HAK ANGOTA PPPSRS

Pengaturan hak anggota PPPSRS dirumuskan dalam Pasal 77 UU RUSUN. Pasal tersebut merumuskan, bahwa:

(1) Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan NPP.

(2) Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhak memberikan satu suara.

Dari pasal tersebut, dapat kita simpulkan beberapa hal yakni:

Pertama, Hak dimiliki oleh setiap anggota. Siapa yang dimaksud dengan anggota PPPSR sebagai mana sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 21 UU RUSUN bahwa Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun (PPPSRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun. Kemudian di pertegas kembali dalam Pasal 74 ayat (2) UU RUSUN, bahwa PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun. Dari kedua pasal tersebut jelas anggota adalah para pemilik atau penghuni. Maka jika kita kaitkan dengan Pasal 77 UU RUSUN, hak tersebut dimiliki oleh pemilik atau penghuni.

Kedua, Terdapat 3 (tiga) macam hak yakni hak yang berkaitan dengan kepemilikan, hak yang berkaitan dengan pengelolaan dan hak yang berkaitan dengan kepentingan penghunian. Tiga hak tersebut dimiliki oleh setiap anggota. Ketiga hak tersebut kemudian di klasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk.

  1. Hak yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan berdasarkan NPP. Besaran NPP lah yang dijadikan patokan. Maka, jika seseorang pemilik mempunya 3 (tiga) unit sarusun maka, ia akan mempunya NPP yang lebih besar yang merupakan penjumlahan dari NPP setiap sarusan yang dia miliki. Artinya haknya juga lebih besar.
  2. Hak yang berkaitan dengan kepentingan penghunian, setiap anggota berhak memberikan satu suara. Dengan ketentuan apabila satuan rumah susun (sarusun) telah dihuni, suara pemilik dapat dikuasakan kepada setiap penghuni sarusun. Apabila sarusun belum dihuni, setiap nama pemilik hanya mempunyai satu suara walaupun pemilik yang bersangkutan memiliki lebih dari satu sarusun. Artinya, jika seseorang pemilik mempunya 3 (tiga) unit, dan belum di huni maka pemilik tersebut hanya memiliki satu suara. Begitu pula jika seseorang mempunya 3 (tiga) unit, unit tersebut telah dihuni maka hak suara pemilik dapat dapat dikuasakan kepada pemilik. Maka, akan ada tiga suara atas masing-masing unit.

Mengapa berdasarkan suara? karena berkaitan dengan kepentingan penghunian kepentingan tersebut merupakan kepentingan penghuni, yakni orang yang menempati sarusun. Penghuni menurut Pasal 1 angka 19 adalah orang yang menempati sarusun itu baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik. Merekalah yang memiliki hak. Akan tetapi, orang yang menghuni dan bukan pemilik harus mendapatkan kuasa dari pemilik. Berarti satu orang yang menghuni sarusun/menempati sarusun/mendiami sarusun memiliki satu suara.

Inilah yang kemudian banyak di sebut dengan istilah one man one vote, yang diartikan satu orang satu suara. Istilah ini sah-sah saja di gunakan, jika pemahamannya “one man” dipahami sebagai satu orang yang menghuni dan “one vote” dipahami hanya memiliki satu suara. Adapula yang menyebut dengan istilah one occupied unit one vote, juga sah-sah saja selama maknanya tetap dipahami satu orang yang menghuni sarusun /menempati sarusun/mendiami sarusun satu suara. Kiranya kedua istilah tersebut tidak mejadi esesi untuk di perdebatkan.

Hal yang sering menjadi masalah yakni berkaitan dengan pembentukan PPPSRS, yakni dalam hal memilih pengurus PPPSRS. Hak suara apa yang di gunakan yakni dalam hal pilihan pengaturan Pasal 77 yakni apakah NPP atau setiap anggota berhak memberikan satu suara. Hal ini yang sering menjadi pertentangan, baik pihak.

Siapa yang mempunya kewajiban untuk membentuk PPPRS? Pasal 74 ayat (1) UU RUSUN jelas menyatakan bahwa yang membentuk PPPRS adalah pemilik. Rumusan lengkapnya “Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS”. Berdasarkan pasal tersebut, kewajiban bukan pada anggota  PPPRS, tapi pada pemilik. Maka hak suara pembentukannya ada pada pemilik bukan pada anggota. Atas dasar itu Pasal 77 tidak di peruntukkan untuk pembentukan PPPSRS, karena pasal tersebut mengatur tentang hak anggota. Maka, Pasal 77 UU RUSUN tidak dapat di gunakan sebagai dasar pembentukan PPPSRS.

Terdapat 2 (dua) norma yang mengatur tentang PPPRS yakni  KepMen No  06/KPTS/BPK4N/1995 dan Permen Perumahan Rakyat No. 15/PERMEN/M/2007 akan tetapi kedua peraturan tersebut, sudah tidak relevan lagi. Karena kedua peraturan tersebut masih mengacu kepada UU RUSUN yang lama. UU RUSUN yang lama, dasar pembentukan PPPRS sangat berbeda dengan UU RUSUN yang berlaku sekarang. UU RUSUN yang lama mengatur bahwa yang memiliki kewajiban pembentukan PPPRS adalah penghuni sedangkan UU yang baru adalah pemilik.

Masalah pembentukan PPPSRS ini harus segera mendapatkan jawaban, pemerintah harus segera menerbitkan PP sebagai peraturan pelaksaan UU RUSUN. PP ini sudah cukup lama di nanti masyarakat, sudah 6 (enam) tahun belum juga terbit PP tersebut. Permasalahan PPPSRS hanya satu dari sekian permasalahan yang di akibatkan lambatnya kehadiran PP. Kiranya pemerintah dituntun keseriusannya dalam pembentukan PP tersebut.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s