KISRUH DI DPD, MA SEHARUSNYA BERKACA

Kisruh pimpinan DPD belum juga berakhir. Padahal telah banyak analisa yang di hadirkan terhadap apa yang terjadi di DPD. Putusan MA Nomor: 20P/HUM/2017 seharusnya dapat menjadi solusi atas apa yang terjadi di DPD akhir-akhir ini. Pro dan kontra pemangkasan masa jabatan DPD harusnya dapat diakhiri. Putusan tersebut, secara tegas dan jelas telah membatalkan konsep masa jabatan 2,5 tahun pimpinan DPD yang diatur dalam Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017. Secara hukum masa jabatan 2,5 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tafsir tunggal yang tersisa adalah 5 tahun.

Tapi, kenyataannya Putusan MA tidak hadir sebagai solusi yang ampuh untuk mengakhiri silang pendapat yang terjadi. Bahkan permasalahannya menjadi semakin pelik dan rumit, DPD menjadi terbelah. Ada dua dua pimpinan DPD yang saling berhadap-hadapan, satu sama lainnya mengklaim sebagai pimpinan DPD yang sah. Hal ini tentunya mengganggu kinerja pelaksanaan kewenangan DPD, Penilaian masyarakat terhadap kinerja DPD yang rendah selama ini tentu akan semakin rendah. Jangankan mereka berfikir perbaikan kinerja, mereka lebih disibukkan dengan permasalahan perebutan kekuasaan.

Tulisan ini tidak, mencoba mencari solusi apa yang harus dilakukan terhadap DPD. Kiranya telah banyak hadir pemikiran-pemikiran apa yang harus di lakukan di DPD. Setiap sudut, sudah dibahasa, rekomendasi hukum bagi permasalahan DPD juga sudah banyak dilontarkan. Arah yang dilihat dalam tulisan ini, malah sebaliknya yakni menatap MA. Tapi, bukan permasalahan salah ketik dalam putusan MA atau hadirnya MA dalam pengambilan sumpah Pimpinan DPD. Akan tetapi, mengapa putusan MA tidak dapat menjadi solusi di DPD.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat di lihat disini. Kewenangan MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan atau yang kita kenal “judicial review” sebenarnya sebangun dengan MK. Hal yang membedakan hanya objek pengujiannya. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 telah membagi objek pengujian kepada lembaga ini. Oleh karenanya layaknya putusan MK, maka putusan MA juga bersifat erga omnes yakni mengikat secara umum, tidak hanya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Putusannya juga final dan terakhir, artinya tidak ada upaya hukum yang dapat membatalkan putusan tersebut. Maka, tidak salah ketika sebagian anggota DPD menyatakan putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Akan tetapi, walaupun putusannya permohonan dikabulkan, artinya amar menyatakan dengan tegas materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak serta merta, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan langsung di cabut oleh putusan tersebut.  Karena, berdasarkan Pasal 6 Peraturan MA No. 1/2011, putusan MA juga berisi memerintahkan kepada lembaga yang bersangkutan segera melakukan pencabutan.  Bahkan Pasal 8 aya (2)  Peraturan MA No. 1/2011, memberikan batasan limitasi yakni 90 hari batas pencabutannya. Jika dalam waktu 90 hari tidak dicabut, baru peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berbeda dengan Putusan MK, Pasal 57 Undang-Undang No. 24/2003 secara tegas menyatakan dalam hal suatu permohonan dikabulkan maka, amar putusannya langsung menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini di pertegas lagi dalam Pasal 39 PMK 6/2005 bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, putusan MA, bersifat non self-executing, tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi memerlukan perbuatan hukum dari si pembentuk peraturan tersebut, yakni mencabut norma tersebut. Ketika belum dicabut oleh MA, maka dapat saja sebagian anggota DPD berpendapat ketentuan tersebut masih tetapi hidup dan berlaku.

Disini letak cela putusan MA. Asas praduga keabsahan (praesumtio iustae causa), tolok ukurnya bukan sampai putusan di bacakan akan tetapi sampai adanya pencabutan oleh lembaga yang membentuknya. Seharunya putusan MA, layaknya putusan MK. Tidak perlu adanya upaya pencabutan kembali. Karena, secara teori yang dapat mencabut suatu aturan hukum hanya lembaga yang membentuknya atau kekuasaan kehakiman. MA merupakan kekuasaan kehakiman, maka tak perlu lembaga pembentuknya yang mencabut kembali.

Begitu pula dalam proses pemeriksaan di MA, hanya pemeriksaan berkas permohonan. Tidak ada persidangan terbuka yang mendengarkan secara langsung keterangan saksi, ahli, maupun pihak terkait. Lazimnya dalam pengujian peraturan perundang-undangan harusnya terbuka untuk umum.  Hal ini sejalan dengan asas persidangan terbuka untuk umum dan hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem). Apa lagi dalam perkara MA di kenal adanya dua pihak yang berhadap-hadapan yakni antara pemohon dengan termohon. MK yang hanya mengenal pihak pemohon saja, persidangannya terbuka untuk umum kecuali RPH.  Maka keterbukaan persidangan dan semua pihak harus di dengar menjadi hal yang sangat penting.

Akibatnya, yang seharusnya putusan MA dapat menjadi solusi, yang terjadi malah sebaliknya. Padahal pengujian peraturan perundang-undangan di MA ke depannya akan terus menjadi sangatlah penting. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, sekarang saja menjadi satu muara ke MA. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah mengakhiri kewenangan materi dalam negeri dan gubernur untuk membatalkan perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Maka penataan, pengujian peraturan perundang-undangan di MA menjadi hal yang mendesak.

Perlu di ingat, ketika negara ini menghadirkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan. Ada tiga pemikiran, diserahkan ke MA, diserahkan ke MK, atau diserahkan kepada kedua lembaga tersebut. Pilihan nya jatuh pada yang ketiga. Melihat belum maksimalnya pengujian di MA, romantisme menyerahkan seluruhnya pengujian ke MK bisa saja hadir. Tapi, kiranya romantisme ini tidak perlu ada, penataan kewenangan MA khususnya dalam hal pengujian dapat menjadi solusi yang terbaik dari pada harus menyapu bersih kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan ke MK.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s