pandangan hidup, keagamaan, serta nilai-nilai kutural dan kemanusiaan yang fundamental dan futurologikal yakni proyeksi ke masa depan. Tentu akan menghasilkan makna yang berbeda-beda pula.

Jika permasalahan ini dibiarkan terus terjadi, maka hukum menjadi tidak bermakna, bahkan kehilangan kewibawaannya. Maka harus di cari jalan keluarnya, jalan keluarnya harus ada jawaban
atas pertanyaan siapa yang seharusnya memiliki kewenangan otoritatif atas penafsiran ketika terjadi ke tidak sepakat bagaimana ketentuan hukum harus ditafsirkan? Siapa yang dapat memberikan kata akhir dalam menentukan makna ketentuan hukum? Dengan kata lain terjadi hal yang tidak dapat dihindari atas ketidaksepahaman atas makna hukum.

Secara teori, kewenangan final atas penafsiran seyogyanya ada pada kekuasaan kehakiman. Karena kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang paling bebas dari tekanan politik. Dan, yang paling penting model pengambilan keputusan di kekuasaan kehakiman sangat berbeda secara kontras dengan legislatif dan eksekutif. Pada kekuasaan kehakiman kepentingan-kepentingan politik tidak menjadi dasar pengambilan putusan. Ciri utama adanya penalaran hukum “legal reasoning” yang telah menjadi teori dalam proses pengambilan keputusan di peradilan. Legal reasoning berkaitan dengan upaya hakim, menganalisa dan merumuskan suatu argumentasi hukum yang memiliki dasar rasionalitas secara tepat, terhadap suatu peristiwa hukum atau kejadian hukum yang bersifat konkrit.

Oleh karenanya, mencari jalan kepastian makna tafsir Pasal 83 (1) UU 23/14, dapat ditempuh melalui lembaga peradilan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan pengujian Pasal 83 (1) UU 23/14 ke MK. Tentu Pasal 83 (1) UU 23/14 harus di uji berdasarkan Pasal dalam UUD 1945, harus ada batu ujinya. Batu ujinya bisa saja menggunakan Pasal 28D tentang “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu yang yang terpenting pula pemohonnya harus memiliki legal standing.

Tentang adanya pemikiran meminta Fatwa ke MA, mengenai makna tafsir Pasal 83 (1) UU 23/14 sah saja untuk dilakukan. Mengingat permasalahan ini semakin mendesak, sedangkan proses pengujian UU di MK juga memakan waktu. Selain itu hal yang paling penting, presiden tidak mungkin mengajukan pengujian Pasal 83 (1) UU 23/14. Hal ini mengingat pemohon harus memiliki legal standing, presiden adalah pembentuk UU dan presiden dalam proses beracara di MK merupakan pihak yang memberikan keterangan. Maka langkah Presiden menginstruksikan Mendagri meminta Fatwa ke MA dengan mempertimbangkan kondisi faktual saat ini dapat dinilai bijaksana. Selain menunjukkan bahwa Presiden menghormati hukum, langkah ini juga dapat mengakhiri perdebatan yang terjadi.

Langkah seperti ini juga sering dilakukan di luar negeri, misalnya di Amerika dimana Supreme Court dapat diminta untuk mengeluarkan advisory opinion atas suatu permasalahan hukum. Maka, MA harus memberikan jawaban makna tafsir Pasal 83 (1) UU 23/14. Apa, yang menjadi perdebatan selama ini harus di perhatikan oleh MA. Walaupun sebenarnya fatwa MA berupa pendapat hukum yang tidak mengikat. Fatwa MA bukan putusan pengadilan, sebab itu kekuatan hukumnya bersifat etik semata-mata. Presiden seyogyanya menjalani apa yang menjadi fatwa MA, sehingga polemik yang terjadi dapat segera di akhiri, jangan sampai malah menimbulkan polemik baru. (MIH)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s