OTORITAS FINAL PENAFSIRAN KONSTITUSI

Interpretasi konstitusi merupakan aktivitas rasional memberikan arti atau makna terhadap teks konstitusi. Aktifitas rasional tersebut merupakan proses dimana makna teks konstitusi diekstrak dari arti semantiknya. Setiap cabang kekuasaan negara dalam aktifitasnya, dipastikan melakukan penafsiran konstitusi. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif di pastikan terlibat dalam kegiatan penafsiran konstitusi. Hal ini dapat dipahami, mengingat seluruh aktifitas ketatanegaraan diatur oleh Konstitusi, berarti semua cabang kekuasaan negara ketika melaksanakan tugas dan kewenangan harus berdasarkan dan memahami makna konstitusi.
Legislatif dalam membuat undang-undang, harus memahami makna konstitusional sebelum merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mereka buat. Eksekutif juga harus memahami makna konstitusional dalam mengusulkan undang-undang dan ketika membuat kebijakan yang merupakan pelaksanaan atas undang-undang. Begitu pula dengan yudikatif, harus memahami makna konstitusional sebelum menerapkannya dan memberikan putusan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani. Penafsiran-penafsiran tersebut terbatas terhadap hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan mereka.
Permasalahan menjadi berbeda, apabila penafsiran konstitusi dimaknai secara khusus. Yakni, ketika hadir suatu pertanyaan siapa yang seharusnya memiliki otoritas final untuk semua penafsiran konstitusi. Ketika terjadi suatu pertanyaan bagaimana konstitusi harus ditafsirkan? Siapa yang dapat memberikan kata akhir dalam menentukan makna konstitusi? Dengan kata lain adanya suatu lembaga negara yang memiliki otoritas final atas pertanyaan bagaimana konstitusi di tafsirkan. Dan, makna tafsir yang diberikan mengikat terhadap seluruh penyelenggara negara. Jadi terdapat ketaatan lembaga negara lainnya terhadap makna konstitusional yang dihasilkan.
Berbeda dengan beberapa negara lainnya, yang merumuskan kewenangan penafsiran konstitusi dalam konstitusi mereka. UUD 1945 sama sekali tidak mengatur lembaga apa, yang memiliki kewenangan penafsiran konstitusi. Tidak terdapat satu pasal pun dalam UUD 1945 yang menegaskan adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut. Akan tetapi, secara praktek ketatanegaraan kewenangan penafsiran konstitusi menjadi bagian yang melekat di MK. Hal ini tampak dalam pelaksanaan kewenangannya yakni dalam hal pengujian UU terhadap UUD 1945. Penafsiran yang diberikan oleh MK memiliki kekuatan yang mengikat bagi penyelenggara negara lainnya bahkan bersifat final.
Terdapat pemikiran bahwa seharusnya bukan MK yang memiliki otoritas final penafsiran konstitusi akan tetapi MPR. Argumentasi ini dibangun, karena MPR lah yang menetapkan dan merubah UUD sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 UUD 1945. Dengan kata lain MPR merupakan lembaga pembentuk UUD, maka hanya MPR lah yang memiliki otoritas final dalam menafsirkan UUD. Sebagai pembentuk diyakini memahami “original meaning,” dan “original intention” dari UUD 1945. Oleh karena itu, ketika timbul permasalahan apa yang menjadi makna konstitusi dan bagaimana konstitusi itu di tafsirkan, maka MPR yang memberikan makna tafsir atas UUD.
Pemikiran ini diwujudkan dalam rekomendasi Pimpinan MPR periode 2014-2019 yang dituangkan dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009-2014. Rekomendasi tersebut menginginkan adanya penataan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu penataannya melakukan Penguatan MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah, menetapkan, menafsirkan Undang-Undang Dasar, dan memberikan arah kebijakan kepada lembaga-lembaga negara lainnya.
Apakah arah tersebut sudah tepat? Jawaban tentu tidak. Peletakan otoritas final penafsiran konstitusi yang paling tempat harus diberikan kepada kekuasaan yudikatif, bukan kepada kekuasaan lainnya. Menurut Erwin Chemerinsky, Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan kenapa harus di berikan kepada kekuasaan yudikatif.

Pertama, untuk menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk menafsirkan konstitusi, maka harus merupakan lembaga yang dapat menegakkan konstitusi yang terlepas dari kepentingan politik. Terjadinya “tirani politik” menjadi kekhawatiran dalam menafsirkan konstitusi. Karena, penafsiran konstitusi adalah proses memutuskan apa nilai-nilai yang sangat mendasar dan bagaimana nilai-nilai tersebut harus dijaga dari kepentingan politik. Atas dasar itu, penafsiran konstitusi membutuhkan lembaga yang menjaga kesadaran moral bangsa dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi nilai-nilai fundamental.

Lembaga yang memenuhi kriteria tersebut ada pada yudikatif. Independensi peradilan dari tekanan politik membuatnya paling cocok untuk menafsirkan konstitusi. Dengan menyerahkan otoritas final interpretasi Konstitusi pada pengadilan maka pengaruh politik terhadap norma-norma hukum dapat dibatasi dan memastikan prinsip-prinsip dasar tetap dihormati. Konsep ini dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama keberadaan konstitusi. Unsur yang harus di jamin dalam konstitusi. Bahkan, Independensi peradilan tidak hanya mengandung arti tidak adanya tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Akan tetapi, Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Kedua, metode pengambilan keputusan di yudikatif, lebih baik bagi interpretasi konstitusi. Model pengambilan keputusan di yudikatif berbeda secara kontras dengan legislatif dan eksekutif. Kepentingan-kepentingan politik tidak menjadi dasar pengambilan putusan. Pada kekuasaan yudikatif pengambilan keputusan di dasarkan pada penalaran hukum “legal reasoning”. Penalaran hukum “legal reasoning” telah tumbuh baik secara teori dan praktek dalam proses peradilan. Bahkan, legal reasoning baik secara filsafat, teori ataupun metode telah menjadi kerangka berfikir atau perspektif berfikir hakim dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum dalam masyarakat termasuk aktifitas penafsiran itu sendiri..

Legal reasoning ini selalu melekat pada upaya hakim, dalam menganalisa dan merumuskan suatu argumentasi hukum yang memiliki dasar rasionalitas yang tepat. Karena, proses peradilan berkaitan dengan hakikat hukum yang ditetapkan, tujuan hukum yang ingin dicapai dan metode atau pendekatan yang digunakan. Bahkan, putusan hakim harus mepertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), tapi juga keadilan masyarakat (social justice) bahkan keadilan moral (moral justice).

Atas dasar argumen tersebut, walaupun UUD 1945 tidak merumuskan lembaga apa yang memiliki kewenangan penafsiran konstitusi. MK lah yang merupakan penafsir akhir konstitusi (the final intepreter of the Constitution)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s