KEKUASAAN KE-EMPAT (DE VIERDE MACHT)

Kekuasaan Ke-Empat (De Vierde Macht)

Ajaran Montesquieu dengan tiga kekuasaannya (kekuasaan legislatif (Pouvoir Legislative), kekuasaan eksekutif (Pouvoir excutive), dan kekuasaan yudikatif (Pouvoir judiciar)) memainkan peran penting dalam pemikiran hukum tatanegara. Akan tetapi, sepanjang perjalanan waktu terdapat kekuasaan negara lainnya di luar tiga kekuasaan menurut Montesquieu. Terhadap kekuasaan ini, sering disebut sebagai keuasaan ke-empat, beberapa ahli menyebut sebagai De Vierde Macht atau The Fourth Branch of The Government.

Menurut Crince le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Akibatnya menurut Crince le Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat.[1] Menurut Crince le Roy, apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.[2]

Dengan meneliti hukum tatanegara negara Belanda, Crince le Roy menyimpulkan terdapat kekuasaan lain di samping tiga kekuasaan menurut Montesquieu yakni pegawai negeri. Kekuasaan tersebut diberi istilah De Vierde Macht.  Akan tetapi, kekuasaan ke-empat tersebut bukan hanya pegawai negeri, dalam suatu negara munculnya kekuaaan lainnya berkaitan dengan kenyataan dalam masyaratakat suatu negera. Crince le Roy menyebutkan kekuasaan lainnya yakni komisi-komisi Independen, pers, aparat kepegawaian, kekuasaan-kekuasaan pengawasan, komisi-komisi pelayaan masyarakat, rakyat yang memiliki hak pilih, kelompok-kelompok penekan dan partai-partai politik.[3]

Tidak hanya di Belanda, pada negara Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS) juga muncul kekuasaan lain disamping kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Beberapa ahli menyebutnya sebagai The Fourth Branch of The Government. Kekuasaan tersebut adalah independent agencies. Sebagaimana diketahui Konstitusi AS didasari pada prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, menurut konstitusi AS kekuasaan legislatif yang dijamin dalam konstitusi diserahkan kepada Kongres. Kekuasaan eksekutif harus diserahkan kepada Presiden. Sedangkan kekuasaan judisial  AS pada satu Mahkamah Agung, dan pada semacam Pengadilan rendah karena Kongres dari waktu ke waktu akan memberikan keputusan dan ketetapan.

Pertumbuhan luar biasa pada lembaga-lembaga pemerintahan dengan kekuasaan regulasi yang luas di AS terjadi pada abad ke-20.[4] Pertumbuhan ini telah menimbulkan banyak masalah kebijakan dan koordinasi di pemerintahan. Perkembangan ini pada akhirnya mendorong Brownlow untuk membuat pernyataannya yang terkenal dengan istilahnya lembaga-lembaga independen sebagai “The Fourth Branch of The Government”, bertindak tanpa tanggung-jawab dan tidak dikoordinir oleh Presiden. Menurut Saskia Lavrijssen, posisi dari lembaga-lembaga independen dengan kekuasaan regulasi yang luas akan sangat dapat digabungkan dengan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dari Konstitusi AS.[5]

Oleh karena itu, Saskia Lavrijssen berpendapat bahwa dalam hal lembaga-lembaga independen dibentuk setiap kekuasaan harus mampu melaksanakan sistem checks and balances dari kekuasaan lainnya dalam mengontrol tindakan lembaga. Presiden, Kongres dan Judisiari terus mengecek tindakan-tindakan dari lembaga-lembaga independen dan eksekutif.[6] Selain itu, menurut Saskia Lavrijssen The Fourth Branch of The Government yang tidak disebut dalam Konstitusi AS, memainkan satu peranan penting dalam sistem checks and balances antara tiga kekuasaan asli.[7] (Oleh : Indah Harlina)

[1] Crince le Roy, Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Semarang: 1981), hlm. 21.

[2] Ibid., hlm. 7.

[3] Ibid., hlm. 21.

[4] Keberadaan independent agencies di AS sebenarnya telah ada di AS lebih dari seratus tahun. Misalnya, Komisi Perdagangan Internasional (ICC), yang mempunyai tugas untuk meregulasi perkereta-apian, didirikan tahun 1887. Komisi Perdagangan Federal (FTC) dibentuk tahun 1914 dan mengikuti model ICC karena kekuasaan dan kewenangan yang independent seperti ICC. Akan tetapi, pada awal abad ke-duapuluh perkebangannya semakin meningkat. Saskia Lavrijssen, An Analysis of The Constitutional Position of The US Independent Agemcies, (1 Januari 2008), terdapat di situs <http://www. tilburguniversity.nl/tilec/publications/discussionpapers/2004-001.pdf >

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.