MENYAMBUT DAN MENCERMATI HADIRNYA UKP PANCASILA

Presiden Sukarno dalam pidatonya di PBB pada 30 September 1960 menyatakan, “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya.” 

Sukarno, mengingatkan kita bahwa setiap bangsa memerlukan suatu konsep dan cita-cita dasar. Konsep dan cita-cita suatu bangsa tidak boleh kabur dan usang. Melainkan harus terus berkembang; bak suatu pemahaman akan terus meluas, dan meningkat derajat kedalamannya. 

Konsep dan cita-cita itulah yang kita namakan idea, suatu asal kata bagi ideologi. Jika kita nyatakan dalam konteks Indonesia maka konsep dan cita-cita tersebut pastilah Pancasila. Dari pesan Sukarno tersebut tampak, Pancasila tidak dipahami secara tertutup. 

Pancasila harus terus berkembang sesuai dengan konteks masyarakatnya. Tidak ada satu lembaga pun yang dapat memaksakan akan tafsir-tafsir Pancasila, menurut pemahaman mereka secara eksklusif, yang lepas dari akar kehidupan masyarakat.

Kita harus sadar, kesalahan Orde Baru dengan BP7-nya karena monopoli kebenaran atas tafsir Pancasila oleh rezim yang berkuasa. Pancasila ditafsirkan secara terselubung, sesuai kepentingan penguasa. Seakan diciptakan oleh mereka, dan tidak digali dari hidup masyarakatnya. Pancasila dijadikan alat penggebuk lawan-lawan politik. Juga, dijadikan tameng untuk menyatakan kebenaran ada pada kami.

Cara berpikir seperti itu, akan menjauhkan Pancasila dari si pemiliknya, yakni masyarakat itu sendiri. Terbukti pada Orde Baru tidak sedikit orang-orang yang menolak Pancasila ala kekuasaan. Akhirnya ketika Orde Baru berakhir banyak orang yang phobia dengan Pancasila. Berbicara Pancasila seakan mendengarkan lagu usang yang tak jelas iramanya dan tak nyaman didengar telinga. 

Sebenarnya kita sadar bahwa bukan salah Pancasila, tapi kebencian kadang membuat pikiran tak mampu bernalar.

Hiruk pikuk perhelatan Pilkada Jakarta menjadi cermin pentingnya Pancasila. Pilkada yang diramaikan dengan isu sara, agama dan ras seakan menjadi pemantik kesadaran arti pentingnya Pancasila. Semua bersuara, semua berkata-kata, semua berteriak bahwa kita telah jauh dari nilai-nilai Pancasila. 

Terjadilah fenomena yang sebaliknya, nada usang Pancasila berubah menjadi nyanyian nan merdu. Dipentaskan di segala kesempatan. Pihak-pihak seperti pendidikan tinggi, pusat-pusat studi Pancasila, lembaga kajian Pancasila, para pemuka agama, budayawan dan lain sebagainya dirangkul untuk menggemakan Pancasila.

Tidak cukup sampai di situ, ujung tobak kelembagaan pun dibentuk. Presiden membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Lembaga itu dilegalisasi dengan Perpres 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan, disusul dengan pengangkatan dan pelantikan sembilan pengarah dan satu Kepala UKP PIP. 

Pemerintah sadar bahwa ada masalah dengan negeri ini. Mereka mengakui ada ketidakjelasan ke depan jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung.

Sebenarnya jauh-jauh hari kita sudah meramalkan, bahwa kondisi seperti ini akan terjadi. Kita sadar akan adanya ancaman tidak harmonisnya pola interaksi antarumat beragama. Sadar akan timbul tidak adanya pemahaman atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. 

Bahkan kita melihat langsung hilangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. Kesemuanya telah menjadi lampu merah yang kita rumuskan dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Pentingnya ada lembaga khusus ala UKP PIP juga sudah disuarakan jauh-jauh hari. Kongres Pancasila yang merupakan tempat berkumpulnya begawan-begawan Pancasila secara rutin pada akhir kegiatannya merekomendasikan “diperlukan institusi yang mempunyai legitimasi di tingkat nasional yang bertugas memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila”. 

Bahkan secara khusus muncul dalam Kongres Pancasila I di Yogyakarta pada 1 Juni 2009, dan Kongres Pancasila II di Denpasar pada 31 Mei 2010. 

Tapi, kesadaran itu tidak pernah hadir; sejak 2001 sampai dengan 2017 bukan waktu yang sebentar. Negara ini lebih disibukkan pada rutinitas keseharian. Persis seperti yang digambarkan Heidegger, bahwa manusia baru merasa “ada” ketika kesituasiannya memunculkan rasa cemas “Angst“. Adanya kegamangan akan suatu kondisi faktual yang mengakibatkan munculnya kesadaran. 

Kita tidak pernah menyadari tangan ini ‘ada’ dalam keseharian, tetapi begitu tangan ini sakit atau luka, kita baru mengakui bahwa tangan ada, eksistensinya hadir. 

Terlepas dari telatnya cara berpikir dan menyikapi sesuatu yang disadari, langkah Presiden Joko Widodo patut diapresiasi. Pada masa kepemimpinannya yakni tepatnya setelah 2 tahun, kesadaran itu hadir. 

Tapi, apakah UKP PIP sama dengan BP7? Seharusnya tidak. Jika sama, pemerintah tak pernah belajar dari kenyataan sejarah. Menelisik kehadiran UKP PIP, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. 

Pertama, Pancasila harus dipahami secara terbuka. Pancasila bukan sekedar bagaimana kita yang ada di sini sekarang kehilangan diri kita karena mencemplungkan diri ke dalam masa lalu (empati), dan bukan kita hanya menerapkan kriteria yang ada di masa sekarang dengan melupakan masa lalu (determinatif). Pancasila harus di pahami secara meluas dan mendalam. 

Kedua, Pancasila tidak menjadi alat pemukul atas eksistensi yang lainnya dan tidak menjadi tepat berlindung bagi salah satu kelompok saja. Pancasila harus dijadikan perekat dan penenun kebangsaan karena Pancasila adalah alat pemersatu. 

Pancasila melekatkan kembali simpul-simpul yang longgar dan menganyam perbedaan yang ada. Harus kita ingat, anak bangsa yang berhadap-hadapan pada saat ini, keduanya mengklaim berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Klaim mereka punya dasar pikiran yang logis, maka mereka harus dirangkul dan didudukkan secara bersama-sama. 

Ketiga, pembinaan ideologi Pancasila tidak dikomunikasikan dengan cara-cara yang menimbulkan paksaan, rasa ketakutan tapi dengan cara yang menimbulkan rasa kemauan secara sukarela. Cara yang lebih, humanis dan emansipatif bisa saja dilakukan lewat seni, musik dan budaya. Didekatkan dengan masyarakat, menginspirasi masyarakat untuk melakukannya dan bertanggung jawab. Tiga ranah harus disentuh baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Kiranya masih banyak hal yang harus dipikirkan oleh mereka yang ada di UKP PIP. Tapi, yang pasti Pancasila seyogyanya senantiasa dipelihara dan dipertahankan. Kita sebagai anak bangsa tidak hanya hidup dan berakar dalam Pancasila, tapi harus berkembang di dalamnya. 

https://news.detik.com/kolom/d-3525334/menyambut-dan-mencermati-hadirnya-ukp-pancasila

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s